Reaksi Iran terhadap sidang DK PBB: "Pameran kemunafikan lainnya", Resolusi 2231 telah berakhir

Pars Today - Perwakilan Iran di PBB menyebut sidang Dewan Keamanan tentang Iran sebagai "pameran kemunafikan lainnya". Sebagai respons atas upaya memelas Barat untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran, perwakilan tersebut menegaskan, "Resolusi 2231 DK PBB telah berakhir pada 18 Oktober 2025."

Melansir kantor berita IRIB, 10 Juni 2026, ParsToday melaporkan bahwa Perwakilan Republik Islam Iran di PBB pada Selasa (9/6) waktu setempat, bertepatan dengan digelarnya sidang DK PBB, mengeluarkan pernyataan:

"Sekali lagi, pameran kemunafikan dan standar ganda lainnya dalam pertemuan dan pembahasan di DK PBB. Sejumlah anggota, atas perintah Amerika Serikat, mengulangi klaim-klaim tidak berdasar terhadap program nuklir damai Iran dan mengulang-ulang kampanye kebohongan AS dan rezim Israel secara tukang parkit."

Perwakilan Iran di PBB menegaskan, "Resolusi 2231 DK PBB berakhir pada 18 Oktober 2025 dan telah menyelesaikan seluruh ketentuan serta kewajiban terkait. Tidak ada landasan hukum untuk komite yang disebut 1737, tidak ada resolusi sanksi DK PBB yang tersisa terhadap Iran, dan tidak ada pembenaran untuk menggelar sidang dengan agenda 'non-proliferasi'."

Perwakilan Republik Islam Iran di markas PBB New York menekankan, "Ini adalah penyalahgunaan wewenang DK PBB yang terang-terangan dan upaya sengaja untuk menyesatkan komunitas internasional. Selama lebih dari lima dekade, Iran tetap menjadi negara anggota yang bertanggung jawab dalam Perjanjian NPT dan tidak pernah mencari senjata nuklir. Ancaman nyata bagi rezim non-proliferasi adalah kekebalan hukum bagi mereka yang menyerang fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan (safeguards), sambil mengklaim berpegang pada hukum internasional dan non-proliferasi."

Perwakilan Iran di PBB menegaskan, "Situasi saat ini adalah konsekuensi langsung dari keluarnya AS dari JCPOA, ketidakpatuhan terus-menerus tiga negara Eropa terhadap komitmen mereka, serta serangan militer ilegal AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran yang berada di bawah perlindungan."

Kolombia, yang memegang kursi kepresidenan bergilir DK PBB pada bulan Juni ini, di bawah tekanan AS dan pendukung Baratnya, meskipun Resolusi 2231 (2015) telah berakhir serta adanya penolakan dari Rusia dan China untuk mengangkat isu ini dalam sidang DK PBB, menyalahgunakan posisinya dan menggelar sidang Komite 1737 yang tak berbuah.

Meskipun ada penolakan dari Rusia dan China, Kolombia dalam sebuah pemungutan suara prosedural dan di bawah agenda yang disebut "non-proliferasi", mengesahkan agenda DK PBB dengan judul Komite 1737 (2006) mengenai sanksi terhadap Iran, agar dapat melangsungkan sidangnya.

Dalam pemungutan suara prosedural ini, anggota DK PBB memutuskan untuk menggelar sidang dengan 11 suara setuju, 2 suara menolak (China dan Rusia), dan 2 suara abstain (Pakistan, Somalia). Namun sidang tersebut berakhir tanpa hasil apa pun, dan tidak ada perwakilan dari Sekretaris Jenderal PBB yang menyampaikan laporan.(Sail)