Penderitaan Kolonialisme | Dari Tangier ke Casablanca; Sebuah Narasi Satu Abad Dominasi dan Penindasan di Maroko

Pars Today - Dengan dimulainya gelombang persaingan kolonial Eropa di Afrika Utara, Maroko pada awal abad ke-20 menjadi salah satu tujuan utama ekspansionisme Prancis; sebuah proses yang dimulai dengan pengaruh politik Paris dan mencapai puncaknya dengan intervensi militer, pemboman kota-kota, dan pemaksaan kekuasaan asing. Jalur ini menandai awal dari periode krisis, kekerasan, dan hilangnya kedaulatan nasional di Maroko.

Kehadiran Prancis di Maroko adalah hasil dari sebuah proses bertahap dan berlapis yang melibatkan pengaruh politik, tekanan diplomatik, intervensi militer, dan eksploitasi krisis internal negara tersebut; sebuah proses yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada tahun 1912 dengan secara resmi menjadikan Maroko sebagai protektorat Prancis. Berbeda dengan beberapa penjajahan mendadak di Afrika, penguasaan Prancis atas Maroko terjadi lebih melalui erosi bertahap terhadap kemerdekaan politik dan ekonomi wilayah tersebut, kemudian penggunaan kekuatan militer dan pembentukan struktur kolonial langsung.

Prancis telah memandang Maroko sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk menguasai Afrika Utara dan Barat sejak beberapa dekade sebelum penjajahan resmi. Negara ini, yang sebelumnya telah menjajah Aljazair, berusaha memperluas pengaruhnya ke arah barat untuk menciptakan sebuah wilayah kolonial yang terhubung di Afrika Utara. Maroko, karena posisi strategisnya dekat dengan Selat Gibraltar, penting secara perdagangan, dan beberapa sumber daya alam, menjadi target penting bagi kebijakan imperialisme Prancis. Namun, masuknya Prancis ke Maroko disertai dengan persaingan internasional yang kompleks.

Pada awal abad ke-20, kekuatan-kekuatan Eropa lainnya juga berusaha untuk mempengaruhi Maroko, menjadikannya salah satu titik ketegangan dalam politik global. Salah satu ketegangan paling signifikan adalah Krisis Tangiers pada tahun 1905. Pada waktu itu, Jerman turun tangan untuk menghadapi penyebaran pengaruh Prancis.

Kunjungan Kaisar Jerman ke kota Tangiers dan deklarasi dukungannya terhadap kemerdekaan Maroko menantang kebijakan Prancis secara langsung dan meningkatkan ancaman konflik besar antara kekuatan-kekuatan Eropa. Hasil dari krisis ini adalah penyelenggaraan Konferensi Algeciras pada tahun 1906; konferensi yang meskipun tampaknya mengakui kemerdekaan Maroko, pada kenyataannya memberikan wewenang penting seperti pengorganisasian pasukan polisi dan kontrol keuangan negara kepada Prancis. Proses ini menandai dimulainya pengurangan serius terhadap kemerdekaan sejati Maroko dan membuka jalan bagi kehadiran Prancis yang lebih dalam dalam urusan dalam negeri negara tersebut.

Pada periode yang sama, Prancis juga memanfaatkan ketidakstabilan internal di Maroko. Perselisihan antara Sultan Abdulaziz dan para lawannya, pemberontakan lokal, dan ketidakpuasan yang meluas telah melemahkan kekuatan pemerintahan pusat. Prancis, dengan klaim untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas, memperluas kehadiran militernya. Salah satu titik balik paling penting dan paling brutal dalam proses ini adalah peristiwa "Casablanca" pada tahun 1907. Setelah beberapa pekerja Eropa terbunuh di pelabuhan kota ini, Prancis menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk melakukan intervensi militer dan menggempur kota tersebut dengan serangan udara yang sangat intens.

Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di beberapa bagian kota dan menewaskan banyak penduduk. Setelah itu, pasukan Prancis memasuki Casablanca dan memperluas operasi militer mereka ke daerah-daerah sekitarnya. Tindakan ini pada dasarnya adalah pendudukan militer pertama yang luas oleh Prancis di wilayah Maroko.

Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Prancis secara bertahap maju ke dalam wilayah Maroko. Kota Fez, yang merupakan salah satu pusat politik dan agama yang penting, menjadi tempat pertempuran. Pemberontakan terhadap kehadiran asing muncul, namun pasukan Prancis dengan keras menindas pemberontakan-pemberontakan tersebut.

Penindasan ini disertai dengan pembunuhan warga sipil, penghancuran daerah pemukiman, dan penerapan kekuatan yang brutal. Akhirnya, tekanan militer dan politik dari Prancis memaksa Sultan Maroko untuk menandatangani Perjanjian Fez pada tahun 1912; sebuah perjanjian yang mengakibatkan Maroko secara efektif menjadi protektorat Prancis, dengan administrasi nyata negara tersebut jatuh ke tangan pejabat kolonial.

Setelah penguatan kekuasaan, Prancis melanjutkan operasi militer di daerah pedesaan dan pegunungan untuk mengontrol sepenuhnya negara tersebut. Banyak suku, terutama di daerah terpencil, menolak kekuasaan asing dan melakukan perlawanan bersenjata. Tentara Prancis menggunakan operasi militer berat untuk menghancurkan perlawanan ini. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan banyak penduduk negara tersebut tewas dalam pertempuran tersebut.

Desa-desa dihancurkan, sumber daya pangan terbatas, dan tekanan militer diterapkan sedemikian rupa sehingga perlawanan lokal terpecah. Tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan untuk menstabilkan kekuasaan kolonial yang bertujuan untuk menghapus setiap bentuk penolakan terhadap kehadiran Prancis.

Sementara itu, pejabat kolonial dengan campur tangan dalam struktur pemerintahan, menekan Sultan dan secara efektif mengambil alih kekuasaan sebenarnya. Penggunaan krisis internal, perbedaan di antara para pemimpin lokal, dan persaingan antar suku merupakan salah satu alat yang digunakan Prancis untuk mempertahankan kekuasaannya; sehingga banyak keputusan politik dan ekonomi penting tidak lagi berada di tangan pemerintahan Maroko. Namun, kekerasan kolonial tidak terbatas hanya pada tahun-tahun awal pendudukan dan terus berlanjut dalam dekade-dekade berikutnya.

Salah satu contoh penting adalah pembantaian Casablanca sekali lagi pada tahun 1947. Casablanca yang pada tahun 1907 telah menjadi sasaran pemboman laut, pada tahun 1947 kembali menjadi tempat kekerasan, dan kelanjutan penindasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang sifat kekuasaan kolonial Prancis di Maroko; kekuasaan yang dimulai dengan pengaruh politik, ditegakkan dengan pendudukan militer, dan dilanjutkan dengan penindasan protes serta perlawanan rakyat selama bertahun-tahun. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan beberapa dekade setelah diberlakukannya sistem protektorat, kekuasaan Prancis tetap dipertahankan dengan alat militer dan penindasan langsung.

Apa yang terjadi di Maroko bukan hanya sekadar pengaruh politik, melainkan suatu proses panjang yang melibatkan tekanan, kekerasan, dan pemaksaan kehendak sebuah kekuatan asing terhadap nasib sebuah bangsa. Dari krisis diplomatik dan pemboman Casablanca di awal abad ke-20 hingga penindasan berdarah terhadap rakyat pada tahun 1947, ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan dan kontrol. (MF)