Berita | Iran Dukung Keputusan Palestina dan Perlawanan Akhiri Genosida / Hamas: Penyerahan Senjata Bohong

Pars Today - Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran hari Senin (06/10/2025) mengeluarkan pernyataan terkait rencana gencatan senjata di Gaza dan menekankan, "Republik Islam Iran mendukung setiap keputusan Palestina dan perlawanan untuk mengakhiri genosida, menarik pasukan pendudukan, dan membangun kembali Gaza."

Menurut laporan Pars Today, situs Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, "Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran senantiasa mendukung setiap inisiatif yang mencakup penghentian pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, serta membuka jalan bagi terwujudnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.."

Kemenlu Iran melandasi sikapnya pada tanggung jawab hukum dan moral masyarakat internasional untuk melawan genosida yang sedang berlangsung di Gaza sesuai dengan "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida" serta tanggung jawab hukum dan moral setiap negara untuk membantu perjuangan yang sah dan halal rakyat Palestina dalam mewujudkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan terbebas dari belenggu pendudukan, apartheid, dan kolonialisme rezim Zionis.

Mengingat dimensi dan aspek berbahaya dari rencana ini, dan sembari kembali memperingatkan terhadap pelanggaran berulang kali rezim Zionis terhadap janji dan sabotase dalam memenuhi janjinya, terutama mengingat rencana ekspansionis dan rasis rezim ini, Kemenlu Iran menekankan, "Republik Islam Iran menganggap setiap keputusan terkait hal ini berada dalam kompetensi rakyat Palestina dan perlawanannya, dan menyambut baik setiap keputusan yang mereka buat yang mencakup penghentian genosida terhadap Palestina, penarikan pasukan pendudukan Zionis dari Gaza, penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, masuknya bantuan kemanusiaan, dan pembangunan kembali Gaza."

"Menghentikan kejahatan dan genosida di Gaza tidak akan meniadakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga internasional yang kompeten untuk secara sah dan yudisial mengadili kejahatan rezim Zionis, dan untuk mengidentifikasi dan mengadili para pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza, dengan tujuan mengakhiri impunitas rezim Zionis yang telah berlangsung selama puluhan tahun," imbuh Kemenlu Iran.

Sembari menyatakan harapan agar segala kondisi dapat terpenuhi guna segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang tertindas, Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan kesiapan Republik Islam untuk berpartisipasi dalam masalah ini.

Hamas: Menyetujui Penyerahan Senjata adalah Kebohongan

Pars Today - Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) membantah dalam sebuah pernyataan berita tentang persetujuan penyerahan senjata secara bertahap.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Hamas mengumumkan dalam sebuah pernyataan singkat hari Minggu (05/10/2025) bahwa klaim yang dipublikasikan oleh sumber terpercaya dalam gerakan ini di sebuah wawancara dengan jaringan Al-Hadath, tentang penyerahan senjata secara bertahap di bawah pengawasan internasional, pada dasarnya salah dan tidak benar.

Gerakan Hamas menekankan bahwa pernyataan gerakan tersebut dipublikasikan melalui situs web resmi dan kanal Telegramnya, dan meminta media untuk berhati-hati dalam menerbitkan berita berdasarkan apa yang dipublikasikan di situs informasi gerakan Hamas.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mempresentasikan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza, yang menekankan gencatan senjata segera, pembebasan tahanan Israel dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina, kembalinya pasukan Israel ke garis yang disepakati, dan pembentukan lembaga internasional untuk rekonstruksi dan administrasi Gaza.

Hamas juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menyetujui pembebasan semua tahanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan menegaskan kembali keinginannya untuk menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada entitas Palestina yang terdiri dari para teknokrat independen yang akan mengawasi urusan Gaza dalam kerangka konsensus nasional dan dukungan Arab serta Islam.

Namun, gerakan tersebut menekankan bahwa masa depan Jalur Gaza dan hak-hak rakyat Palestina akan dibahas secara eksklusif dalam kerangka Palestina yang komprehensif.

Menlu Rusia-Venezuela Menyatakan Keprihatinan atas Aksi AS di Laut Karibia

Pars Today - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil Pinto menyatakan keprihatinan serius atas tindakan Washington di Laut Karibia dalam percakapan telepon hari Minggu (05/10/2025) dan memperingatkan kemungkinan konsekuensi luas dari tindakan ini bagi kawasan.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengutuk serangan terhadap sebuah kapal oleh personel militer AS di perairan internasional lepas pantai Venezuela pada Jumat (3 Oktober 2025) dan memperingatkan bahwa tindakan ini dapat berdampak luas bagi seluruh kawasan.

Menurut pernyataan ini, Menteri Luar Negeri Rusia dan Venezuela menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan upaya Washington untuk mengaitkan operasi antinarkoba dengan situasi keamanan di Haiti dan memperingatkan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang pembentukan Pasukan Gangster (GSF) baru di Haiti tidak boleh dilihat sebagai dalih untuk menargetkan Venezuela dengan dalih memerangi "penjahat narkoba".

Pernyataan ini menyatakan bahwa selama panggilan telepon tersebut, Lavrov sekali lagi menyatakan dukungan penuhnya kepada pemerintah dan rakyat Venezuela.

Pernyataan ini menambahkan, Menteri Luar Negeri Rusia dan Venezuela sepakat untuk melanjutkan kerja sama erat mereka dalam kerangka lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi menegakkan prinsip kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.(sl)