Eropa dan Tekanan Maksimum AS terhadap Iran

Langkah Presiden AS Donald Trump mengumumkan negaranya keluar dari JCPOA pada Mei 2018, yang dilanjutkan dengan melancarkan tekanan maksimum terhadap Iran memicu penentangan dari berbagai kalangan, termasuk mitranya sendiri di Eropa.

Menteri Luar Prancis, Jean-Yves Le Drian dalam pertemuan dengan timpalannya dari Belanda, Stef Blok di Den Haag pada Selasa (27/1/2020) mengatakan bahwa negara-negara Eropa menghendaki JCPOA tetap terjaga, dan menentang logika tekanan maksimum AS terhadap Iran. Menurutnya, Uni Eropa dan negara-negara anggota PBB telah berjanji untuk menjaga JCPOA dan sebisa mungkin akan mendorong Iran kembali memenuhi komitmen penuhnya terhadap perjanjian nuklir internasional itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas pada 19 Januari 2020 kembali menyerukan pembicaraan dengan Tehran, dan secara eksplisit mengkritik kebijakan tekanan maksimum Trump terhadap Iran yang berpotensi mempertajam krisis di kawasan Asia Barat. Maas meyakini "gerakan ancaman dan operasi militer" tidak akan mengubah perilaku Republik Islam Iran.

Kecaman keras yang disampaikan para pejabat tinggi Eropa atas kebijakan gagal pemerintahan Trump terhadap Iran menunjukkan bahwa pihak Eropa sendiri yang selama ini menjadi sekutu dekat AS telah menyadari bahwa kebijakan tekanan maksimum tidak efektif, bahkan bisa memperparah tingkat ketegangan dan memperkeruh kondisi. Pemerintahan Trump berharap tekanan maksimum terhadap Tehran akan memaksa Iran kembali ke meja perundingan untuk menerima 12 tuntutan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Sikap Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran yang menolak tegas tuntutan ilegal Washington dan menentang negosiasi dengan AS mengirimkan pesan begitu jelas mengenai tekanan maksimum yang tidak akan berpengaruh terhadap Iran. Ayatullah Khamenei pada awal Oktober 2019 menyatakan bahwa Amerika telah gagal dalam menjalankan kebijakan tekanan maksimumnya terhadap Iran. Rahbar menegaskan, mereka mengira jika kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran dijalankan, maka Republik Islam akan dipaksa untuk melunak; tapi berkat karunia ilahi, tekanan maksimum tersebut justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri.

Uni Eropa dan Troika Eropa, termasuk Jerman, Prancis dan Inggris, yang mengejar kepentingannya masing-masing, berjanji untuk mempertahankan kesepakatan nuklir internasional ini setelah AS secara ilegal keluar dari JCPOA pada 8 Mei 2018, tetapi faktanya di lapangan mereka tidak mengambil tindakan efektif untuk mempertahankan perjanjian internasional itu.

Pihak Eropa yang mengetahui kebijakan Washington terhadap Tehran telah gagal, tetapi dalam praktiknya tetap bertindak dalam kerangka kepentingan Washington terhadap Iran. Setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA, pihak Eropa gagal mengambil langkah-langkah efektif dalam waktu satu setengah tahun untuk mengurangi dampak negatif dari sanksi AS secara sepihak terhadap Iran, khususnya penerapan mekanisme khusus interaksi keuangan dan bisnis dengan Iran, INSTEX.

Menanggapi sikap lamban Eropa, serta langkah ilegal Amerika Serikat keluar dari JCPOA, Iran mengambil lima langkah pengurangan komitmennya terhadap JCPOA. Tapi, alih-alih pihak Uni Eropa mengambil pendekatan konstruktif terhadap Tehran, mereka justru mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengamini sanksi AS pada 14 Januari, meskipun Troika Eropa akhirnya memperpanjang batas waktunya setelah mendapat tanggapan tegas dari Iran.

Sejatinya, jika Eropa benar-benar ingin mempertahankan JCPOA, maka mereka harus mengambil tindakan signifikan untuk menjalankan kewajibannya terhadap JCPOA, sehingga Iranpun akan melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian nuklir internasional itu.(PH)