Penghancuran Rumah Palestina di Quds dan Tepi Barat Adalah Kejahatan Terorganisir

Pars Today - Kepala Pusat Internasional untuk Quds, menyinggung kebijakan pasukan pendudukan Zionis untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di Quds dan Tepi Barat, menggambarkannya sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memusnahkan keberadaan warga Palestina dan menggusur mereka, dan sebagai tindakan yang sangat berbahaya.

Menurut laporan IRNA hari Rabu (24/12/2025) mengutip Shehab, Hassan Khater, Kepala Pusat Internasional untuk Quds mengatakan, "Penghancuran sebuah bangunan tempat tinggal empat lantai oleh pasukan pendudukan Israel di lingkungan Wadi Qaddum di Silwan di Quds timur yang diduduki adalah "kejahatan sepenuhnya" dan mencerminkan kebijakan yang disengaja untuk menggusur warga Palestina yang menargetkan keberadaan mereka di kota suci ini.

"Penghancuran ini menyebabkan penggusuran lebih dari 100 penduduk Quds. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata bahkan terhadap prosedur hukum yang diklaim dipatuhi oleh para penjajah. Pembongkaran itu terjadi hanya beberapa jam sebelum sidang pengadilan yang dijadwalkan untuk mempertimbangkan perintah pembongkaran, yang menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah pembongkaran, bukan penegakan hukum," imbuhnya.

Hassan Khater menekankan, "Alasan tidak memiliki izin tidak dapat diterima oleh siapa pun, baik Palestina maupun lembaga internasional. Apa yang terjadi adalah kebijakan terencana yang sedang dijalankan oleh penjajah di berbagai wilayah Quds dan berlanjut ke provinsi-provinsi Tepi Barat dari utara ke selatan, termasuk di Jalur Yatta di Al-Khalil dan Betlehem, Yerikho, Nablus, Salfit, Jenin, dan Tulkarm."

Kepala Pusat Internasional untuk Quds menekankan, Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menggusur lebih banyak warga Palestina dan mengubah geografi Palestina sebagai pendahuluan untuk menciptakan perubahan demografis paksa. Mereka juga menindas warga Palestina dan mencegah mereka membangun melalui ancaman pembongkaran, denda berat, dan dengan demikian menanamkan rasa takut dan kecemasan untuk mendorong mereka ke pengungsian paksa.

"Sebaliknya, para penjajah mengambil langkah-langkah untuk memperluas dan melegalkan permukiman yang tidak memiliki izin, validitas hukum, dan legitimasi internasional, yang merupakan proses berbahaya," jelasnya.

Kepala Pusat Internasional untuk Quds menyimpulkan dengan menyatakan, "Apa yang terjadi adalah penghapusan terencana terhadap keberadaan Palestina dan perampasan hak-hak paling mendasar mereka untuk tinggal di kota dan desa mereka. Ini adalah kebijakan berbahaya yang membutuhkan adopsi sikap internasional yang serius dan langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan kejahatan terorganisir ini."(sl)