Bagaimana Peran Lebih Efektif BRICS dalam Tatanan Dunia Multipolar?

Presiden Republik Islam Iran dalam Pertemuan ke-18 Kepala Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, dengan menekankan perlunya kelompok ini membela kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan larangan penggunaan kekuatan, menyerukan agar BRICS memainkan peran yang melampaui kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Posisi Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, ini pada dasarnya mengajukan pertanyaan strategis: Apakah BRICS dapat menjadi salah satu aktor yang efektif dalam membentuk tatanan multipolar dan membela kemerdekaan negara-negara dalam sistem internasional?

Pentingnya tuntutan ini menjadi lebih jelas jika mempertimbangkan posisi BRICS saat ini dalam ekonomi dan politik global. Setelah mengalami perluasan, BRICS kini memiliki 11 anggota dan mewakili hampir separuh populasi dunia. Porsi kelompok ini dalam ekonomi global, berdasarkan paritas daya beli, juga diperkirakan sekitar 40 persen. Oleh karena itu, berbicara mengenai BRICS saat ini bukan lagi berarti berbicara mengenai kelompok terbatas dari negara-negara dengan perekonomian baru muncul; kelompok ini telah menjadi salah satu pusat kekuatan penting yang sedang muncul dalam sistem internasional.

Dalam pidatonya, Pezeshkian membawa tiga konsep “ketahanan, kerja sama, dan keberlanjutan” melampaui tingkat slogan dan mengaitkannya dengan sebuah agenda politik. Dari perspektif Iran, ketahanan bukan hanya berarti memperkuat ekonomi agar mampu menghadapi krisis; kemandirian ekonomi dan kemampuan mengambil keputusan secara independen juga tidak akan berkelanjutan tanpa keamanan politik dan perlindungan dari penggunaan kekuatan.

Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sanksi sepihak, tekanan keuangan, dan penggunaan politik terhadap jaringan perbankan serta perdagangan global merupakan bagian dari struktur kekuatan yang sama yang menekan negara-negara independen. Oleh karena itu, usulan Pezeshkian untuk memperluas perdagangan menggunakan mata uang nasional, memperkuat Bank Pembangunan Baru, dan menciptakan mekanisme keuangan yang lebih independen menjadi semakin bermakna jika ditempatkan berdampingan dengan tuntutan politiknya.

Hal ini memiliki arti khusus karena dalam beberapa tahun terakhir BRICS telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme keuangan yang berada di bawah dominasi Barat. Dokumen-dokumen BRICS menekankan peningkatan penggunaan mata uang nasional, pembiayaan dengan mata uang nasional, dan peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran. Bank Pembangunan Baru juga telah meningkatkan porsi pemberian pinjaman dalam mata uang nasional.

Tentu saja, masih belum dapat dikatakan bahwa telah terbentuk sistem keuangan yang independen dari dolar. Namun, arah BRICS sudah jelas, yaitu mengurangi kerentanan negara-negara anggota terhadap penggunaan instrumen keuangan secara politis.

Dalam kerangka ini, bagian keamanan dari pernyataan Pezeshkian menjadi semakin penting. Iran berupaya menjadikan persoalan kedaulatan nasional dan larangan penggunaan kekuatan sebagai salah satu agenda permanen BRICS. Tuntutan ini dalam pertemuan di New Delhi juga sejalan dengan semangat umum pernyataan bersama BRICS. Para anggota kelompok ini menekankan kedaulatan negara, perlindungan warga sipil, dan penolakan terhadap sanksi sepihak, serta menyerukan peran yang lebih efektif bagi negara-negara Selatan Global dalam struktur tata kelola internasional.

Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa keunggulan Iran bagi BRICS bukan semata-mata bersifat politik. Posisi geopolitik Iran yang menghubungkan Asia Tengah, Kaukasus, Rusia, Teluk Persia, dan jalur-jalur menuju perairan terbuka, ditambah dengan kapasitas energi dan transit negara tersebut, dapat menjadi bagian dari arsitektur baru perdagangan Selatan Global. Dengan merujuk pada kapasitas-kapasitas tersebut, Pezeshkian pada dasarnya mendefinisikan kembali posisi Iran, dari sekadar anggota politik BRICS menjadi mata rantai penghubung antara pasar, sumber energi, dan jalur transit.

Namun demikian, ujian utama BRICS justru dimulai dari sini. Perbedaan kepentingan di antara para anggota, hubungan erat sebagian negara dengan Barat, serta perbedaan pandangan mengenai persoalan keamanan membuat kelompok ini tidak dapat dengan cepat berubah menjadi satu aliansi politik yang terpadu. BRICS bukan dan tidak dimaksudkan menjadi NATO atau Pakta Warsawa lainnya. Kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuannya menciptakan aturan, lembaga, dan mekanisme yang dapat mengakhiri monopoli pengambilan keputusan global oleh satu pusat kekuatan.

Dari perspektif ini, pernyataan Pezeshkian harus dipandang sebagai usulan strategis bagi masa depan BRICS. Dunia multipolar tidak dapat terwujud tanpa perangkat ekonomi, keuangan, dan hukum yang mendukungnya. BRICS akan menjadi kekuatan yang menentukan dalam tatanan dunia baru apabila mampu mengubah pembelaan terhadap kedaulatan negara, penolakan terhadap penggunaan kekuatan, dan perlawanan terhadap unilateralisme dari sekadar pernyataan menjadi mekanisme praktis.

Pertemuan di New Delhi menunjukkan bahwa tuntutan ini bukan lagi semata-mata aspirasi Iran, melainkan telah menjadi persoalan penting bagi sebagian besar negara Selatan Global dalam upaya mendefinisikan kembali aturan-aturan kekuatan pada abad ke-21.