Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya, tercapainya kesepakatan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan perincian kesepakatan terbaru antara Tehran dan Riyadh.

Selama perundingan Iran dan Arab Saudi di Beijing, kedua negara pada hari Jumat (10/3/2023) meencapai kesepakatan setelah jeda tujuh tahun, untuk memulai kembali hubungan diplomatiknya.

Menurut laporan laman Shehab News, Faisal bin Farhan dalam sebuah pidatonya menekankan, "Dalam kesepakatan dengan Iran, kami mencapai kesepakatan yang bertumpu pada menjaga prinsip bertetangga yang baik dan menghormati kedaulatan nasional kedua negara."

Bin Farhan menilai kesepakatan dengan Iran sebagai hasil dari dua tahun perundingan, dan menambahkan, kedua pihak menekankan pentingnya untuk menghapus seluruh kendala keamanan regional dan menilai dialog sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan friksi.

Republik Islam Iran dan Arab Saudi setelah pemutusan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2016, yang diputus secara sepihak oleh Saudi, sejak Maret 2021 memulai perundingan di tingkat keamanan dan babak kelima perundingan digelar pada Maret 2022.

OKI: Kesepakatan Tehran-Riyadh, Langkah untuk Perkokoh Stabilitas Kawasan

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut kesepakatan Iran dan Arab Saudi untuk menjalin kembali hubungan diplomatik, dan menilainya sebagai langkah memperkokoh perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Selama perundingan antara Iran dan Arab Saudi di Beijing, kedua negara pada Jumat (10/3/2023) mencapai kesepakatan setelah tujuh tahun untuk memulai kembali hubungan diplomatiknya.

Berdasarkan kesepakatan kedua negara, menlu Iran dan Arab Saudi selain menggelar pertemuan, juga maksimal dua bulan akan mempersiapkan implementasi pertukaran dubes dan pembukaan kedutaan besar serta seluruh persyaratan untuk memulai hubungan.

Koran al-Sharq Sabtu (11/3/2023) dalam sebuah laporan menulis, Ketua OKI Hissein Ibrahim Taha menyambut penekanan Iran dan Arab Saudi terkait urgensi menghormati kedaulatan negara dan tidak mengintervensi urusan internal serta minat untuk menyelesaikan friksi melalui dialog dan diplomasi dalam koridor hubungan bersauadra dan komitmen terhadap Piagam PBB serta OKI dan perjanjian internasional.

Ibrahim Taha berharap langkah ini dapat berkontribusi pada penguatan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan serta menjadi pendorong bagi negara-negara anggota OKI untuk saling bekerja sama.

Sekaitan dengan ini, parlemen Arab dalam statemennya juga menyambut dimulainya kembali hubungan dan statemen tripartit Tehran, Riyadh dan Beijing terkait hal ini.

Dalam statemennya, parlemen Arab menekankan urgensi langkah ini demi pulihnya stabilitas di kawasan dan upaya menyelesaikan krisis yang tersisa.

Parlemen Arab juga mengaku optimis bahwa kesepakatan ini akan bermanfaat bagi penurunan tensi di kawasan dan terealiasasinya keamanan berbagai bangsa di dunia.

Arab Saudi memutus hubungan diplomatiknya dengan Iran mulai 3 Januari 2016 dengan alasan serangan sejumlah oknum ke kedutaan besar dan konsulatnya di Tehran dan Mashhad.

Hamas Sambut Dimulainya kembali Hubungan Iran dan Arab Saudi

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyambut kesepakatan Tehran dan Riyadh untuk memulai kembali hubungan bilateral.

Selama perundingan Iran dan Arab Saudi di kota Beijing, kedua negara pada hari Jumat (10/3/2023) sepakat setelah tujuh tahun akan memulai kembali hubungan diplomatiknya.

Berdasarkan kesepakatan kedua negara, menlu Iran dan Arab Saudi selain menggelar pertemuan, juga maksimal dua bulan akan mempersiapkan implementasi pertukaran dubes dan pembukaan kedutaan besar serta seluruh persyaratan untuk memulai hubungan.

Menurut laporan Tansim News Sabtu (11/3/2023), Hamas dalam statemennya menyatakan, "Kami menyambut kesepakatan dimulainya kembali hubungan antara Arab Saudi dan Iran, dan kami menilainya sebagai langkah penting bagi persatuan umat Islam serta terealisasinya stabilitas di kawasan."

Khalil al-Hayya, anggota Biro Politik Hamas juga merespon kesepakatan Iran dan Arab Saudi, dan mengatakan, "Kami menilai kesepakatan Iran dan Arab Saudi untuk memulai kembali hubungan sebagai langkah penting bagi persatuan umat, pengokohan keamanan dan kesepahaman antara negara-negara Arab dan Islam."

"Pemulihan hubungan ini akan menguntungkan isu Palestina dan dukungan terhadap perlawanan bangsa kami melawan penjajah," ungkap al-Hayya.

Republik Islam Iran dan Arab Saudi setelah pemutusan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2016, dan Saudi secara sepihak memutus hubungan ini, mulai Maret 2021 dimulai perundingan di tingkat keamanan dan babak kelima perundingan digelar pada Maret 2022.

Hamas: Operasi Tel Aviv Balasan terhadap Kejahatan Rezim Zionis

Gerakan Perlawanan Islam Palestina mengaku bertanggung jawab atas serangan Kamis malam terhadap para demonstran di Tel Aviv, dan menyebutnya sebagai aksi balasan atas kejahatan berulang rezim Zionis terhadap warga Palestina.

Protes para Zionis terhadap pengesahan undang-undang reformasi peradilan terus berlanjut, dan para pengunjuk rasa menuntut pembatalan undang-undang ini.

Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis lalu, terjadi aksi penembakan terhadap para demonstran Zionis yang melukai sedikitnya lima orang.

Surat kabar Yedioth Ahronoth mengutip sumber rumah sakit melaporkan bahwa para dokter telah putus asa atas kondisi salah satu dari orang-orang yang terluka ini.

Menurut Kantor Berita Iran Press, jurnalis Israel Itay Blumenthal mengklaim bahwa pelaku operasi penembakan pada Kamis malam adalah Mu'taz al-Khawaja, seorang pemuda Palestina berusia 23 tahun yang merupakan anggota gerakan Hamas dan ditangkap dua kali sebelumnya.

Batalion Ezzedine al-Qassam, sayap militer Hamas juga bertanggung jawab atas operasi syahid di Tel Aviv pada Kamis malam dan mengumumkan bahwa syahid Mu'taz al-Khawaja adalah anggota kelompok ini di Tepi Barat.

Sementara itu, Hamas dalam sebuah pernyataan hari Jumat (10/3/2023) mengumumkan bahwa operasi Kamis malam di Tel Aviv merupakan respon dari perlawanan terhadap kejahatan rezim Zionis di Jenin.

Menanggapi operasi ini, Juru Bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanoo mengatakan, "Satu-satunya jawaban atas kejahatan tentara Israel dan pemukim Zionis adalah meningkatkan operasi kesyahidan dan penembakan, yang akan menyebabkan Tepi Barat dan Quds terbakar,".

Hazem Qassem, Juru Bicara Hamas lainnya menegaskan bahwa operasi heroik ini adalah tanggapan alami terhadap kejahatan Zionis.

"Hari ini, semua tindakan keamanan Zionis tidak berdaya menghadapi operasi heroik ini," papar Qassem.

Pada hari Selasa, tentara rezim Zionis menyerang kota Jenin di Tepi Barat, yang menghadapi perlawanan dari pasukan pejuang Palestina. Dalam bentrokan tersebut, setidaknya enam warga Palestina gugur oleh tentara Israel dan 26 lainnya luka-luka.

Herzog: Israel Hadapi Bencana Besar

Presiden Rezim Zionis mengakui bahwa Israel saat ini sedang menghadapi bencana besar dan mimpi buruk yang nyata.

Keputusan kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan Israel telah menyulut ketegangan politik yang semakin meningkat antara koalisi faksi yang berkuasa dan oposisi.

Presiden Rezim Zionis, Isaac Herzog menanggapi gelombang protes terhadap Netanyahu yang semakin deras hari Kamis (9/3/2023) dengan mengatakan bahwa Israel berada di ambang titik yang tidak dapat kembali, dan rencana reformasi peradilan sebagai langkah keliru yang harus dibatalkan sepenuhnya.

"Rencana lain harus menggantikannya yang disetujui oleh semua orang," ujar Herzog.

"Jika Anda tetap melanjutkan jalan ini, maka akan berakhir ddengan kekacauan, dan kemudian sejarah tidak akan memaafkan Anda sama sekali," tegasnya.

Di sisi lain, Yair Lapid, mantan perdana menteri rezim Zionis kembali mengkritik Itamar ben Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel yang radikal dan kontroversial, dengan menyebutnya sebagai penyebab keruntuhan dan disintegrasi masyarakat Israel.

Benny Gantz, mantan menteri perang rezim Zionis juga meminta Benyamin Netanyahu untuk mencopot Itamar ben Gvir, karena dia berusaha membersihkan para komandan militer.

Sehari sebelumnya, Ben Gvir memberhentikan Kepala Polisi Tel Aviv dari jabatannya. Meskipun pemecatannya karena dianggap tidak mampu mengendalikan aksi unjuk rasa pada Kamis. Tapi alasan utamanya karena ketidaktaatan terhadap instruksi Itamar ben Gvir.

Protes Berlanjut, Demonstran Israel Blokir Pintu Masuk Ben Gurion

Warga Israel melanjutkan unjuk rasa merek untuk memprotes agenda kabinet ekstrem yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Zionis Benjamin Netanyahu. Mereka menutup pintu masuk ke bandara Ben Gurion dan jalan-jalan lainnya.

Menurut Aljazeera, Kamis (9/3/2023), para pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka menentang apa yang disebut sebagai program reformasi peradilan dari kabinet ekstrem Netanyahu.

Mereka sepenuhnya menutup pintu masuk ke Bandara Ben Gurion sehingga penerbangan Netanyahu ke Italia tertunda.

Protes warga Zionis terhadap pengesahan undang-undang reformasi peradilan terus berlanjut dan pengunjuk rasa menuntut pembatalan undang-undang ini.

Rencana kabinet Netanyahu untuk apa yang disebut sebagai "reformasi hukum peradilan", ditafsirkan oleh penduduk Israel sebagai kudeta "konstitusional".

Jika reformasi tersebut terwujud, kewenangan sistem peradilan Israel akan dikurangi, dan sebaliknya, kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif akan lebih kuat.

Menurut jaringan al-Mayadeen, para demonstran juga memblokir jalan-jalan di Tel Aviv. Pasukan cadangan rezim Zionis disiagakan karena protes terhadap rencana pelemahan peradilan di Israel telah mencapai puncaknya dan para pengunjuk rasa hadir di pusat-pusat kota.

Menteri Keamanan Internal rezim Zionis, Itamar Ben-Gvir dalam pertemuan keamanan yang diadakan untuk meninjau situasi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pengunjuk rasa menutup pintu masuk ke pelabuhan-pelabuhan, bandara, dan jalan.

Komandan distrik pusat polisi Israel, Avi Biton, memperingatkan pengunjuk rasa agar tidak mencoba memblokir jalan menuju atau di dalam Ben Gurion.

Menurutnya, pemblokiran jalan, terutama di sekitar Bandara Ben Gurion bisa berubah menjadi bencana.

Hizbullah: Dialog dan Kesepakatan Bersama, Solusi Penentuan Presiden Lebanon

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa dialog dan kesepakatan bersama sebagai dua cara utama untuk memilih presiden di negara ini.

Kebuntuan politik di Lebanon terjadi tidak hanya dalam beberapa bulan terakhir saja, tetapi sudah berjalan empat tahun. Najib Mikati berhasil mengadakan pemilu parlemen Lebanon baru pada bulan Mei dan kemudian dicalonkan sebagai perdana menteri yang baru, tetapi selama beberapa bulan pemerintah baru belum dibentuk.

Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah di akun Twitternya hari Rabu (8/3/2023) mengatakan bahwa faksi-faksi di parlementer harus berdialog dan mencapai kesepakatan bersama mengenai presiden baru Lebanon. Jika tidak, maka tidak jelas kapan akan terpilih presiden baru di negara ini.

Sheikh Qassem sebelumnya menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lebanon dengan pemilihan presiden baru untuk mengambil langkah lain untuk membentuk pemerintah dan untuk mengimplementasikan rencana penyelamatan nasional yang komprehensif.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan bahwa tekanan politik beberapa pihak menjadi pemilu instabilitas yang menjadi penghambat pemilihan presiden dan menunda proses tersebut.

Legislator Lebanon telah mencoba berkali-kali untuk mencapai kesepakatan tentang figur penerus Michel Aoun setelah enam tahun masa kepresidenannya berakhir, tetapi mereka selalu gagal. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran tentang intensifikasi krisis politik di Lebanon.

Irak: Kami Tidak Butuhkan Pasukan Tempur Asing

Juru Bicara Pemerintah Irak menegaskan negaranya tidak membutuhkan pasukan tempur asing.

Menteri pertahanan Amerika yang baru-baru ini mengunjungi kawasan, memasuki ibu kota Irak, Baghdad Selasa pagi sebagai bagian dari lawatan regionalnya.

Basem Al-Awadi, Juru Bicara Pemerintah Irak hari Rabu (8/3/2023) memberikan penjelasan tentang pertemuan baru-baru ini antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia al-Sudani.

Bassem Al-Awadi mengatakan, "Dalam pertemuan ini, PM Mohammad Shi'a al-Sudani beberapa kali menegaskan prinsip bahwa Irak tidak membutuhkan pasukan tempur asing, dan upaya kerja sama harus difokuskan pada pelatihan, penguatan dan kerja sama intelijen dalam melawan elemen-elemen yang tersisa dari Daesh,".

Meski telah melakukan beberapa putaran perundingan strategis antara Baghdad dan Washington untuk mengakhiri kehadiran militer Amerika Serikat di Irak akibat berakhirnya pertempuran dengan Daesh dan juga persetujuan rencana pengusiran seluruh tentara asing dari wilayah Irak di parlemen negara ini, tapi Amerika Serikat masih melanggar resolusi ini dengan melanjutkan kehadiran pasukannya di Irak.

Ranjau Teroris Meledak, Tiga Warga Suriah Tewas

Tiga warga Suriah tewas dan beberapa lainnya terluka akibat ledakan ranjau milik kelompok teroris di kota Deir el-Zor, Suriah.

Ketika kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) menduduki sebagian wilayah Suriah, mereka memasang banyak ranjau di berbagai wilayah kota, desa, dan lahan pertanian. Akibatnya, beberapa warga tewas atau terluka akibat ledakan ranjau-ranjau ini.

Menurut kantor berita SANA, sebuah ranjau yang ditinggalkan oleh teroris meledak pada hari ini, Rabu (8/3/2023) di lingkungan al-Hamidiyah, Suriah timur, dan menyebabkan tiga warga Suriah tewas dan tujuh lainnya terluka.

Pekan lalu, akibat ledakan ranjau yang ditinggalkan Daesh di pinggiran Deir el-Zor, sebuah truk yang mengangkut warga Suriah menjadi sasaran di kawasan Kabajib. Dalam insiden ini, lima orang tewas dan lebih dari 40 lainnya terluka.

Krisis di Suriah meletus pada tahun 2011 dengan invasi besar-besaran kelompo-kelompok teroris yang didukung oleh Arab Saudi, Amerika Serikat, dan sekutunya untuk mengubah persamaan di kawasan yang menguntungkan rezim Zionis Israel.

Dengan ditutupnya kasus Daesh di Suriah, maka kelompok teroris takfiri yang paling kejam ini juga sedang dimusnahkan.

Hashd Shaabi Mulai Bangun 500 Rumah untuk Korban Gempa Aleppo

Pasukan al-Hashd al-Shaabi Irak memulai pembangunan pemukiman yang terdiri dari 500 unit perumahan di provinsi Aleppo, Suriah.

Organisasi al-Hashd al-Shaabi Irak telah mengumumkan pada 28 Februari bahwa segera setelah dewan kota Aleppo di Suriah utara menyetujui, mereka akan mulai membangun apartemen untuk para korban gempa bumi baru-baru ini di kota ini.

Menurut laporan Tasnim News hari Rabu (08/03/2023), media-media Suriah mengutip pernyataan organisasi al-Hashd al-Shaabi Irak dan mengumumkan bahwa para teknisi organisasi ini telah memulai pembangunan pemukiman Al Muhandis untuk para korban gempa Aleppo baru-baru ini.

Menurut laporan ini, proyek Hashd Shaabi mencakup 500 unit hunian dalam 5 fase dan setiap fase mencakup 100 apartemen, yang akan dibangun di desa Jibrin yang terletak di timur Aleppo dan dekat bandara internasional kota ini.

kibat gempa berkekuatan 7,8 SR pada Senin (6/2) di barat laut Suriah, selain menyebabkan kerusakan besar di lima provinsi barat laut negara ini, sejumlah besar warga Suriah tewas dan terluka.

Perayaan Kelahiran Imam Zaman af di Haram Suci Sayidah Zainab as

Warga Suriah menggelar perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, Imam Mahdi af di sekitar Kompleks Haram Suci Sayidah Zainab al-Kubra as yang terletak di pingggiran kota Damaskus.

Hari ini, Rabu, 15 Sya'ban 1444H atau tanggal 8 Maret 2023 adalah hari kelahiran Imam Zaman af dan peringatan Nisfu Sya'ban.

Menurut IRIB, Hauzah Zainabiyah, salah satu pusat keilmuan yang berkaitan dengan Marjaiyah di kota Damaskus menyelenggarakan perayaan Nisfu Sya'ban dan peringatan kelahiran Imam Mahdi af di Haram Suci Sayidah Zainab as.

Dalam acara ini, panitia membagikan kue kepada para peziarah dan orang-orang yang menghadiri acara tersebut.  Mereka juga memberikan penghormatan kepada para Syuhada Penjaga Tempat-tempat Suci Ahlul Bait as.

Sekelompok tokoh agama dan budaya serta masyarakat umum menghadiri perayaan tersebut dan memperoleh manfaat dari berbagai acaranya.

Sejumlah pasangan muda juga menikah pada hari itu dan memulai kehidupan bersama mereka pada Nisfu Sya'ban ini.

Hari, ini umat Islam di seluruh dunia merayakan Nisfu Sya'ban dan kelahiran Imam Mahdi af di kota dan daerah mereka.

Ansarullah: Kami Tak akan Biarkan AS Bercokol di Yaman

Anggota Biro Politik Ansarullah Yaman, mengaku tidak akan membiarkan pasukan Amerika Serikat berada di wilayah negaranya.

Ali Al Qahoum, Selasa (7/3/2023) menegaskan, "Kehadiran pasukan AS, Rezim Zionis, dan Inggris di Bab El Mandeb, dan di wilayah Yaman, adalah bahaya bagi seluruh kawasan."

Ia menambahkan, "Kami tidak akan membiarkan orang-orang Amerika bercokol di atas tanah Yaman meski hanya satu jengkal, dan kami akan menghilangkan seluruh faktor yang menyebabkan mereka tetap tinggal di Yaman."

Menurut Ali Al Qahoum, AS sedang berusaha untuk memaksakan hegemoninya demi meraih kepentingan-kepentingan strategis, dan rakyat Yaman, tidak akan membiarkan AS, mengancam keamanan pelayaran.

Pejabat Yaman itu menganggap kehadiran kapal-kapal AS di Bab El Mandeb, sebagai bahaya bagi keamanan pelayaran.

"Yaman memiliki seluruh perangkat kekuatan, dan dengan kebijaksanaan Pemimpin, serta peningkatan kemampuan militer, ia bisa meraih apa yang diinginkannya," pungkas Ali Al Qahoum. 

Kepala Staf Militer Zionis: Pembangkangan Tentara Meluas, Israel Runtuh

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Rezim Zionis menilai fenomena meningkatnya pembangkangan tentara sebagai awal berakhirnya Israel.

Jenderal Herzi Halevi, Selasa (7/3/2023) melakukan pertemuan tertutup dengan para komandan dinas keamanan, dan politik Rezim Zionis membahas fenomena meningkatnya pembangkangan tentara rezim ini, serta meluasnya demonstrasi anti-Kabinet Israel.

Dalam pertemuan itu Halevi mengatakan, "Kondisinya sangat berbahaya, dan jika mereka (Kabinet Israel) tidak berhasil menemukan jalan keluar dari krisis ini, maka militer, dan Israel akan dihadapkan pada dua pilihan sulit."

Pada saat yang sama Kepala Staf Militer Rezim Zionis meminta agar Angkatan Bersenjata dijauhkan dari permainan politik, dan konflik sosial. Menurutnya, meluasnya pembangkangan di tubuh Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, berarti keruntuhan, dan awal dari berakhirnya Israel. 

"Ujian sebenarnya bagi Angkatan Bersenjata Israel secara umum, dan bagi pasukan cadangan secara khusus, adalah penguatan perstauan, dan solidaritas sosial, jika tidak maka Angkatan Bersenjata akan bubar," tegasnya.

Hizbullah Temukan Perangkat Mata-Mata Zionis di Lebanon

Perlawanan Islam Lebanon, Hizbullah menemukan perangkat mata-mata tentara Zionis di Lebanon.

Hizbullah Lebanon menemukan peralatan mata-mata yang sengaja ditanam militer Israel di dekat pangkalan Al-Ibad di wilayah Lebanon.

Perangkat mata-mata tentara rezim Zionis ini berjarak sekitar 60 meter dari dinding perbatasan dan garis air setinggi 40 meter dan 40 meter dari unit pasukan penjaga perdamaian, UNIFIL.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang dikeluarkan setelah Perang Israel dengan Lebanon selama 33 hari pada tahun 2006, menentang aksi konfrontatif rezim Zionis terhadap Lebanon. Tetapi rezim Zionis mengabaikan resolusi tersebut, dan terus melanjutkan pelanggaran wilayah udara, darat, dan laut Lebanon, serta menyerang negara itu dalam beberapa kasus.

Sekjen Hizbullah: Tanda-Tanda Keruntuhan Israel Nampak Jelas

Sekjen Hizbullah Lebanon dalam pidatonya mengatakan, seluruh bukti menunjukkan bahwa Rezim Zionis sudah dekat dengan akhir usianya.

Sayid Hassan Nasrullah, Senin (6/3/2023) dalam pidatonya bertepatan dengan Hari Pahlawan menuturkan, "Ada banyak masalah yang tidak bisa disampaikan semuanya dalam sebuah pidato, dan akan saya sampaikan beberapa hari ke depan."

Pada saat yang sama, Sekjen Hizbullah menyinggung masalah istri syuhada, dan para tawanan perang. Menurutnya, istri-istri syuhada juga adalah pejuang, dan para tawanan juga harus dikenang karena mereka mendapatkan siksaan luar biasa dari Rezim Zionis dan orang-orang bayarannya.

"Kita harus memikirkan masalah-masalah keluarga tawanan yang selama bertahun-tahun menanti kebebasan anggotanya yang ditawan, dan sama sekali tidak punya informasi apa pun tentangnya," imbuh Nasrullah.

Sekjen Hizbullah menegaskan, "Seluruh umat Islam harus mendukung rakyat Palestina dalam melawan Rezim Zionis. Semua peristiwa yang terjadi belakangan adalah tanda-tanda berakhirnya Rezim Zionis."

"Seluruh keputusan yang diambil Rezim Zionis, hanya akan menambah kuat tekad, keimanan dan keteguhan rakyat Palestina, dalam melancarkan operasi-operasi perlawanan terhadap Israel," pungkasnya. 

Krisis Internal Memburuk, Pendukung Zionis Khawatir

Setelah para tokoh internal rezim Zionis Israel memperingatkan konsekuensi dari tindakan dan kebijakan ekstrem kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, kini pendukung rezim ilegal ini juga memperingatkan hal yang sama.

Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa akhir-akhir ini, kata-kata seperti "krisis" dan "bahaya keruntuhan dari dalam" telah memasuki literatur politik dan media rezim Israel dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kata-kata tersebut, yang digunakan dalam bentuk "peringatan" oleh pejabat tertinggi rezim Zionis, sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung terbesar rezim ini.  Dalam beberapa hari terakhir ada laporan yang bocor bahwa pejabat AS mengungkapkan keprihatinan serius tentang situasi di wilayah pendudukan.

Michael Bloomberg (Mike Bloomberg), mantan Wali Kota New York dan seorang pengusaha Yahudi, menegaskan bahwa kabinet Perdana Menteri Netanyahu telah menyebabkan banyak kerusakan terhadap aliansi rezim ini.

Dia menyinggung jumlah dukungan AS kepada rezim Zionis yang meningkat selama dua dekade terakhir, dan menyatakan keprihatinannya tentang masa depan Israel. Michael mengatakan bahwa masalah ini telah menyebabkan dirinya ikut campur dalam kebijakan internal Israel untuk pertama kalinya dan mengkritik kabinet dan kebijakan-kebijakannya, sebab, Israel sedang bergerak ke arah tragedi.

Dalam dua bulan terakhir, rezim Zionis telah melewati hari-hari yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rezim ini menghadapi krisis politik berturut-turut dalam empat tahun terakhir, tetapi dalam dua bulan terakhir, tingkat keparahan krisis lebih parah dari waktu lainnya dalam empat tahun terakhir.

Kabinet Netanyahu mulai menjabat pada awal Januari, tetapi sejak kabinet ini mulai bekerja, terjadi krisis internal yang masif. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 400.000 orang di wilayah pendudukan, 200.000 di antaranya berada di Tel Aviv, mengadakan demonstrasi menentang kabinet Netanyahu.

Meski fokus demonstrasi adalah menentang reformasi peradilan yang ditempuh kabinet Netanyahu, namun faktanya unjuk rasa ini memiliki banyak alasan lain. Salah satu alasannya adalah sikap ekstrem kabinet Netanyahu yang akan menyebabkan Israel runtuh dari dalam.

Selain itu, perbedaan internal di berbagai bidang, termasuk bidang politik, meningkat sedemikian rupa, bahkan pemimpin rezim Zionis memperingatkan tentang risiko perang saudara. Perpecahan sosial baik di dalam Yahudi maupun antara Yahudi dan Arab di wilayah pendudukan juga semakin meningkat.

Pembangkangan sipil juga meningkat bahkan sampai ke dalam institusi militer dan keamanan. Berlanjutnya protes terhadap kebijakan Netanyahu telah meluas ke institusi militer dan keamanan untuk beberapa waktu dan semakin meluas dari hari ke hari, dan semakin banyak perwira dan tentara yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi bersedia untuk bertugas di militer.

180 perwira skuadron Angkatan Udara Israel sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari dinas militer sebagai protes atas apa yang disebut undang-undang "Reformasi Peradilan".

Pekan lalu, 100 perwira unit "Operasi Khusus" dari Organisasi Intelijen Militer Zionis, Aman mengumumkan dalam sebuah surat bahwa jika rencana Netanyahu disetujui sepenuhnya, mereka akan mundur dari ketentaraan.

Unit tersebut adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan operasi militer di luar Palestina pendudukan.

Meluasnya ketidakpuasan di dalam institusi militer dan keamanan merupakan faktor penting yang menyebabkan meningkatnya peringatan tentang masa depan rezim Zionis Israel.

Tentara Zionis Serbu Kamp Palestina di Jericho

Tentara rezim Zionis menyerbu kamp Aqbat Jaber di kota Jericho yang menyebabkan puluhan warga Palestina terluka.

Untuk mencapai tujuan ekspansionisnya, tentara dan pemukim Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka atau ditangkap.

Media Palestina hari Senin (6/3/2023) melaporkan, tentara rezim Zionis mengepung rumah seorang tahanan Palestina, setelah menyerang kamp Aqbat Jaber di selatan kota Jericho yang berada di Tepi Barat.

Menyusul serangan pasukan rezim  Zionis di kamp Aqbat Jaber, konflik bersenjata pecah antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Zionis yang menyebabkan 30 orang terluka.

Sumber Palestina juga mengumumkan  setidanya 13 warga Palestina ditangkap selama serangan hari ini oleh pasukan Zionis di berbagai wilayah Tepi Barat.

Kamis dan Jumat lalu, pasukan Zionis menyerang berbagai wilayah di Tepi Barat Sungai Yordan serta Quds serta menangkap empat orang warga Palestina.

Selama serangan tersebut, seorang anak Palestina yang tinggal di pemukiman sebelah timur Qalqilya gugur, dan dua lainnya luka-luka

Raja Yordania: Israel Pemicu Instabilitas Kawasan

Raja Yordania dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika di Amman mengeluhkan tindakan destabilisasi yang dilakukan rezim Zionis di wilayah pendudukan yang berpengaruh terhadap keamanan kawasan.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II selama perjalanan ke Amman, ibu kota Yordania.

Raja Yordania dalam pertemuan yang berlangsung hari Minggu (5/3/2023)  menekankan urgensi mengurangi ketegangan di tanah Palestina, serta menghentikan tindakan sepihak rezim Zionis yang mengarah pada eskalasi ketidakstabilan dan melemahkan peluang untuk mencapai perdamaian.

Abdullah II juga menekankan pentingnya membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai perbatasan 4 Juni 1967 dengan Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Raja Yordania dalam pertemuan dengan Menhan AS menekankan upaya kerja sama di bulan Ramadan dengan tujuan meredam ketegangan di wilayah pendudukan.

Selama beberapa bulan terakhir, rezim Zionis telah melakukan banyak kejahatan terhadap rakyat Palestina, terutama di Tepi Barat Sungai Yordan.

Menanggapi kejahatan tersebut, warga dan pejuang Palestina meningkatkan aksi perlawanan tajam di berbagai wilayah Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir

Statemen Dirjen IAEA di Tehran Buat Netanyahu Gelisah

Perdana Menteri Rezim Zionis merespon statemen Dirjen Badan Energi Atom Internasional, IAEA di Tehran yang menyebut segala bentuk serangan militer ke fasilitas nuklir, melanggar hukum.

Benjamin Netanyahu, Minggu (5/3/2023) menanggapi pernyataan Dirjen IAEA Rafael Grossi, dan mengatakan, "Grossi adalah orang yang tepat untuk menyampaikan statemen-statemen yang tidak sesuai."

Ia menambahkan, "Keluar dari aturan apa ? Apakan bagi Iran yang jelas-jelas ingin membinasakan kami, diperbolehkan mengorganisir alat pembunuh untuk membinasakan kami ? Apakah kami tidak boleh membela diri ? Jelas, kami berhak melakukan hal itu."

Program nuklir Iran damai, dan ini diakui oleh lembaga pengawas nuklir PBB, selain karena Iran adalah anggota NPT, tapi Israel menuduh Iran ingin menciptakan bom atom, dan Tel Aviv berusaha merusak hubungan Tehran dengan IAEA.

Dalam lawatan dua hari ke Iran, Dirjen IAEA bertemu dengan sejumlah pejabat Iran, dan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama. Rafael Grossi mengakui bahwa dalam kunjungan terbarunya ke Iran, dicapai sejumlah kemajuan signifikan. 

Lagi, Rezim Zionis akan Hancurkan 80 Rumah Palestina

Sebelum bulan suci Ramadan, rezim Zionis berencana untuk menghancurkan 80 rumah Palestina di kota Quds yang didudukinya. Langkah tersebut akan menelantarkan lebih dari 150 keluarga Palestina.

Padahal, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, kegiatan pemukiman rezim Zionis dinyatakan ilegal. Tapi, rezim Zionis terus melanjutkan dominasinya dengan menghancurkan rumah-rumah Palestina dan melakukan pembangunan pemukiman Zionis.

Situs Al Ahed hari Minggu (5/3/2023) melaporkan, kabinet Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu berencana untuk menghancurkan lebih dari 80 warga Palestina yang tinggal di dua wilayah Sheikh Jarah dan Silvan di kota Quds sebelum Ramadhan tiba.

Dengan implementasi rencana tersebut, lebih dari 150 keluarga Palestina dengan sekitar seribu orang di dua daerah harus meninggalkan rumah mereka yang akan digentikan dengan distrik Zionis di kota Quds.

Pengadilan rezim Zionis juga telah mulai menyelidiki kasus-kasus yang bertujuan mengusir dan menyita properti orang -orang Palestina.

Rezim Zionis berupaya menjadikan kota Quds untuk menghancurkan identitas Islam dan Kristen dan melakukan yahudisasi di daerah itu

Anggota Knesset, Danny Danon juga mengatakan, jika Israel setuju untuk menghentikan pembangunan distrik Zionis, maka akan menjadi stigma bagi kabinet Netanyahu.