Kronologi 17 Serangan di Karibia, Pembunuhan di Luar Proses Hukum oleh AS
https://parstoday.ir/id/news/world-i179848-kronologi_17_serangan_di_karibia_pembunuhan_di_luar_proses_hukum_oleh_as
Pars Today - Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, pada hari Kamis (06/11/2025) mengumumkan bahwa militer AS telah melakukan serangan mematikan ke-17 terhadap kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, sehingga jumlah serangan ilegal tersebut kini mencapai 17 kali.
(last modified 2025-11-08T07:27:53+00:00 )
Nov 08, 2025 14:24 Asia/Jakarta
  • Serangan AS ke kapal Venezuela
    Serangan AS ke kapal Venezuela

Pars Today - Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, pada hari Kamis (06/11/2025) mengumumkan bahwa militer AS telah melakukan serangan mematikan ke-17 terhadap kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, sehingga jumlah serangan ilegal tersebut kini mencapai 17 kali.

Menurut laporan Tasnim, Amerika Serikat pada hari Kamis melancarkan serangan mematikan ke-17 terhadap sebuah kapal lain di perairan Laut Karibia dan menewaskan seluruh tiga orang yang berada di dalamnya. Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, mengumumkan kabar ini pada Jumat (07/11) dini hari melalui platform X.

Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara terhadap kapal-kapal semacam itu sejak awal September, tindakan yang oleh para ahli hak asasi manusia digambarkan sebagai “pembunuhan di luar proses hukum”. Serangan-serangan ini berfokus pada kapal-kapal yang sedang berlayar di Laut Karibia dan bagian timur Samudra Pasifik.

Washington mengklaim bahwa kapal-kapal itu digunakan untuk menyelundupkan narkotika, tapi berbagai sumber, termasuk pemerintah Venezuela dan bahkan beberapa anggota Kongres AS, telah membantah tuduhan tersebut. Sejumlah pihak meyakini bahwa tindakan ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk melemahkan pemerintahan Venezuela.

Pemerintah AS hingga kini belum memublikasikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kapal-kapal yang diserang memang mengangkut narkotika atau menimbulkan ancaman terhadap Amerika Serikat. Sejak dimulainya operasi kontroversial ini pada 2 September, sedikitnya 69 orang telah tewas dalam serangan-serangan tersebut.

Pemerintah Venezuela yang dipimpin oleh Presiden Nicolás Maduro mengutuk seluruh serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkotika di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur sebagai bentuk “terorisme negara”, “pembunuhan di luar proses hukum,” dan upaya terang-terangan untuk “perubahan rezim”.

Berikut daftar waktu serangan serta narasi dari kedua pihak:

Serangan Pertama (1–2 September 2025):

Di wilayah selatan Laut Karibia, dekat Venezuela dan Trinidad & Tobago, sebuah kapal cepat asal Venezuela menjadi sasaran serangan yang menewaskan 11 orang. Pemerintah Venezuela menyebut tindakan ini sebagai “terorisme negara” dan menegaskan bahwa sebelas korban yang tewas merupakan nelayan tak bersenjata dari desa San Juan de Unare di semenanjung Paria, negara bagian Sucre.

Serangan Kedua (6 September 2025):

Terjadi di Laut Karibia dekat Republik Dominika dan menewaskan 3 orang. Venezuela menyebut operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Republik Dominika itu sebagai “pertunjukan palsu” serta membantah klaim penemuan kokain. Presiden Nicolás Maduro menyatakan, “Itu adalah kapal nelayan. Korban yang tewas adalah warga miskin Venezuela yang mencari nafkah di laut.”

Serangan Ketiga (9 September 2025):

Terjadi di bagian selatan Laut Karibia dan menewaskan 4 orang. Amerika Serikat mengklaim bahwa targetnya adalah kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan, tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Presiden Nicolás Maduro dalam siaran televisi menegaskan bahwa para korban adalah nelayan lokal, dan menuduh Amerika Serikat berupaya memicu perang baru. Ia juga menambahkan bahwa Donald Trump tengah berusaha melakukan perubahan rezim di Venezuela.

Serangan Keempat (14–15 September 2025):

Dilakukan di dekat pantai Venezuela dan menewaskan 6 orang. Donald Trump memublikasikan sebuah video di Truth Social dengan klaim bahwa kapal tersebut mengangkut fentanil,  zat yang jarang diselundupkan melalui jalur laut, dan menyebut kapal itu “penuh dengan bahan mematikan”. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut para korban sebagai “narkoteroris”.

Pemerintah Venezuela menolak klaim tersebut dan menyebut video Trump sebagai “propaganda”. Maduro mengecam tindakan itu sebagai “pelanggaran hukum internasional tanpa otorisasi PBB” dan mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan PBB.

Serangan Kelima (18 September 2025):

Terjadi di Laut Karibia dan kembali menewaskan 6 orang. Pete Hegseth menyebut target serangan sebagai organisasi teroris, serta merilis video berdurasi 20 detik yang sebagian isinya diblurkan. Trump dalam pidato memperingati 250 tahun Angkatan Laut AS menggunakan serangan itu untuk membenarkan penempatan kapal perang di wilayah tersebut.

Para ahli hukum menilai serangan tersebut melanggar hak asasi manusia, karena dilakukan tanpa adanya ancaman langsung.

Pemerintah Venezuela mengecam tindakan Amerika yang menyembunyikan bagian video serangan sebagai “penutupan bukti kejahatan”. Maduro menegaskan bahwa korban adalah warga sipil, dan memerintahkan kesiagaan penuh angkatan bersenjata Venezuela.

Serangan Keenam (25 September 2025):

Terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 5 orang. Amerika Serikat menuduh kapal tersebut melakukan penyelundupan dari Kolombia, yang kemudian memicu ketegangan diplomatik dengan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang menyebut peristiwa itu sebagai “pembunuhan terhadap warga sipil”. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth merilis video ledakan kapal dan menyatakan bahwa serangan dilakukan berdasarkan “informasi intelijen yang dapat dipercaya”.

Namun, pemerintah Venezuela menyatakan bahwa Amerika Serikat telah membunuh warga sipil Kolombia dan menuduh Washington melakukan agresi lintas batas.

Serangan Ketujuh (2 Oktober 2025):

Dilakukan di bagian timur Samudra Pasifik, dekat wilayah Kolombia, dan menewaskan 4 orang. Ini adalah serangan pertama di Samudra Pasifik, yang menandai perluasan kampanye militer Amerika Serikat. Hegseth mengklaim kapal tersebut membawa kokain, tapi tidak menyajikan bukti apa pun.

Presiden Gustavo Petro menyatakan bahwa para korban adalah warga Kolombia yang tak bersalah, sementara Presiden Nicolás Maduro menanggapi dengan mengatakan, “Perluasan operasi ke Samudra Pasifik merupakan tanda invasi terhadap Amerika Latin.”

Serangan Kedelapan (3 Oktober 2025):

Kembali terjadi di bagian timur Samudra Pasifik dan menewaskan 3 orang. Hegseth menyatakan bahwa seluruh awak kapal tewas dan tidak ada yang selamat. Amerika Serikat merilis video yang memperlihatkan kapal sesaat sebelum meledak. Beberapa pejabat AS kemudian, tanpa konfirmasi resmi, mengakui bahwa setidaknya satu korban berkewarganegaraan Kolombia.

Menlu AS Marco Rubio, saat berada di Mexico City, mengatakan bahwa “serangan-serangan ini akan terus berlanjut”.

Serangan Kesembilan (10 Oktober 2025):

Terjadi di Laut Karibia, dekat perairan Venezuela, dan menewaskan 5 orang. Donald Trump menyebutnya sebagai “kemenangan besar”. Pemerintah Venezuela menyoroti protes keluarga korban dan menegaskan bahwa kapal yang diserang adalah kapal nelayan.

Serangan Kesepuluh (14 Oktober 2025):

Dilakukan di dekat pantai Venezuela dan menewaskan 6 orang. Hegseth menggambarkan kapal tersebut sebagai “penuh dengan paket berwarna cokelat” (yang diduga berisi kokain) dan mempublikasikan video ledakan kapal tersebut. Ketegangan dengan pemerintah Maduro meningkat tajam, dan Angkatan Laut Venezuela dikerahkan ke wilayah pantai.

Serangan Kesebelas (16 Oktober 2025):

Kembali terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 2 orang. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat, sementara Caracas menyebutnya sebagai serangan terhadap nelayan tak bersenjata.

Serangan Kedua Belas (19 Oktober 2025):

Terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 3 orang. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kembali mengulangi klaim bahwa kapal tersebut melakukan penyelundupan narkotika dari Kolombia. Presiden Nicolás Maduro mengecam tindakan itu sebagai “pelanggaran terhadap kedaulatan Kolombia dan Venezuela”, serta menyerukan solidaritas dari Presiden Kolombia Gustavo Petro menghadapi agresi Amerika Serikat.

Serangan Ketiga Belas (22 Oktober 2025):

 

Dilaksanaka di bagian timur Samudra Pasifik, dekat pantai Kolombia, dan menewaskan 5 orang di dua kapal sekaligus. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyebutnya sebagai “pembunuhan”. Sebagai balasan, Donald Trump mengumumkan pemutusan bantuan Amerika Serikat kepada Kolombia.

Hegseth merilis dua video dan mengatakan bahwa salah satu serangan tersebut dilakukan secara bersamaan terhadap dua kapal. Pemerintah Venezuela dan Kolombia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut aksi Amerika sebagai “pembunuhan”. Maduro menegaskan bahwa penghentian bantuan AS kepada Kolombia merupakan “bentuk tekanan politik agar Bogotá bungkam”.

Serangan Keempat Belas (24 Oktober 2025):

Terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 6 orang. Harian The Guardian melaporkan bahwa ini merupakan serangan kesepuluh yang terverifikasi secara publik, dan sejumlah pakar hukum internasional menyebut operasi tersebut ilegal dan melanggar hukum humaniter internasional.

Serangan Kelima Belas (2 November 2025):

Dilaksanakan di Laut Karibia dan menewaskan 3 orang. Hegseth merilis video serangan dan memperingatkan para penyelundup bahwa “setiap kapal mencurigakan akan dihancurkan”. Pemerintah Venezuela menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki tindakan militer Amerika Serikat di Karibia dan Pasifik Timur.

Serangan Keenam Belas (6 November 2025):

Terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 3 orang. Hegseth menyatakan operasi dilakukan di perairan internasional, serta memublikasikan video berdurasi 20 detik yang memperlihatkan kapal meledak saat melaju dengan kecepatan tinggi.

Presiden Nicolás Maduro mengecam kehadiran kapal induk USS Gerald R. Ford di kawasan itu sebagai “ancaman perang terhadap Venezuela dan Amerika Latin”.

Serangan Ketujuh Belas (7 November 2025):

Kembali terjadi di Laut Karibia dan menewaskan 3 orang. Serangan ini menjadi yang terbaru dalam rangkaian 17 operasi militer AS yang oleh banyak pengamat disebut sebagai “pembunuhan di luar proses hukum di laut lepas”.(sl)