Mengapa Tiongkok, India, dan Pakistan Tolak Resolusi Anti-Iran Dewan HAM PBB?

Pars Today - Tiongkok, India, dan Pakistan menolak resolusi anti-Iran dari Dewan Hak Asasi Manusia.

Selama pemungutan suara untuk resolusi yang diusulkan oleh negara-negara Barat terhadap Iran, tiga negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai, yaitu Tiongkok, India, dan Pakistan, menolaknya. Dengan menekankan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara, ketiga negara ini telah menyatakan keraguan tentang politisasi mekanisme hak asasi manusia.

Media negara-negara ini melaporkan bahwa pemerintah negara-negara ini telah menolak resolusi yang diusulkan terhadap Iran dan menilai tindakan ini sebagai cara untuk menjaga keseimbangan, dialog, dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara-negara.

Penolakan Tiongkok, India, dan Pakistan terhadap resolusi anti-Iran dari Dewan Hak Asasi Manusia pada 23 Januari 2026 tidak dapat dianggap sebagai sikap diplomatik semata. Keputusan ini mencerminkan serangkaian pertimbangan geopolitik, prinsip-prinsip kebijakan luar negeri, kekhawatiran bersama tentang standar ganda Barat, dan pandangan mereka tentang peran Iran dalam persamaan regional dan internasional.

Terlepas dari perbedaan strategis mereka, ketiga negara itu memiliki satu kesamaan. Penentangan mereka terhadap politisasi hak asasi manusia dan penggunaan lembaga internasional sebagai alat untuk menekan negara-negara merdeka.

Tiongkok telah lama menentang pendekatan Barat dalam menggunakan hak asasi manusia sebagai alat tekanan politik. Beijing percaya bahwa hak asasi manusia harus diperiksa dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan nasional, stabilitas internal, dan kondisi budaya masing-masing negara. Tiongkok sendiri telah menjadi target resolusi serupa berkali-kali, dan pengalaman ini telah membuatnya skeptis tentang motif di balik tindakan tersebut.

Dari perspektif Beijing, resolusi anti-Iran bukanlah upaya untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan bagian dari strategi Barat untuk menekan negara yang tidak mau mematuhi tatanan Amerika yang diinginkan. Selain itu, Tiongkok memiliki hubungan ekonomi dan strategis yang luas dengan Iran dan melihat stabilitas Iran sebagai hal yang penting untuk proyek-proyek besar seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan. Oleh karena itu, suara negatif Tiongkok merupakan pembelaan terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya dan dukungan terhadap mitra regional yang penting.

India, meskipun memiliki hubungan dekat dengan Barat, juga telah berupaya untuk mengejar kebijakan luar negeri yang lebih independen dalam beberapa tahun terakhir. New Delhi sangat menyadari bahwa menerima resolusi yang dipolitisasi dapat digunakan untuk melawannya di masa depan, terutama pada isu-isu seperti Kashmir, protes domestik, atau penanganan kelompok ekstremis. India juga melihat Iran sebagai pemain kunci dalam keamanan energi dan jalur transit di kawasan tersebut.

Proyek-proyek seperti Pelabuhan Chabahar memiliki kepentingan geostrategis bagi New Delhi, dan ketidakstabilan Iran dapat secara langsung mengancam kepentingan India. Oleh karena itu, India, dengan memberikan suara menentangnya, menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam permainan tekanan Barat terhadap Iran, terutama ketika tidak ada cukup bukti tentang imparsialitas resolusi itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, India juga sebagian besar menahan diri untuk tidak mendukung resolusi yang berkaitan dengan situasi hak asasi manusia di Iran, dan pendekatan ini berakar pada prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya. New Delhi selalu menganggap mekanisme investigasi intervensionis dan resolusi semacam ini sebagai tindakan politik dan bertentangan dengan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara.

Dalam konteks ini, Duta Besar Iran untuk India menyambut baik posisi New Delhi, dan menggambarkan tindakan ini sebagai tanda komitmen India terhadap keadilan, multilateralisme, dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara-negara.

Pakistan juga menentang resolusi itu karena alasan yang berbeda, tetapi sejalan dengan Tiongkok dan India. Islamabad selalu mengkritik standar ganda Barat tentang hak asasi manusia, terutama karena Pakistan sendiri telah berulang kali menjadi sasaran tekanan serupa. Selain itu, hubungan keamanan dan ekonomi Pakistan dengan Iran telah menguat dalam beberapa tahun terakhir, dan kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam masalah perbatasan, kontra-terorisme, dan kerja sama regional.

Pakistan juga khawatir bahwa politisasi hak asasi manusia dapat menjadi alat untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara regional, sebuah tren yang dapat mengancam stabilitas Asia Selatan. Suara negatif Islamabad, pada intinya, merupakan pesan bahwa mereka menentang tindakan sepihak dan terarah apa pun terhadap negara-negara tetangganya.

Secara keseluruhan, suara negatif dari Tiongkok, India, dan Pakistan terhadap resolusi anti-Iran merupakan hasil dari kombinasi prinsip-prinsip kebijakan luar negeri, kekhawatiran tentang penyalahgunaan lembaga internasional oleh Barat, dan pentingnya Iran dalam dinamika regional. Terlepas dari perbedaan mereka, ketiga negara itu sepakat pada satu poin. Hak asasi manusia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk tekanan politik dan pelemahan negara-negara merdeka.(sl)