Ghalibaf: Surat Iran-Rusia-Cina Simbol Solidaritas Tiga Kekuatan Besar / Kolaborasi Amazon-Israel terhadap Rakyat Gaza

Pars Today - Ketua Parlemen Republik Islam Iran menilai surat Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Federasi Rusia, dan Republik Rakyat Cina kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan sebagai simbol solidaritas strategis ketiga negara kuat, dan mengatakan, "Dengan berakhirnya Resolusi 2231, misi pelaporan Direktur Jenderal IAEA terkait verifikasi dan pemantauan pelaksanaan program nuklir Iran telah berakhir."

Menurut laporan IRNA hari Minggu (26/10/2025), Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran mengatakan di sidang terbuka Parlemen Iran hari Minggu (26/10), "Hari ini adalah kesempatan untuk membahas langkah-langkah diplomatik Republik Islam Iran yang solid. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan pencapaian penting dan berpengaruh di bidang politik luar negeri Republik Islam Iran, yang merupakan hasil dari perlawanan dan kemajuan rakyat Iran selama bertahun-tahun melawan tekanan dan sanksi yang represif."

Menurutnya, "Surat dari Kementerian Luar Negeri Iran, Rusia, dan Cina kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan merupakan simbol solidaritas strategis ketiga kekuatan besar ini, yang dengan jelas menyatakan bahwa upaya ketiga negara Eropa untuk mengaktifkan mekanisme yang disebut Snapback pada dasarnya tidak memiliki validitas hukum."

Ketua Parlemen Iran menekankan, Oleh karena itu, berdasarkan paragraf 8 Resolusi 2231, semua pembatasan dan persyaratan resolusi ini telah berakhir, pencabutan semua resolusi sebelumnya berlanjut, dan dengan penerimaan resmi hak pengayaan, berkas nuklir Iran telah dihapus dari agenda Dewan Keamanan.

"Sebagai kelanjutan dari pendekatan cerdas ini, para duta besar dan wakil tetap ketiga negara di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengirimkan surat bersama kepada Direktur Jenderal IAEA mengenai ilegalitas pengaktifan Snapback dan menyatakan bahwa dengan berakhirnya Resolusi 2231, misi pelaporan Direktur Jenderal IAEA mengenai verifikasi dan pemantauan pelaksanaan program nuklir Iran telah berakhir," ujar Ghalibaf.

Ketua Parlemen Iran menegaskan, Oleh karena itu, IAEA berkewajiban untuk mematuhi resolusi Dewan Gubernur pada bulan Desember 2015, alih-alih mengikuti interpretasi sepihak Barat.

"Dua surat bersama ini bukan hanya merupakan kemenangan hukum bagi Iran, tetapi juga bukti perubahan parameter kekuatan global dan sistem global akan terbagi menjadi dua dalam penerapan resolusi PBB," pungkas Ghalibaf.

Kolaborasi Amazon-Israel terhadap Rakyat Gaza

Pars Today - Amazon telah menyediakan layanan komputasi awan dan infrastruktur teknologinya kepada produsen senjata Israel, perusahaan yang senjata telah digunakan dalam serangan terhadap warga sipil Palestina, pada saat yang sama dengan pemboman Gaza.

Menurut laporan ISNA hari Minggu (26/10/2025), media-media Amerika telah mengungkap dalam sebuah artikel tentang kerja sama Amazon dengan tentara Israel dan melaporkan bahwa bersamaan dengan pengeboman rezim Israel di Gaza, Amazon menyediakan layanan komputasi awannya kepada produsen senjata Israel. Perusahaan yang sama yang produknya digunakan dalam perang itu.

Menurut Intercept, dokumen internal yang diperoleh media ini menunjukkan bahwa Amazon menyediakan seperangkat alat pemrosesan data dan perangkat lunak kepada Rafael dan Israel Aerospace Industries, dua perusahaan yang dianggap sebagai pemasok utama senjata yang digunakan dalam operasi militer Israel di Gaza.

Artikel ini mencatat bahwa Amazon telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Tel Aviv di bawah apa yang disebut kontrak "Project Nimbus" - sebuah kontrak bersama antara Amazon dan Google pada tahun 2021 untuk menyediakan infrastruktur awan bagi rezim Israel.

Intercept sebelumnya melaporkan bahwa kontrak yang sama mewajibkan Amazon dan Google untuk menyediakan layanan kepada Rafael dan Israel Aerospace Industries.

Dokumen baru yang ditinjau oleh media Amerika menunjukkan bahwa Amazon terus menyediakan perangkat lunak kepada kedua perusahaan tersebut pada tahun 2024 dan 2025, ketika senjata tersebut digunakan di Gaza.

Laporan ini menyatakan bahwa Rafael memperoleh akses ke teknologi kecerdasan buatan, seperti model bahasa, melalui Amazon dan menggunakan layanan cloud Amazon dengan diskon besar. Dokumen yang bocor juga menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan Israel mendapatkan diskon 35 persen berdasarkan kontrak Nimbus.

Anggota Parlemen Eropa: Tidak akan Ada Perdamaian Tanpa Israel Diadili

Pars Today - Barry Andrews, anggota Parlemen Eropa dari Irlandia menekankan dalam pernyataannya bahwa mencapai perdamaian yang nyata dan abadi di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui keadilan dan penuntutan rezim Zionis atas kejahatannya di Gaza, sekaligus meminta Uni Eropa untuk tetap mempertimbangkan opsi memboikot Tel Aviv.

Menurut laporan IRNA hari Senin (27/10/2025), dalam wawancara dengan Anadolu Agency, yang didedikasikan untuk mengkaji masa depan hubungan Eropa-Israel pasca-perjanjian gencatan senjata di Gaza, Barry Andrews, anggota Parlemen Eropa dari Irlandia mengatakan, "Pengalaman negara saya dalam proses perdamaian Irlandia menunjukkan bahwa perdamaian tidak mungkin terjadi tanpa keadilan. Rekonsiliasi antara Israel dan Palestina membutuhkan dukungan internasional, tetapi jika dunia mengabaikan kejahatan terhadap Gaza, proses ini akan gagal."

Perwakilan Irlandia ini menekankan bahwa keadilan merupakan prasyarat fundamental bagi perdamaian abadi.

Menurutnya, "Masa depan yang stabil tidak dapat dibangun jika (rezim) Israel terus menghindari hukuman."

Menanggapi beberapa usulan pada pertemuan baru-baru ini di Brussel untuk melucuti senjata gerakan Hamas dalam waktu seminggu, ia menyebut rencana-rencana ini tidak realistis dan mengatakan, "Adalah keliru jika mereduksi proses perdamaian hanya pada isu pelucutan senjata Hamas. Perdamaian sejati dimungkinkan ketika keadilan tercapai bagi rakyat Palestina yang telah hidup di bawah pemboman dan pendudukan."

Mengkritik pendekatan Uni Eropa yang berpusat pada keamanan, Andrews menyatakan, "Tidak ada mekanisme politik di masa depan yang boleh hanya bergantung pada pengaturan keamanan sementara, tetapi harus didasarkan pada keadilan dan akuntabilitas. Boikot Israel bukan sekadar alat tekanan politik, tetapi kewajiban hukum dan moral berdasarkan hukum internasional."

Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional sebelumnya telah menyatakan pendudukan wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, sebagai ilegal, dan hal ini mengharuskan Uni Eropa untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk membatasi hubungan dagang dan menghentikan ekspor senjata ke Israel.

Andrews menutup wawancaranya dengan menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan segera ke Gaza, seraya menambahkan, "Israel terus memberlakukan pembatasan yang ketat, mencegah konvoi bantuan dan aktivitas organisasi internasional, sementara rakyat Gaza hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi."(sl)