Pars Today

Perkembangan di AS selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti Biden: Misi Tempur Pasukan AS di Irak Berakhir Tahun Ini !

Selain itu masih ada isu lainnya seperti, Dua Anggota DPR AS Minta Selidiki Mekanisme Iran Hadapi Sanksi, Trump Bujuk Rosen Selidiki Kecurangan Pemilu 2020, Menhan AS: Pasukan Afghanistan Harus Perlambat Pergerakan Taliban, WSJ: AS Bermaksud Jatuhkan Sanksi atas Drone dan Rudal Iran

Biden: Misi Tempur Pasukan AS di Irak Berakhir Tahun Ini !

Presiden AS, Joe Biden mengumumkan berakhirnya misi tempur pasukan AS yang ditempatkan di Irak pada akhir tahun ini.

Joe Biden dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Gedung Putih pada hari Senin (27/7/20201) mengatakan bahwa misi tempur pasukan Amerika di Irak akan berakhir pada akhir tahun ini, tapi peran Amerika Serikat di Irak akan membantu melatih pasukan Irak pasukan untuk melawan Daesh.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Biden tidak menyebutkan penarikan pasukan teroris AS dari Irak.

Setelah pembicaraan di Gedung Putih, para pemimpin Amerika Serikat dan Irak mengumumkan dalam pernyataan bersama bahwa pada 31 Desember 2021, tidak akan ada lagi pasukan Amerika dengan misi tempur di Irak.

Selama pertemuan itu, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa AS sedang berusaha melatih pasukan Irak.

Juru bicara Gerakan Sadiqoun Irak mengatakan bahwa pelatihan dan saran militer AS adalah dua kebohongan besar Washington.

Perdana menteri Irak tiba di Washington untuk kedua kalinya Minggu malam, tetapi keputusan parlemen Irak untuk menarik pasukan AS dari negara itu belum dilaksanakan.

Dua Anggota DPR AS Minta Selidiki Mekanisme Iran Hadapi Sanksi

Dua anggota DPR AS menyerukan laporan tentang bagaimana Iran menanggapi sanksi Washington terhadap Tehran, dan kemungkinan sanksi baru terhadap Tehran.

French Hill, anggota DPR untuk Arkansas, dan Al Lawson, anggota DPR AS California hari Jumat (23/7/2021) mengklaim bahwa komunitas intelijen AS melaporkan metode Iran untuk menangani Sanksi AS dan jaringan pembiayaan Iran dapat menyebabkan sanksi baru terhadap jaringan ini.

Pada tahun 2018, selama masa kepresidenan Donald Trump, Washington secara sepihak, ilegal dan melanggar kewajibannya di bawah Dewan Keamanan PBB, menarik diri dari JCPOA yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, dengan menempatkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran.

Pemerintah Joe Biden mengklaim bahwa mereka bermaksud membuka jalan bagi negaranya untuk kembali ke kesepakatan nuklir melalui pembicaraan JCPOA di Wina, ibu kota Austria.

Meskipun pemerintahan Joe Biden telah berulang kali secara eksplisit mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum, tetapi sejauh ini menolak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke kesepakatan JCPOA.

Menhan AS Cemas Semakin Banyak Tentara Bunuh Diri

Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat meninjau pasukan negara itu di Alaska, menyampaikan kekhawatiran tentang semakin banyaknya kasus bunuh diri di kalangan tentara.

Lloyd Austin dalam kunjungannya ke Alaska pada Minggu (25/7/2021) mengaku sangat cemas dengan peningkatan angka bunuh diri di tengah personel Angkatan Bersenjata AS.

Menurutnya, penyebab utama meningkatnya angka bunuh diri di kalangan militer AS adalah tekanan yang dialami tentara, dan keengganan mereka menjalani perawatan medis.

Austin di Alaskan mengumumkan, “Saya menyadari tekanan yang dirasakan personel militer AS, dan saya sangat khawatir dengan angka bunuh diri di antara pasukan, bukan hanya di sini tapi di seluruh angkatan.”

Menhan AS menegaskan, banyak langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini, dan rasa malu di antara pasukan karena menjalani perawatan kesehatan jiwa harus disingkirkan.

Sebelumnya surat kabar USA Today mengabarkan sedikitnya enam tentara AS di Alaska melakukan aksi bunuh diri. The Guardian menulis, pada tahun 2020, 385 tentara AS tewas karena bunuh diri saat menjalankan tugas.

Trump Bujuk Rosen Selidiki Kecurangan Pemilu 2020

Koran Washington Post menulis, Mantan presiden AS, Donald Trump setiap hari meminta kejaksaan agung Amerika menyelidiki klaimnya terkait kecurangan di pemilu presiden 2020.

Koran ini Rabu (28/7/2021) melaporkan, Donald Trump setelah kalah di pemilu presiden 2020 hampir setiap hari meminta Penjabat Jaksa Agung Jeffrey Rosen melakukan penyelidikan terkait klaim kecurangan di pemilu.

Sementara Rosen tidak pernah menjanjikan kepada Trump mengenai penyidikan klaim kecurangan di pemilu dan ia juga menolak memberi komitmen untuk menerima permintaan mantan presiden Amerika ini.

Trump sampai saat ini beberapa kali mengklaim sebagai pemenang sejati pemilu presiden dan menuding Joe Biden, presiden AS saat ini berkuasa melalui kecurangan.

Di sisi lain, mantan menteri kehakiman AS di statemen terbarunya mengungkapkan bahwa klaim Trump terkait kecurangan di pilpres 2020 sejak awal tidak berdasar.

Menhan AS: Pasukan Afghanistan Harus Perlambat Pergerakan Taliban

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan tugas pertama aparat keamanan Afghanistan sebelum memusatkan perhatian pada kontrol wilayah yang sudah direbut, adalah memperlambat pergerakan Taliban.

Lloyd Austin seperti dikutip Reuters, Minggu (25/7/2021) menuturkan, aparat keamanan Afghanistan terlebih dahulu harus memastikan bahwa mereka mampu memperlambat pergerakan Taliban sebelum memusatkan konsentrasi pada wilayah-wilayah vital.

Hal ini disampaikan Menhan AS menanggapi keinginan aparat keamanan Afghanistan untuk memperkuat posisinya di sekitar wilayah-wilayah penting dan strategis.

Saat ini pasukan Afghanistan sedang meninjau ulang strategi perang mereka melawan Taliban untuk memusatkan perhatian pada pasukan di sekitar wilayah-wilayah terpenting seperti Kabul, dan kota lain, perbatasan, dan infrastruktur vital.

WSJ: AS Bermaksud Jatuhkan Sanksi atas Drone dan Rudal Iran

Surat kabar Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika Serikat mengabarkan, Washington bermaksud menjatuhkan sanksi terhadap kemampuan rudal Iran.

WSJ, Kamis (29/7/2021) melaporkan, kekhawatiran AS atas kemampuan rudal Iran semakin hari terus bertambah, oleh karena itu Washington bermaksud menjatuhkan sanksi terhadap drone dan rudal Iran.

Menurut koran AS ini, pemerintah Gedung Putih sedang berupaya menerapkan sanksi atas kemampuan Iran yang terus meningkat di bidang drone dan rudal.

Ditambahkannya, pejabat-pejabat Barat percaya bahwa kemampuan Iran di bidang penggunaan drone dan rudal dalam serangan akurat, lebih berbahaya bagi kawasan Asia Barat, daripada program pengayaan uraium dan rudal balistik.

AS sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan sanksi atas program rudal Iran, namun pejabat Gedung Putih meyakini bahwa menargetkan langsung jaringan logistik Iran seperti pemasok suku cadang pembuatan drone dan rudal, dapat lebih efektif.