Irlandiapun Boikot Produk Israel
Keputusan Senat Irlandia memboikot produk-produk Israel berujung dengan pemanggilan Duta Besar Irlandia oleh Kementerian Luar Negeri rezim Zionis Israel. Senat Irlandia, Selasa (30/1) malam menggulirkan draf undang-undang yang melarang impor, pembelian produk dan penggunaan jasa yang berasal dari Israel.
Duta Besar Irlandia di Tel Aviv, Rabu (1/2) dipanggil ke Kemenlu Israel sebagai bentuk protes keras rezim itu atas upaya Parlemen Irlandia menjadikan boikot produk-produk Israel sebagai undang-undang.
Gelombang boikot produk Israel di seantero dunia terus meluas, bahkan sampai ke negara-negara Barat. Pengesahan undang-undang boikot produk Israel di Parlemen Irlandia juga merupakan imbas dari meluasnya gelombang ini.
Meluasnya boikot dan rusaknya citra Israel, mengingat kejahatannya terhadap rakyat Palestina adalah salah satu capaian gerakan BDS (The Boycott, Divestment and Sanctions Movement), gerakan boikot, anti-investasi dan sanksi atas Israel. Gerakan yang menghimpun sekitar 171 lembaga non-pemerintah di Palestina ini, mulai beroperasi tahun 2005.
Prof. Alan Morton Dershowitz, pakar hukum Universitas Harvard menilai gerakan dunia boikot Israel sebagai ancaman strategis bagi Israel di masa depan.
Sigmar Gabriel, Menlu Jerman percaya, sulit untuk meyakinkan para pemuda Jerman agar melanjutkan dukungan atas Israel. Beberapa negara Eropa seperti Norwegia dan Denmark berusaha agar Israel tidak semakin terkucil dengan menjatuhkan hukuman finansial kepada lembaga-lembaga pendukung boikot Israel.
Meski demikian, kenyataan tidak bisa ditutupi bahwa masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah dan beberapa politisi Barat menyambut boikot atas Israel.
Realitasnya, kebijakan-kebijakan ekspansionis dan berlanjutnya perluasan pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina dan kejahatan rezim itu terhadap warga Gaza dalam beberapa perang yang dilancarkan Israel ke wilayah itu, menyebabkan sentimen anti-Israel di tengah masyarakat dunia dan negara-negara Eropa termasuk Irlandia, terus meluas.
Di sisi lain, pasca pengesahan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait pengakuan Al Quds sebagai ibukota resmi Israel, membuat rezim ini dan pendukung asli serta strategisnya yaitu Amerika, berada di bawah tekanan dan isolasi internasional.
Menurut Prof. Heinz Gaertner, pengajar di Institut Urusan Internasional Wina, Austria, Amerika di bawah Trump sama sekali tidak mengambil keputusan terkait peran mediator, pemerintahan Trump sepenuhnya berada di pihak Israel.
Sekalipun lobi-lobi Israel menggurita di Eropa, namun larangan impor produk-produk wilayah pendudukan tahun 1967 oleh Uni Eropa dan langkah lembaga serta perusahaan-perusahaan sejumlah negara seperti Irlandia, Portugis dan Belgia untuk memboikot produk Israel, menunjukkan bahwa citra Israel sudah benar-benar hancur di dunia, meski terus didukung Washington. (HS)
