Mengapa Pentagon Terpaksa Mengakui Pembunuhan Warga Sipil dalam Serangan AS ke Yaman?

Menurut laporan ParsToday, Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) secara resmi dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada Kongres pada Senin malam, mengkonfirmasi bahwa serangan militer tahun lalu terhadap kelompok Houthi Yaman (Ansarullah) dengan nama operasi "Rough Rider" mengakibatkan tewasnya 153 warga sipil dan melukai 243 lainnya.

 

Laporan setebal 12 halaman ini, sesuai dengan undang-undang tahun 2018 yang mewajibkan pengungkapan tahunan korban sipil, dikirimkan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat dan merinci tiga insiden di Yaman pada April 2025. Sementara itu, Proyek Data Yaman (Yemen Data Project), sebuah kelompok pemantau independen, menyatakan bahwa jumlah korban serangan militer AS di Yaman mencapai 238 warga sipil, lebih tinggi dari angka yang dikeluarkan Pentagon.

 

Pengakuan resmi Pentagon atas pembunuhan warga sipil dalam serangan AS ke Yaman tahun lalu merupakan titik balik dalam pengungkapan dampak kemanusiaan dari operasi "Rough Rider" terhadap Yaman. Ini adalah pertama kalinya pemerintahan Trump secara resmi mengakui skala korban sipil dari serangan-serangan ini.

 

 

Tekanan yang meningkat dari organisasi hak asasi manusia dan investigasi independen: Faktor terpenting dalam pengakuan ini adalah tekanan dari opini publik dan organisasi internasional. Sebelum laporan ini, lembaga-lembaga terkemuka seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International telah mengutuk serangan AS karena mengabaikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan menuntut penyelidikan. Proyek Data Yaman melaporkan angka yang jauh lebih tinggi dan memperkirakan setidaknya 238 warga sipil tewas. Organisasi Airwars juga menyatakan jumlah korban jiwa setidaknya 258 orang. Laporan-laporan terdokumentasi ini secara serius menantang narasi resmi Pentagon tentang "tidak ada korban sipil".

 

Kewajiban hukum dan pengawasan Kongres: Laporan Pentagon disusun dalam kerangka Pasal 1057 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2018 yang mewajibkan Departemen Pertahanan untuk menyampaikan laporan tahunan tentang korban sipil kepada Kongres. Kewajiban hukum ini, bersama dengan tekanan dari para senator untuk transparansi, memaksa Pentagon untuk menyampaikan laporan meskipun bersifat minimal. Selain itu, pengungkapan oleh media seperti NBC News dan Washington Post tentang upaya militer untuk menyembunyikan kebenaran dari Kongres, semakin mempersempit ruang gerak politik bagi Pentagon.

 

Sifat minimal dan "pemutihan" informasi: Meskipun ada pengakuan, laporan Pentagon menghadapi kritik keras dan pejabat tinggi menyebutnya "konyol" dan "pemutihan total" (total whitewash). Laporan ini hanya menganggap tiga insiden "hampir pasti" sebagai penyebab korban sipil; sementara 15 insiden lainnya masih "dalam penyelidikan" dan angka yang diumumkan jauh lebih rendah dari perkiraan organisasi independen. Selain itu, laporan ini sama sekali tidak menyebutkan korban dari serangan kontroversial terhadap perahu-perahu di Laut Karibia dan Samudra Pasifik yang saja menewaskan lebih dari 120 orang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengakuan dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan hukum minimum dan pertanggungjawaban formal kepada Kongres, bukan penerimaan tanggung jawab penuh.

 

 

Mengungkap kesenjangan antara klaim dan kenyataan serta melemahkan kepercayaan: Pengakuan ini mengungkap kesenjangan yang dalam antara klaim sebelumnya Pentagon tentang "operasi presisi tanpa korban sipil" dan kenyataan di lapangan. Hal ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap pernyataan resmi Kementerian Pertahanan dan menunjukkan bahwa mekanisme internal untuk mengurangi korban sipil, yang sebelumnya telah dilemahkan oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, tidak memiliki efektivitas yang diperlukan.

 

Memperkuat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan tuntutan hukum: Dengan pengakuan resmi atas tewasnya warga sipil, tuduhan sebelumnya dari Amnesty International dan Human Rights Watch bahwa serangan-serangan ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang, memperoleh bobot hukum yang lebih besar. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengajuan gugatan internasional terhadap pejabat AS dan meningkatkan tekanan untuk mengadili pelaku serangan ini.

 

Mengungkap ketidakefektifan sistem Pentagon di tengah konflik dengan Iran: Pengakuan atas korban besar di Yaman terjadi pada saat AS terlibat dalam konfrontasi militer yang luas dengan Iran. Seorang pejabat Pentagon secara tegas menyatakan bahwa peninjauan 15 kasus lain dari serangan Yaman menunjukkan ketidakmampuan sistem dalam mengelola dan mengevaluasi korban secara akurat, dan hal ini "tidak membawa keberuntungan" bagi perang melawan Iran. Pengungkapan ini merusak citra Pentagon sebagai lembaga yang mengklaim efisiensi dan ketepatan.

 

Konsekuensi politik bagi pemerintahan Trump: Ini adalah pengakuan resmi pertama pemerintahan Trump atas korban sipil akibat serangan tahun 2025. Menjelang peristiwa-peristiwa politik penting, masalah ini dapat menjadi isu kontroversial dan Partai Demokrat dapat menggunakannya untuk menyerang kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Meskipun Pentagon dalam laporannya mengklaim "komitmen untuk melindungi warga sipil", pengakuan atas korban sebesar ini sangat meragukan klaim tersebut.

 

Tampaknya pengakuan Pentagon bukanlah karena kejujuran, melainkan hasil dari tekanan gabungan organisasi hak asasi manusia, media, kewajiban hukum, dan opini publik. Namun, sifat minimal dan tendensius dari laporan ini menunjukkan bahwa Washington masih berupaya mengelola biaya politik dari sebuah bencana kemanusiaan besar, bukan menerima tanggung jawab penuh dan memberikan kompensasi. Hal ini sekali lagi memperlihatkan sifat ganda dari kebijakan AS yang mengklaim membela hak asasi manusia namun secara nyata melanggarnya.[]