Fatimah Zahra Al-Mansouri: PM Perempuan Pertama Maroko

Pars Today - Raja Maroko menunjuk Fatimah Zahra Al-Mansouri sebagai Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah negara ini dan menugaskannya membentuk pemerintahan baru.

Melansir ISNA, Rabu, 30 September 2026, Muhammad VI, Raja Maroko menunjuk Fatimah Zahra Al-Mansouri dari menteri kabinet dan Wali Kota Marrakesh sebagai Perdana Menteri negara Afrika ini dan menugaskannya membentuk pemerintahan baru. Al-Mansouri yang berusia 50 tahun dengan keputusan ini menjadi perempuan pertama dalam sejarah Kerajaan Maroko yang memimpin pemerintahan.

Istana Kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan mengumumkan Raja negara ini menerima Al-Mansouri di Istana Kerajaan di Rabat dan secara resmi menugaskannya membentuk kabinet. Al-Mansouri yang sebelumnya menjabat Menteri Perencanaan Kota, Perumahan, dan Kebijakan Kota, dalam pidato televisinya setelah penunjukan, menggambarkan peristiwa ini sebagai "benar-benar bersejarah" dan mengatakan, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kami, seorang perempuan memikul tanggung jawab memimpin pemerintahan. Ini bukan hanya kebanggaan bagi saya, tetapi bagi semua perempuan Maroko."

Berdasarkan laporan Al Jazeera, Al-Mansouri setelah Najla Bouden di Tunisia (2021–2023), adalah perempuan kedua di dunia Arab yang mencapai jabatan Perdana Menteri. Ia lahir tahun 1976 di kota Marrakesh dan memiliki gelar hukum dari Universitas Montpellier Prancis dan Universitas New York. Al-Mansouri pada tahun 2009 terpilih sebagai wali kota perempuan pertama Maroko dan pada tahun 2021 juga kembali lagi memimpin Dewan Kota Marrakesh.

Penunjukan ini dilakukan empat hari setelah pengumuman hasil pemilihan parlemen pekan lalu, di mana partai politik Al-Mansouri yang bernama "Otoritas dan Modernitas" (PAM), salah satu partai yang dekat dengan istana kerajaan, dengan meraih 97 kursi dari 395 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, berada di puncak partai-partai. Namun, partai ini gagal meraih 198 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas absolut dan Al-Mansouri untuk membentuk pemerintahan terpaksa berkonsultasi dan berkoalisi dengan partai politik lain.

Berdasarkan konstitusi Maroko, raja menunjuk perdana menteri dari partai yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilu parlemen. Meskipun demikian, dalam sistem kerajaan konstitusional Maroko, kekuasaan luas tetap berada di tangan raja.

Pemerintahan baru Maroko dibentuk di tengah negara ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia sepak bola 2030 dengan Spanyol dan Portugal. Investasi miliaran dolar dalam infrastruktur terkait acara ini, termasuk masalah-masalah yang dihadapi kabinet baru. Juga memerangi inflasi, menaikkan upah, dan menciptakan lapangan kerja merupakan tantangan lain yang dihadapi perdana menteri baru.

"Raja Maroko Muhammad VI menunjuk Fatimah Zahra Al-Mansouri (50 tahun) sebagai Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Maroko dan menugaskannya membentuk pemerintahan baru. Al-Mansouri sebelumnya menjabat Menteri Perencanaan Kota, Perumahan, dan Kebijakan Kota serta Wali Kota Marrakesh. Dalam pidato televisi, ia menyebut peristiwa ini 'benar-benar bersejarah' dan kebanggaan bagi semua perempuan Maroko."(Sail)