Asia Barat | Hizbullah: Melucuti Senjata Kami Berarti Melucuti Jiwa Kami / Jihad Islam-Hamas Kutuk Penahanan Armada Sumud

Pars Today - Seorang anggota faksi Loyalitas terhadap Perlawanan di Lebanon mengatakan, "Saat ini, Amerika ingin mendominasi dunia dan memaksa orang memilih salah satu dari dua pilihan, perang atau menyerah dan sumber daya mereka dijarah, jadi mereka menggunakan logika kekerasan."

Menurut laporan Pars Today mengutip IRIB, Hassan Ezzeddine Ali, anggota faksi Loyalitas terhadap Perlawana di Lebanon dalam sebuah upacara di kota Tirus, Lebanon hari Rabu (01/10/2025) mengatakan, Hari ini, mengingat situasi yang kita saksikan di Palestina dan Gaza, kita mendapati diri kita berhadapan dengan hukum rimba, yang berada di balik semua ini, Amerika dan rezim Zionis, sehingga kita tidak bisa menyerah kepada musuh atau mengibarkan bendera putih.

"Pelucutan senjata kita adalah pelucutan jiwa kita, dan hanya Dia yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat melucuti jiwa kita. Kita tidak akan mengibarkan bendera penyerahan diri dan kita tidak akan membiarkan negara ini, yang telah disiram dengan darah syuhada, dilindungi oleh Amerika atau diubah menjadi pemukiman Israel," imbuh Hassan Ezzeddine.

Ezzeddine menjelaskan, "Mereka yang menjelek-jelekkan Hizbullah bertujuan untuk memecah belah Lebanon dan mencegah kemajuannya."

"Prioritas Hizbullah adalah menghentikan agresi Israel terhadap Lebanon, membebaskan tahanan Lebanon, dan penarikan pasukan musuh Zionis dari daerah yang diduduki serta memulai rekonstruksi.

Jihad Islam dan Hamas Mengutuk Penahanan Armada Sumud

Pars Today - Gerakan Jihad Islam Palestina mengecam keras serangan tentara Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dalam sebuah pernyataan, dan menyebutnya sebagai contoh nyata pembajakan dan pelanggaran berat hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Gerakan Jihad Islam hari Kamis (02/10/2025) menekankan bahwa penjajah Israel bertanggung jawab penuh atas nyawa dan keselamatan semua peserta armada, termasuk aktivis, jurnalis, dan tokoh internasional, dan bahwa segala bentuk kerugian yang dialami mereka merupakan kejahatan.

Mengacu pada dukungan politik dan militer pemerintahan Trump terhadap agresi Israel dan sikap diam negara-negara Eropa, Jihad Islam menggambarkan pendekatan ini sebagai keterlibatan terbuka dengan rezim pendudukan dan bertentangan dengan klaimnya untuk membela nilai-nilai kemanusiaan.

Gerakan Jihad Islam menyerukan penyelidikan segera dan independen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional atas tindakan ini, dan menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang.

Jihad Islam menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung para aktivis kemerdekaan, mendesak pencabutan pengepungan di Gaza, dan membuka kembali penyeberangan sepenuhnya agar kejahatan semacam itu tidak terulang.

Sehubungan dengan hal ini, gerakan perlawanan Islam Hamas menyebut penyitaan kapal-kapal armada Sumud dan penangkapan aktivis serta jurnalis yang berada di dalamnya oleh tentara Zionis sebagai "kejahatan berbahaya dan terorisme maritim".

Selain mengutuk keras agresi ini, Hamas, di sisi lain, memuji keberanian para aktivis pejuang kebebasan dalam melawan pengepungan terhadap rakyat Gaza dan menyerukan kepada seluruh masyarakat bebas di dunia untuk menggelar kegiatan publik dan protes besar-besaran guna mengutuk kejahatan ini.

Jihad Islam: Rencana Trump adalah Kesepakatan Abad dengan Kedok Baru

Pars Today - Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan, "Kami menginginkan jaminan tertulis mengenai penghentian agresi dan jadwal penarikan pasukan rezim pendudukan."

Menurut Wakil Sekjen Jihad Islam, Rencana Donald Trump adalah Kesepakatan Abadi, tetapi dalam kedok baru.

Dalam wawancara dengan Al Arabi TV, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina Muhammad Al-Hindi menyatakan, "Kami menginginkan jaminan tertulis bahwa agresi akan dihentikan dan penjadwalan penarikan pasukan rezim pendudukan."

Muhammad Al-Hindi menambahkan, Negara-negara Arab dan Islam telah menerima rencana Presiden AS Donald Trump sesuai dengan dokumen tersebut, sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perubahan apa pun.

Wakil Sekjen Jihad Islam Palestina menyatakan, "Jadwal penarikan pasukan pendudukan harus disusun dan jadwal ini harus secara eksplisit mencakup penyerahan tahanan."

Al-Hindi menekankan, Jika reformasi tidak diterapkan dalam rencana Donald Trump, rencana tersebut akan gagal.

Pejabat Palestina tersebut menekankan bahwa rencana Trump akan merugikan proyek pembebasan nasional Palestina.

Muhammad Al-Hindi menyatakan bahwa, karena rencana Trump dimulai dengan mengkriminalisasi perlawanan, reformasi harus diterapkan terkait status perlawanan dalam rencana tersebut.

"Rencana Trump adalah Kesepakatan Sbad, tetapi dalam kedok baru," imbuhnya

Pejabat Palestina ini menekankan bahwa kami ingin pembunuhan terhadap rakyat kami di Gaza dihentikan, tetapi kami ingin ada amandemen terhadap rencana tersebut untuk menjamin penghentian pembunuhan.(sl)