Apa Peran Tentara Bayaran Asing dalam Perang yang sedang Berlangsung di Sudan?

Pars Today – Komisi Pencari Fakta HAM mengonfirmasi kerja sama pasukan bayaran asing dengan Pasukan Gerak Cepat Sudan (RSF) di perang negara ini.

Salma Sassi mengatakan: Berdasarkan dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh Komisi Pencari Fakta HAM, milisi bersenjata asing bekerja sama dengan RSF dalam perang melawan militer Sudan. Ia menambahkan: milisi asing ini berbicara dengan logat non Sudan yang sepertinya dari negara-negara tetangga memasuki Sudan. Tapi Komite Pencari Fakta sejauh ini belum dapat memastikan kewarganegaraan para milisi bersenjata ini atau afiliasi mereka dengan organisasi tertentu.

Dewan HAM PBB sebelumnya juga mengonfirmasi pembentukan Komite Pencari Fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil di kota al-Fashir.

Perang Sudan hingga kini telah menyebabkan lebih dari 40.000 orang tewas dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan lebih dari 14 juta orang mengungsi. Sementara itu, kondisi di El-Fasher tetap berada dalam situasi kritis dan pembunuhan masih terus berlangsung.

Meskipun selama berbulan-bulan perang Sudan telah beredar laporan mengenai keberadaan dan peran tentara bayaran asing, laporan terbaru dari Komite Pencari Fakta Hak Asasi Manusia kini secara resmi mengukuhkan hal tersebut. Temuan ini semakin memperjelas bahwa Sudan telah berubah menjadi arena persaingan serta intervensi para aktor regional dan internasional.

Bukti yang diperoleh dari aksen para kombatan yang bukan berasal dari Sudan memperkuat dugaan masuknya pasukan asing dari negara-negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa Sudan tidak lagi menghadapi krisis internal semata, tetapi tengah berhadapan dengan jaringan kepentingan dan campur tangan eksternal yang berpotensi memperpanjang dan memperumit jalannya perang. Meskipun Komite Pencari Fakta belum dapat memastikan kewarganegaraan para individu tersebut, ketidakjelasan ini sendiri merupakan indikasi kompleksitas konflik Sudan. Kehadiran pasukan yang tidak dikenal dan sulit dilacak membuat proses penegakan hukum serta akuntabilitas semakin sulit, dan pada akhirnya membuka jalan bagi berlanjutnya kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Intervensi asing di Sudan memiliki berbagai alasan. Pertama, posisi geopolitik Sudan di Laut Merah dan kedekatannya dengan Tanduk Afrika menjadikannya titik strategis bagi kekuatan regional maupun global. Kedua, sumber daya alam Sudan; negara ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di Afrika. Sudan juga memiliki cadangan tembaga, batu gamping, garam, gipsum, dan berbagai mineral lainnya. Selain itu, keberadaan Sungai Nil membuat Sudan memiliki lahan pertanian yang sangat subur, sampai-sampai negara ini pernah dijuluki sebagai lumbung pangan Afrika.

Ketiga, ketidakstabilitas politik internal. Sudan selama bertahun-tahun menghadapi krisis domestik yang parah dan perang saudara berkepanjangan, termasuk konflik jangka panjang di Darfur serta pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Kondisi tersebut membuka jalan bagi banyak negara asing untuk hadir di Sudan dengan dalih membantu menciptakan perdamaian, menghentikan kekerasan, dan mendukung proses-proses perdamaian.

Kombinasi faktor-faktor ini, bersama dengan ketidakpuasan internal dan masalah ekonomi, menyebabkan Sudan—terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah tergulingnya Omar al-Bashir—menjadi arena persaingan kekuatan regional untuk mendapatkan pengaruh di Afrika. Negara-negara tetangga seperti Mesir dan Ethiopia, serta negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, memiliki beragam kepentingan di Sudan karena dinamika geopolitik dan ekonomi. Sebagai contoh, Mesir memiliki kekhawatiran terkait keamanan sumber airnya dari Sungai Nil, sementara Ethiopia menghadapi tantangan bersama Sudan akibat proyek Bendungan Renaissance. Negara-negara Arab pun aktif dalam proyek ekonomi dan politik di Sudan; investasi besar UEA di tambang emas Sudan merupakan salah satu contohnya.

Meskipun sejak awal krisis dan perang banyak pihak telah memperingatkan tentang keberadaan pasukan militer asing di Sudan, dengan semakin intensifnya pertempuran, intervensi terang-terangan maupun terselubung dari negara-negara lain kini menjadi semakin serius. Setiap negara, sesuai kepentingannya, mendukung Pasukan Dukungan Cepat atau angkatan bersenjata Sudan yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan, dan hal ini menghambat tercapainya perdamaian melalui jalur negosiasi. Pada kenyataannya, upaya negara-negara asing untuk memperoleh bagian dari pengaruh di Sudan telah membuat jalan keluar dari krisis semakin sulit, hingga banyak pihak bahkan memperingatkan kemungkinan terjadinya disintegrasi negara tersebut.

Krisis Sudan semakin lama semakin berubah menjadi teka-teki yang rumit dan multidimensi; persaingan internal, keberadaan tentara bayaran asing, dan intervensi berbagai aktor telah mengubah krisis ini dari masalah domestik menjadi isu global yang mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti ini, masa depan Sudan memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar solusi politik jangka pendek, termasuk rekonstruksi sosial dan ekonomi yang mendalam, pemulihan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, serta upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi negara dan masyarakat sipil. Dalam proses ini, hanya jika kekuatan-kekuatan internal Sudan memahami sepenuhnya kepentingan bersama mereka dan memilih jalan perdamaian, negara tersebut dapat keluar dari krisis dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. (MF)