Legislator Irak Peringatkan Hegemoni AS: Trump Beri Gelar untuk Cekal Negeri, Kami Tolak!

Pars Today – Seorang anggota Parlemen Irak, dengan merujuk pada pertemuan terbaru Perdana Menteri negaranya dengan Presiden AS di Washington, memperingatkan tentang pemberlakuan perwalian tidak langsung Washington atas Baghdad.

Menurut laporan IRNA hari ini, Minggu (19/7), yang mengutip Al-Malomah, "Mohammad al-Hasanawi," anggota Fraksi "Haq" di Parlemen Irak, memperingatkan tentang upaya-upaya AS untuk memberlakukan "perwalian tidak langsung" atas Irak menyusul kunjungan Ali al-Zaidi ke Washington.

Ia menambahkan: "Kunjungan al-Zaidi mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang niat AS untuk menempatkan Baghdad di bawah model perwalian yang lazim di beberapa negara kawasan."

Ia menuntut agar Kerangka Kerja Koordinasi memecah kebisuan dan mengambil sikap tegas dan cepat mengenai pernyataan-pernyataan Trump, terutama setelah pemberian gelar 'Pemimpin Asia Barat' kepada al-Zaidi."

Ia menambahkan: "Gelar-gelar yang diberikan oleh Donald Trump, Presiden AS, kepada beberapa pemimpin negara-negara di sekitar Teluk Persia dan kawasan, telah membawa perkembangan yang mencolok, karena orang-orang tersebut kemudian menjadi alat untuk melaksanakan program-program dan rencana-rencana Washington."

Ia menyatakan bahwa Trump sebelumnya telah berlebihan dalam memuji beberapa negara Teluk, tetapi kemudian menggambarkan mereka sebagai 'sapi perah,' yang merujuk pada penjarahan miliaran dolar dari mereka.

Anggota Parlemen Irak ini mengatakan: "Niat Trump sejak awal jelas dan terang, dan Kerangka Kerja Koordinasi yang merekayasa dan mendukung kemunculan al-Zaidi, memikul tanggung jawab penuh."

Al-Hasanawi menekankan: "Irak adalah negara dengan akar peradaban dan sejarah yang dalam, yang dibangun dengan darah dan pengorbanan besar. Rakyat Irak, dengan semua suku, pemuda, dan kekuatan aktifnya, siap untuk menggagalkan setiap rencana yang melanggar kedaulatan nasional."

Al-Hasanawi menegaskan bahwa fraksinya dalam beberapa hari mendatang akan memimpin kampanye politik yang mencakup kontak-kontak intensif dengan Kerangka Kerja Koordinasi untuk memperjelas masalah-masalah dan menciptakan sikap tunggal yang melindungi pengambilan keputusan independen Irak terhadap setiap campur tangan asing. (MF)