Khatibzadeh: Perubahan Tatanan Dunia Berbasis Hukum ke Kekuatan Jadi Ancaman Terbesar Masa Depan Dunia

Pars Today - Wakil Menteri Luar Negeri Iran sekaligus Kepala Pusat Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri, dalam pidatonya di Konferensi Dunia Pugwash di Tokyo, Jepang, memperingatkan tentang kekacauan global akibat kebijakan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel.

Menurut Saeed Khatibzadeh, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, "Melemahnya hukum internasional dan menguatnya logika kekuatan telah menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan dunia."

Menurut laporan IRNA, Khatibzadeh menyatakan, “Tatanan dunia dalam beberapa tahun terakhir telah bergeser dari sistem yang berbasis hukum menuju sistem yang berlandaskan kekuasaan dan paksaan, sebuah arah berbahaya yang mengguncang fondasi perdamaian dan stabilitas global.”

Wamenlu Iran menyoroti bahwa Barat terlebih dahulu mengubah tatanan berbasis hukum menjadi tatanan berbasis aturan (rule-based order) sesuai kepentingan sepihaknya, dan kini berupaya membentuk sistem baru yang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan dan kekerasan.

Menurutnya, “Tatanan semacam itu anti-perdamaian dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional.”

Khatibzadeh menegaskan bahwa pergeseran dari tatanan hukum menuju tatanan kekuasaan merupakan ancaman terbesar bagi masa depan hubungan internasional, seraya menambahkan, “Dunia saat ini menyaksikan genosida terbuka di Gaza dan Palestina, sebuah kejahatan yang menyingkap wajah sejati dari tatanan global yang ada.”

Ia juga mengecam kebijakan militeristik Amerika Serikat dan Israel di Asia Barat, dengan menyebut serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai “pengkhianatan terhadap diplomasi dan bukti bahwa hukum internasional kini sedang terkepung”.

Menurutnya, serangan-serangan ini bukan karena ancaman nyata, melainkan karena ambisi geopolitik dan upaya untuk mempertahankan dominasi hegemonik atas kawasan.

Menutup pidatonya, Khatibzadeh menyerukan pembentukan “Pengadilan Nuremberg untuk Timur Tengah” guna mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina, dan menegaskan, “Harapan terhadap diplomasi hanya akan bermakna jika dibangun di atas dasar keadilan dan realitas di lapangan.”(sl)