Pars Today

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dituduh melakukan pengkhianatan dan didesak untuk mundur dari jabatannya. Ia dianggap telah mencela Raja Malaysia dan menyesatkan parlemen.

Seperti dikutip dari laman France24, Jumat (30/7/2021), tindakan PM Muhyiddin Yassin mendapat respons berupa teguran dari publik, sebagian besar dari mereka yang menghormati raja.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memimpin koalisi saat dilanda skandal usai merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilihan, tetapi kini pemerintahannya berada di ambang kehancuran setelah sekutu perlahan-lahan menarik dukungan.

Parlemen melakukan sidang minggu ini setelah penangguhan aktivitas masyarakat selama berbulan-bulan di bawah keadaan darurat, yang menurut para kritikus adalah upaya Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sementara itu, Menteri Hukum Malaysia mengumumkan keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus 2021 dengan beberapa peraturan yang diberlakukan.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat COVID-19, kata istana nasional dalam sebuah pernyataan, Kamis 29 Juli.

"Sejalan dengan ini, Yang Mulia sangat sedih dengan pernyataan yang dibuat di parlemen pada 26 Juli bahwa pemerintah telah mencabut semua peraturan darurat yang dicanangkan oleh Yang Mulia selama masa keadaan darurat, sedangkan pencabutannya belum disetujui oleh Yang Mulia," tambahnya. (Liputan6/RM)