Umat Islam menjadi Korban Politik Kebencian di Barat; Kebebasan dan Kesetaraan hanya Slogan?

Pars Today – Islamofobia di Inggris telah berubah dari kondisi buruk menjadi lebih buruk; hingga Komisi Hak Asasi Manusia Islam Inggris memperingatkan tentang dampak berlanjutnya situasi tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia Islam, dalam sebuah video yang dipublikasikan di media sosial, menyatakan bahwa islamofobia atau kejahatan bermotif kebencian terhadap Muslim telah meningkat secara eksponensial. Komisi tersebut menekankan bahwa seluruh insiden yang terkait dengan kejahatan bermotif kebencian, diskriminasi, ketidakadilan, bias media, dan bahkan kerusuhan, bukanlah tindakan sederhana yang berkaitan dengan peristiwa global, melainkan berakar pada tindakan-tindakan struktural.

Islamofobia berubah dari kondisi buruk menjadi lebih buruk padahal Komisi Hak Asasi Manusia Islam, sepuluh tahun lalu, dalam sebuah laporan berjudul “Lingkungan Kebencian”, telah memperingatkan bahwa islamofobia di Inggris bukanlah fenomena sesaat, melainkan bersifat struktural dan diarahkan dari atas ke bawah, serta setiap tahun berkembang lebih luas dengan dukungan lembaga-lembaga hukum, media, dan politik. Komisi tersebut kini menegaskan bahwa kejahatan bermotif kebencian terhadap Muslim meningkat secara eksponensial dan bahwa data resmi pemerintah, karena banyak kasus tidak dilaporkan, menutupi kenyataan pahit yang ada.

Islamofobia tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga di banyak negara Eropa lainnya. Selama beberapa dekade, hal ini telah menjadi sebuah kebijakan yang dilembagakan, yang tidak hanya mengancam keamanan sosial umat Muslim, tetapi juga menantang fondasi demokrasi dan hak asasi manusia yang diklaim oleh Barat. Salah satu alasan terpenting dari kondisi ini adalah kebijakan-kebijakan anti-Islam yang dalam beberapa tahun terakhir sangat marak di negara-negara Barat, khususnya Inggris dan Prancis, di mana Islam dipromosikan sebagai ancaman budaya dan sosial, dan umat Muslim digambarkan sebagai individu yang tidak dapat dipercaya dan merupakan pihak luar.

Politikus Barat, khususnya partai-partai ekstrem pada masa pemilu, sering kali berusaha memicu sentimen publik melawan umat Muslim dengan menciptakan kebencian terhadap mereka dan menyalahkan mereka atas masalah ekonomi dan sosial masyarakat, serta memanfaatkan pendekatan itu untuk meraih suara; sehingga pada akhirnya tren tersebut menyebabkan meningkatnya kebencian dan diskriminasi terhadap Muslim di masyarakat Eropa. Di sisi lain, peran media dalam memperkuat kebijakan-kebijakan islamofobia juga tidak dapat disangkal. Banyak media Barat, terutama di Inggris, dalam memberitakan isu-isu terkait umat Muslim dan Islam, mengambil pendekatan yang terdistorsi dan bias. Alih-alih menyajikan kebenaran, media-media ini sering kali dengan menyebarkan laporan yang keliru dan bias yang jelas, menciptakan persepsi negatif dan salah di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim.

Kebijakan-kebijakan seperti “perang melawan terorisme” dan kebijakan imigrasi yang ketat, yang terutama dalam beberapa tahun terakhir diterapkan di banyak negara Barat, juga telah menyebabkan meningkatnya rasa saling tidak percaya dan ketegangan antara umat Muslim dan kelompok sosial lainnya.

Faktanya, selama bertahun-tahun bukan hanya pemerintah Inggris, tetapi sebagian besar pemerintah dan partai-partai Eropa, alih-alih memerangi rasisme dan diskriminasi, justru lebih banyak menekan umat Muslim. Hal ini telah menyebabkan semakin lebarnya jurang dan perpecahan dalam masyarakat Eropa antara umat Muslim dan warga lainnya. Dalam konteks ini, laporan lembaga Inggris Tell MAMA—yang memantau kejahatan bermotif kebencian terhadap Muslim di Inggris—mengungkap bahwa sedikitnya 22 masjid di seluruh negeri sejak Juni 2025 telah diserang atau menjadi sasaran kebencian; sebuah tren yang digambarkan sangat mengkhawatirkan.

Di Jerman, laporan jaringan hak asasi manusia CLAIM menunjukkan bahwa negara tersebut telah mencatat rekor baru terkait insiden islamofobia. Situasi ini membuat Sekretaris Jenderal PBB beberapa waktu lalu juga memperingatkan tentang meningkatnya kebijakan anti-Muslim dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Sementara kebijakan anti-Islam di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya semakin meluas, negara-negara Barat terus-menerus menggambarkan diri mereka sebagai pembela kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta menjadikan slogan-slogan seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan warga negara, dan demokrasi sebagai dasar identitas politik dan budaya Eropa; padahal eskalasi kebijakan islamofobia merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap seluruh slogan tersebut. Kontradiksi yang jelas antara klaim dan praktik ini tidak hanya membuat umat Muslim, tetapi juga banyak warga lain di Eropa meragukan klaim-klaim Barat tersebut.

Realitas yang ada di negara-negara Barat menunjukkan bahwa meluasnya kebijakan islamofobia tidak hanya merugikan umat Muslim, tetapi juga telah menjerumuskan fondasi moral dan kemanusiaan yang diklaim oleh masyarakat Barat ke dalam krisis legitimasi, serta menggoyahkan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan yang mereka klaim junjung tinggi.

Islamofobia di Barat saat ini bukan lagi sebuah kebijakan tersembunyi, melainkan telah berubah menjadi alat kekuasaan yang terang-terangan; sebuah alat yang, dengan melanggar kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, memperlihatkan wajah sebenarnya dari para politikus dan media Barat.

Kelanjutan kebijakan anti-Islam oleh Barat sesungguhnya merupakan jalur yang tidak hanya menargetkan umat Muslim, tetapi juga akan menempatkan seluruh masyarakat Barat pada risiko keruntuhan moral dan hilangnya kepercayaan publik. Jika Barat tidak dapat kembali dari jalan ini, islamofobia akan menjadi simbol runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah peradaban yang dahulu mengklaim menjunjung kebebasan dan kesetaraan. (MF)