Pilkada dan Tantangan Jokowi di Pilpres 2019
Pada hari Rabu, 27 Juni, jutaan orang Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih kepala daerahnya masing-masing.
Dari sekitar 260 juta jiwa, sebanyak 152.067.680 memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan. Pilkada kali ini dipandang penting menjelang penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden mendatang.
Meskipun KPU menetapkan hasil pemungutan suara akan diumumkan secara resmi pada 9 Juli, tapi sebagian hasil penghitungan sudah menunjukkan perolehan suara yang diraih para kandidat untuk menetapkan pemenang pemilu kepala daerah, terutama untuk jabatan gubernur dan wali kota.
Pada pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah ini, sebanyak 514 pasangan calon bersaing menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 435 pasangan calon, atau 84 persen diusung partai politik, dan 79 pasangan calon atau 16,6 persen berasal dari jalur perseorangan.
Keberhasilan Indonesia menggelar pemilu secara damai menunjukkan tingkat demokrasi di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini.
Di bidang ekonomi, negara anggota G20 ini berhasil menunjukkan taringnya sebagai negara yang sedang tumbuh. Berbagai parameter mikro dan makro ekonomi mengindikasikan perkembangan positif perekonomian Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi dari PDB yang masih bertengger di atas lima persen, laju inflasi per Maret 2018 sebesar 3,23 persen. Selain itu, terjadinya penguatan mata uang rupiah terhadap valuta asing menunjukkan beberapa indikator keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.
Di luar itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur yang digenjot di era Jokowi selama tiga tahun ini mendorong tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya dan partai pendukungnya saat ini.
Berbagai faktor ini memperlihatkan keberhasilan program ekonomi Jokowi, tapi pemerintahannya menghadapi tantangan serius yang akan mempengaruhi dinamika pilpres dan pileg tahun depan.
Ekstremisme dan terorisme yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang terbaru serangan bom di Surabaya mengancam keamanan nasional, dan menghambat investasi asing di negara ini.
Ratusan orang WNI yang bergabung dengan kelompok teroris Daesh di Irak dan Suriah yang kembali ke Indonesia juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan Indonesia.
Langkah POLRI menangkap terduga teroris sebanyak 110 orang sebagai rangkaian aksi pemerintah untuk mewujudkan komitmennya memberantas terorisme. Selain itu, keputusan DPR RI mengesahkan undang-undang anti terorisme sebagai bagian dari dukungan lembaga legislatif terhadap upaya pemerintah Indonesia menumpas terorisme.
Terselenggaranya pemilu kepala daerah dengan aman telah menunjukkan keseriusan pemerintah, terutama pihak keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah terorisme dan radikalisme, meskipun perjalanan panjang masing membentang.
Tantangan lain yang menghadang Jokowi dan pemerintahannya mengenai politik indentitas yang cukup menonjol di beberapa daerah sentral seperti Jawa barat. Isu Ganti Presiden yang sempat mewarnai Pilkada 2018 juga harus pertimbangkan oleh koalisi partai pendukung Jokowi dalam pilpres mendatang.
Pilkada kali ini menjadi batu ujian bagi partai pendukung Jokowi untuk berhitung lebih cermat mengenai kekuatan partai oposisi, dan memastikan pendamping yang tepat untuk mendampingi petahana maju di pilpres 2019. (PH)