Peresmian Kedutaan Besar UEA di Tel Aviv Sepekan Pasca Perang Gaza
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv Ahad, (30/05/2021).
UEA adalah negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel tahun lalu setelah 26 tahun. Yordania menjalin hubungan formal dengan Zionis Israel pada tahun 1994 di bawah Perjanjian Wadi Araba. Sementara dari tahun 1996 hingga 2020 tidak ada negara Arab yang menjalin hubungan resmi dengan Zionis Israel, meskipun terdapat hubungan rahasia dan sembunyi-sembunyi.
Hubungan antara UEA dan Zionis Israel telah berkembang selama delapan bulan terakhir. Ada beberapa pertemuan diplomatik resmi antara kedua belah pihak. Sementara itu, Duta Besar UEA, Mohammed al-Khaja, telah ditempatkan di Wilayah Pendudukan sejak 1 Maret 2021.
UEA sekarang secara resmi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv pada saat lingkungan politik di Wilayah Pendudukan menyaksikan peristiwa dan perubahan penting.
Peristiwa penting adalah Perang 12 Hari Zionis Israel terhadap Jalur Gaza. Perang dan kejahatan rezim Zionis begitu serius sehingga bahkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penyelidikan, dan Amnesty International mengatakan Israel telah melakukan kejahatan perang.
Sekalipun demikian, UEA, yang tidak mengambil sikap selama perang, secara resmi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv hanya delapan hari setelah gencatan senjata. Duta Besar UEA, Mohammed al-Khaja, yang telah melakukan perjalanan ke UEA dari Wilayah Pendudukan selama perang 12 hari, dan telah kembali lagi ke Tel Aviv dan bahkan bertemu dengan Menteri Pendidikan Israel Yoav Galant Ahad (30/5) lalu.
Pembukaan kedutaan sebelum kemungkinan pembentukan kabinet baru adalah kesalahan perhitungan politik UEA.
Pembukaan resmi kedutaan UEA dilakukan ketika perang 12 hari dan kekejaman Israel telah mendorong beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, untuk mengambil sikap melawan Israel, dan bahkan ada bukti bahwa kesediaan Arab Saudi untuk mengekspos dan memperluas hubungan dengan Israel telah berkurang.
Masalah lainnya adalah bahwa UEA secara resmi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv dengan Benjamin Netanyahu hanya beberapa hari lagi sebelum dilengserkan dari kekuasaan di Israel, di mana Yair Lapid dan Naftali Bennett menyetujui pergantian perdana menteri dan kabinet.
Pada kenyataannya, dengan lengsernya Netanyahu dari kekuasaan, lingkungan politik Israel akan berubah secara dramatis karena Netanyahu telah menjadi perdana menteri sejak 2009. Di sisi lain, meski Lapid dan Bennett sepakat untuk membentuk kabinet, konflik yang tampak jelas antara keduanya, serta mitra kabinet lainnya, menunjukkan masalah politik di internal Israel dan kerapuhan kabinet koalisi.
Sementara itu, langkah UEA yang dilakukan hanya beberapa hari setelah berakhirnya perang terhadap Gaza, serta pada hari di mana Lapid dan Bennett setuju untuk melengserkan Netanyahu dari kekuasaan menjelaskan dua poin.
Pertama, para penguasa UEA tidak mempertimbangkan unsur "waktu" dalam diplomasi. Pembukaan resmi kedutaan di Tel Aviv dilakukan pada saat opini publik sangat muak atas Zionis Israel karena kejahatan rezim ini dalam perang baru-baru ini terhadap Gaza. Pada saat yang sama, pembukaan kedutaan sebelum kemungkinan pembentukan kabinet baru adalah kesalahan perhitungan politik UEA lainnya.
Kedua, tindakan UEA menunjukkan bahwa mereka mengambil jalan yang berbeda dari negara-negara Arab lainnya dan entah bagaimana melintasi identitas Arabnya. Hal ini dapat meningkatkan tekanan pada UEA di kawasan dan melemahkan posisinya di tingkat regional dan dunia Arab.
