Araghchi: Perubahan Hubungan Internasional Akibat Perilaku AS / Urgensi Kelanjutan Gencatan Senjata di Gaza

Pars Today - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan bahwa hukum internasional dan sistem internasional telah dipengaruhi oleh kecenderungan Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional.

Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, pada Selasa (02/12/2025) malam dalam sebuah wawancara menegaskan, "Hubungan internasional, akibat kecenderungan Amerika, telah berubah dari pola berbasis hukum menjadi pola berbasis kekuatan.

Menurut laporan Pars Today, Araghchi menambahkan, Hal ini tampak jelas dalam intervensi militer sewenang-wenang dan pelaksanaan operasi teror di mana pun mereka kehendaki. Apa yang kita saksikan hari ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di tingkat global.

Ia juga menekankan bahwa akar utama masalah dalam hubungan Iran dan Amerika, yang saat ini menghalangi dimulainya perundingan, adalah pendekatan Amerika yang didasarkan pada pemaksaan kehendak dan tuntutan berlebihan.

Araghchi menegaskan, "Apabila pihak Amerika menunjukkan kesiapan untuk sebuah kesepakatan yang adil dan seimbang, berdasarkan kepentingan bersama, Republik Islam Iran pasti akan meninjau hal tersebut. Kami tidak pernah meninggalkan meja perundingan, karena diplomasi merupakan bagian asli dari pendekatan dan prinsip kami."

Mantan Pejabat Uni Eropa Ditangkap

Berita lain, majalah Politico dalam sebuah laporan yang mengutip sumber-sumber terpercaya menulis, Federica Mogherini, mantan Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, dan Stefano Sannino, salah satu diplomat paling senior lembaga ini, pada hari Selasa (02/12) telah ditangkap dalam rangka penyelidikan terkait sebuah kasus dugaan korupsi. Tindakan ini dilakukan atas permintaan Kejaksaan Umum Uni Eropa, yang sedang menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran dalam sebuah proyek pendidikan Uni Eropa bagi para diplomat muda.

Sekjen NATO: Belum Ada Konsensus Mengenai Keanggotaan Ukraina

Di sisi lain, Mark Rutte, Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyatakan bahwa belum semua anggota NATO menyetujui keanggotaan Ukraina dalam organisasi ini. Ia mengatakan kepada para wartawan, "Konsensus dari seluruh sekutu diperlukan untuk Ukraina dapat bergabung dengan NATO."

Putin: Jika Eropa Ingin Berperang, Kami Siap

Dalam kaitan ini, Vladimir Putin, Presiden Rusia pada hari Selasa (02/12) menyatakan, "Jika Eropa ingin memasuki perang, kami kini siap. Tuntutan Eropa terhadap Rusia tidak dapat diterima."

Presiden Rusia menambahkan, "Bangsa Eropa tidak memiliki rencana damai, mereka justru berpihak pada perang. Tidak seorang pun di Eropa meminta kami meninggalkan perundingan mengenai Ukraina, melainkan mereka sendiri yang menangguhkan kontak dengan Rusia. Semua perubahan yang diajukan Eropa dalam rencana perdamaian Ukraina bertujuan untuk menciptakan hambatan dalam proses tersebut. Eropa ingin memaksakan kondisi kepada Rusia, dan kami menolak hal itu."

Presiden Majelis Umum PBB: Gencatan Senjata Gaza Harus Berlanjut

Berita dari Gaza, Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada hari Selasa (02/12) dalam pidatonya di forum lembaga internasional itu mengenai Palestina, dengan menyinggung pelanggaran gencatan senjata Gaza oleh Israel dengan berbagai alasan menyatakan, "Gencatan senjata Gaza harus berlanjut dan berubah menjadi penghentian permanen permusuhan."

Ia menambahkan, sudah 78 tahun berlalu, tapi Palestina belum diterima sebagai anggota penuh PBB, dan rakyat Palestina masih terhalang dari hak-hak tak terbantahkan mereka, khususnya hak menentukan nasib sendiri."(sl)