Ali Al-Fatlawi: Pakta Mekah Tidak Solid—Turki Ingin Dominasi, Saudi Ingin Hegemoni, Pakistan Beda Arah
Pars Today – Ali al-Fatlawi, seorang politisi Irak, memprediksi bahwa perjanjian trilateral yang ditandatangani antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akan segera runtuh karena perbedaan pandangan di antara segitiga pembentuknya.
Menurut laporan IRNA Senin (10/8) yang mengutip Al-Maalomah, Ali al-Fatlawi, seorang politisi anggota koalisi "Rekonstruksi dan Pembangunan" Irak, mengatakan: "Perjanjian yang ditandatangani antara Riyadh, Ankara, dan Islamabad di Arab Saudi, tidak memiliki kohesi dalam pandangan-pandangan ketiga pihak; Turki, di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, berupaya memperluas pengaruhnya di dunia Arab, seperti yang dilakukannya di Suriah, sementara Arab Saudi memiliki impian ambisius untuk mendominasi Timur Tengah."
Politisi Irak ini menegaskan: "Di sisi lain, Pakistan, melalui Perdana Menterinya, menuntut peran yang jelas dalam menghadapi rezim Zionis, yang menunjukkan divergensi yang jelas dalam orientasi. Kontradiksi yang jelas dalam pandangan para penandatangan perjanjian ini secara umum tidak akan menyenangkan bagi AS."
Al-Fatlawi mengatakan: "Perbedaan kepentingan dan tuntutan para pihak dalam perjanjian ini akan menjadi faktor utama keruntuhannya dalam waktu sesingkat mungkin."
Perjanjian trilateral Arab Saudi, Turki, dan Pakistan ditandatangani pada hari Jumat, 7 Agustus 2026 dengan kehadiran Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi; Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki; dan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresif dan mengembangkan kerja sama pertahanan antara ketiga negara, dan menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian ini, setiap serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.
Dalam hal ini, Kantor Berita Reuters melaporkan bahwa perjanjian ini tidak merinci kewajiban masing-masing negara dan jenis tindakan militer yang diharapkan jika terjadi serangan terhadap salah satu anggota; sebuah masalah yang dianggap sebagai salah satu pertanyaan serius pertama tentang masa depannya. (MF)