Parlemen Turki: Perjanjian Aliansi dengan Saudi-Pakistan Adalah Langkah Gila—Turki Akan Jadi 'Penjaga Bayaran'!

Pars Today – Sejumlah Anggota Parlemen Turki menyatakan bahwa tindakan Recep Tayyip Erdoğan dalam menandatangani perjanjian aliansi dengan Arab Saudi dan Pakistan adalah ilegal dan akan menjerumuskan Turki ke dalam berbagai krisis.

Menurut laporan Kantor Berita Mehr yang mengutip Al-Masa Press, anggota-anggota Parlemen Turki mengkritik perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Mereka, seraya menekankan ilegalitas perjanjian ini, menyatakan bahwa kontrak ini pasti harus dirujuk ke Parlemen Turki untuk disetujui.

Para anggota parlemen ini menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian ini akan mengubah Turki menjadi negara bayaran dan bergantung pada Arab Saudi.

Turhan Çömez, Ketua Fraksi Partai İYİ, dalam hal ini mengatakan bahwa menurut "Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah" yang ditandatangani oleh Recep Tayyip Erdoğan, jika terjadi serangan terhadap salah satu negara Turki, Arab Saudi, atau Pakistan, serangan tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara dan memerlukan pertahanan bersama.

Dengan mengajukan pertanyaan "Dengan wewenang apa Tuan Erdoğan menandatangani perjanjian ini?", ia menambahkan: "Perjanjian ini pasti harus dirujuk ke Parlemen untuk disetujui sesuai dengan Pasal 90 Konstitusi, sehingga seluruh rinciannya dapat dibahas secara cermat. Apa sifat ancaman saat ini? Ancaman apa yang membahayakan Turki?"

Comez melanjutkan bahwa mengenai ancaman terhadap Arab Saudi di tengah api perang Iran, kemungkinan Iran, untuk membuktikan haknya dalam membela diri, akan merespons serangan-serangan AS di wilayah Arab Saudi. Dalam lingkungan konflik seperti itu, apa yang akan menjadi sikap Turki? Apakah Turki akan menyeret dirinya ke dalam perang melawan Iran? Ini adalah situasi yang sangat berbahaya.

Di sisi lain, Murat Emir, Wakil Ketua Fraksi Partai Yeni Parti, mengatakan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menggambarkan perjanjian yang ditandatangani dengan partisipasi Presiden ini sebagai "jenius strategis," sementara menurutnya perjanjian ini berarti runtuhnya rasionalitas struktural.

Emir, dengan merujuk pada fakta bahwa Pakistan adalah negara dengan kekuatan nuklir yang berselisih dengan India atas Kashmir dan menghadapi risiko kemungkinan perang dengan Afghanistan, menambahkan bahwa Arab Saudi juga, dalam konflik antara rezim Zionis dan Iran, memainkan peran sebagai perisai Israel dan kepentingannya terikat dengan Israel dan AS, dan selama bertahun-tahun berperang dengan Ansarullah.

Ia menambahkan: "Mengingat semua data ini sudah jelas, kami sama sekali tidak dapat menerima perjanjian yang akan menyeret Turki ke dalam konflik-konflik regional seperti itu; perjanjian yang sebenarnya tidak memiliki keuntungan apa pun selain menghasilkan uang dari Arab Saudi, dan sayangnya mengubah Turki menjadi penjaga bayaran bagi negara-negara ini."

Anggota Parlemen Turki ini juga menyatakan bahwa meskipun arus yang berkuasa di panggung-panggung publik menyatakan bahwa mereka menentang Israel dan berada di sisi Palestina, tetapi kini mereka telah menjadi aktor utama dalam proses pengepungan yang secara terbuka dibentuk melawan Iran.

Di akhir, ia mengatakan: "Tidak ada pembenaran untuk menanggung risiko-risiko regional seperti itu, dan tidak ada seorang pun yang berhak menyeret negara kita ke dalam petualangan-petualangan semacam itu yang didasarkan pada diplomasi individu dan pribadi. Kami dan Parlemen yang terhormat menunggu perjanjian ini, dan dari sini kami akan menuntut penjelasan yang jelas tentang alasan-alasan yang memaksa Republik Turki untuk menanggung risiko-risiko semacam itu."

Mithat Rende, Duta Besar Turki yang pensiun, juga menyatakan bahwa ini adalah perjanjian pertahanan yang diinginkan oleh AS dan menunjukkan bahwa Arab Saudi juga menderita karena kesenjangan keamanan. (MF)