Mengapa PM Spanyol Sebut Kampanye AS di Perairan Karibia Pelanggaran Hukum Internasional?

Pars Today - Perdana Menteri Spanyol menyatakan bahwa kampanye AS di perairan Karibia merupakan pelanggaran hukum internasional.

Menurut laporan Pars Today, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengkritik kampanye AS di perairan Karibia dengan dalih memerangi perdagangan narkoba, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional, dan menyerukan penyelesaian damai atas sengketa ini.

Sanchez mengatakan bahwa kampanye AS di perairan internasional, yang bertujuan untuk memerangi apa yang disebut perdagangan narkoba di Karibia, merupakan tantangan terhadap hukum internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan Barat terhadap prinsip-prinsipnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan majalah Italia L’Espresso yang dipublikasikan pada Jumat, 12 Desember, Perdana Menteri Spanyol mengatakan, "AS melakukan pembunuhan di perairan internasional tanpa proses hukum yang semestinya dan dengan pembenaran memerangi perdagangan narkoba." 

PM Sanchez menyebut tantangan terhadap hukum internasional itu sebagai hal yang “sangat mengkhawatirkan”, dan mengatakan, “Kampanye Washington memperkuat persepsi bahwa Barat memiliki pendekatan yang kontradiktif dalam menerapkan prinsip-prinsipnya.”

Dalam beberapa bulan terakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Venezuela, pemerintahan Trump telah melancarkan operasi militer dengan dalih memerangi perdagangan narkoba, dengan peningkatan kehadiran militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Karibia, yang dilaporkan telah menyebabkan hancurnya puluhan kapal dan menewaskan lebih dari 83 orang dalam serangan pasukan Amerika.

Sikap Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, sebagai negara anggota penting Uni Eropa dan NATO, terhadap tindakan ilegal Amerika Serikat di Laut Karibia dan ancaman serangan terhadap Venezuela dianggap sangat penting. Menurutnya, kampanye AS di perairan Karibia melanggar hukum global karena tindakan militer tanpa proses peradilan dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional, dan ia menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan internasional dan perdamaian regional.

Dari perspektif hukum internasional, kehadiran militer suatu negara di laut lepas hanya diperbolehkan jika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB atau untuk membela diri. Pemboman kapal-kapal oleh AS dan perintah "jangan tinggalkan satu pun yang selamat" yang dikeluarkan oleh Menteri Perang Pete Hegsett jelas merupakan kejahatan perang.

Operasi militer skala besar AS, tanpa koordinasi dengan lembaga internasional dan tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan kebebasan navigasi.

Sanchez percaya bahwa pendekatan seperti itu, alih-alih memperkuat tatanan global, justru akan melemahkannya dan menciptakan ketidakpercayaan antarnegara. Ia memperingatkan bahwa pendekatan itu akan merusak kepercayaan global terhadap komitmen Barat pada nilai-nilai hukum dan menghadirkan citra yang kontradiktif terhadap klaim Barat untuk membela hak asasi manusia.

Bahkan ada penentangan terhadap operasi itu di dalam Amerika Serikat. Beberapa komandan militer mempertanyakan legalitas perintah yang dikeluarkan, yang menyebabkan pemecatan salah satu komandan AS terkemuka, Jenderal Alvin Holsey, kepala Komando Selatan AS (SOUTHCOM). 

Ketidaksepakatan itu menunjukkan bahwa bahkan di tingkat militer AS, tidak ada konsensus tentang legitimasi tindakan ini. Selain itu, beberapa anggota Kongres telah menyatakan ketidakpuasan terhadap strategi pemerintah dalam hal ini dan menyerukan transparansi yang lebih besar.

Operasi militer AS di Karibia, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas, juga memiliki dimensi politik yang penting. Pemerintahan Trump telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah itu untuk memberikan tekanan lebih besar pada Venezuela. Amerika Serikat mengklaim bahwa pemerintah Venezuela mendapat keuntungan dari perdagangan narkoba, sehingga itu membenarkan serangan-serangannya. Namun, para kritikus, termasuk Spanyol, melihat tindakan itu sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Maduro secara kekerasan.

Sanchez menekankan bahwa kebijakan seperti itu bukan hanya tidak akan menyelesaikan krisis Venezuela, tetapi juga membahayakan stabilitas seluruh kawasan Karibia. Ia menyerukan penggunaan alat diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan, dan memperingatkan bahwa melanjutkan proses ini dapat menyebabkan konflik yang lebih luas.

Posisi Perdana Menteri Spanyol juga mencerminkan kekhawatiran Eropa yang lebih luas tentang tindakan unilateral AS di arena internasional. Banyak negara Eropa percaya bahwa pendekatan militer dan unilateral Washington bukan hanya tidak membantu menyelesaikan masalah global, tetapi juga menciptakan dasar bagi krisis baru. 

Sánchez, yang mengatakan bahwa membunuh orang di perairan internasional tanpa proses hukum yang semestinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang jelas, menekankan perlunya kembali pada prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan. Ia percaya bahwa jika Barat ingin mempertahankan kredibilitasnya, mereka harus mematuhi nilai-nilai yang sama dalam praktik seperti yang mereka bela dalam kata-kata.

Singkatnya, penentangan Perdana Menteri Spanyol terhadap kampanye AS di perairan Karibia didasarkan pada beberapa poros utama. Pertama, pelanggaran hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, melemahnya kepercayaan global terhadap Barat. Ketiga, risiko meningkatnya krisis regional. Dan keempat, pengabaian terhadap solusi diplomatik dan damai.

Ia memperingatkan bahwa kelanjutan tindakan itu dapat memiliki konsekuensi berbahaya bagi tatanan global dan bahwa krisis ini hanya dapat diatasi melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan dialog.(sl)