Iran Tolak Keras Proposal UEA di IMO: Politis, Selektif, dan Melanggar Hukum Internasional

Pars Today - Republik Islam Iran, dalam sebuah dokumen resmi yang ditujukan kepada Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO), menyebut proposal anti-Iran yang diajukan oleh Uni Emirat Arab dan delapan negara sekutunya mengenai masa depan Selat Hormuz sebagai tindakan yang selektif, bermotif politik, dan tidak memiliki dasar hukum. Iran juga mendesak agar organisasi spesialisasi ini tidak dijadikan sarana untuk tekanan politik terhadap negara-negara anggota.

Menurut laporan Pars Today yang mengutip IRNA, dalam dokumen Republik Islam Iran disebutkan bahwa proposal yang diajukan oleh UEA didasarkan pada narasi yang selektif dan memiliki motivasi politik, serta membebankan tanggung jawab kepada korban agresi, mengabaikan akar penyebab ketidakstabilan saat ini, dan berupaya menjadikan Dewan IMO, dengan kedok keselamatan maritim, kesejahteraan pelaut, dan perlindungan jalur pelayaran vital, sebagai alat untuk menekan Republik Islam Iran secara politik.

Tehran juga menegaskan bahwa penggunaan wilayah, zona udara, peralatan militer, pangkalan, fasilitas, dan infrastruktur logistik beberapa negara, termasuk UEA, dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan permusuhan AS dan rezim Zionis terhadap Iran, berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan Resolusi 3314 Majelis Umum PBB, merupakan tindakan agresi .

Republik Islam Iran meminta Dewan IMO untuk menolak mengadopsi, mengesahkan, atau meneruskan dokumen apa pun yang bertujuan menetapkan tanggung jawab internasional, melakukan penilaian awal atas masalah hukum dan faktual yang disengketakan, menyematkan kesalahan kepada suatu negara anggota, atau menyatakan pendapat tentang sistem hukum suatu jalur air, kedaulatan, dan yurisdiksi.

Dengan menekankan pentingnya keselamatan maritim, keamanan pelayaran, kesejahteraan pelaut, operasi pencarian dan penyelamatan, tanggap darurat, aktivitas kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan laut, Iran menyatakan bahwa Iran tetap mempertahankan layanan pemantauan lalu lintas, pencarian dan penyelamatan, serta tanggap darurat, dan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran dengan tetap memperhatikan koordinasi keselamatan dan keamanan.

Dalam dokumen tersebut, agresi AS dan rezim Zionis terhadap kedaulatan, integritas teritorial, pulau-pulau, wilayah pesisir, dan jalur akses maritim Republik Islam Iran, dengan partisipasi, dukungan, atau fasilitasi dari UEA dan beberapa negara lain, disebutkan sebagai penyebab utama bahaya saat ini di Teluk Persia, Laut Oman, dan Selat Hormuz.

Tehran memperingatkan bahwa memisahkan konsekuensi yang diklaim dari penyebab utamanya akan membalikkan posisi korban dan agresor, serta merusak kredibilitas teknis dan netralitas Organisasi Maritim Internasional.

Tehran mengingatkan bahwa sebagian Selat Hormuz berada di perairan teritorial Republik Islam Iran, dan negara pantai, berdasarkan hukum laut internasional, menjalankan kedaulatan, yurisdiksi, dan wewenang pemerintah atas laut teritorialnya .

Republik Islam Iran menegaskan bahwa situasi saat ini di sekitar Selat Hormuz berbeda dari kondisi normal masa damai dan dipengaruhi oleh agresi militer, ancaman berkelanjutan untuk menggunakan kekuatan, dan tindakan permusuhan terhadap Iran. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keselamatan dan keamanan adalah tindakan yang sah, perlu, dan proporsional dalam kerangka hak dan tanggung jawab negara pantai. (MF)