Dinamika Asia Tenggara, 9 Juli 2022

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tewas dalam upaya pembunuhan pada Jumat (08/07/2022) pagi.

 

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak saat sedang memberikan pidato kampanye kepada publik dalam kampanye pemilihan umum di kota Nara.

 

Beberapa menit setelah kejadian ini, polisi Jepang menangkap Tetsuya Yamagami, orang yang menembak Shinzo Abe, mantan anggota Angkatan Laut Jepang berusia 41 tahun.

 

Pembunuhan mantan perdana menteri Jepang hanya dua hari sebelum pemilu legislatif negara itu (Minggu, 10/7), dapat menciptakan suasana kesedihan khusus untuk putaran pemilihan umum ini.

 

Terutama karena jajak pendapat memperkirakan bahwa partai Shinzo Abe (Demokrat Liberal) akan meraih kemenangan yang menentukan dalam pemilu mendatang, yang dapat memberikan lebih banyak momentum untuk diskusi tentang perubahan konstitusi Jepang.

 

Abe, yang memegang rekor masa jabatan terlama sebagai perdana menteri di Jepang, mengundurkan diri pada 2020 karena sakit. Ia menjabat sebagai perdana menteri selama delapan tahun dari 2012 hingga 2020.

 

Setelah lengser dari kekuasaan, mantan perdana menteri Jepang itu fokus pada kegiatan politik di Partai Demokrat Liberal, dan dalam beberapa hari terakhir, ia mencoba memperkuat posisi partainya di tengah masyarakat dengan memberikan pidato di berbagai kota di Jepang saat kampanye pemilu.

 

 

 

Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HRVP) sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell menghargai cara Indonesia dalam mengelola kepemimpinannya di G20, di tengah situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19 serta invasi Rusia ke Ukraina baru-baru ini.

 

“HRVP Borrel kembali menyampaikan dukungan kuat terhadap Presidensi Indonesia di G20,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya mengenai pertemuan Perwakilan EU dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Nusa Dua, Bali, Rabu.

 

Dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) itu, Menlu Retno dan HRVP Borrel membahas mengenai situasi di Ukraina, termasuk masalah rantai pasok pangan dan pupuk.

 

Dalam pernyataan terpisah yang dirilis Delegasi EU untuk Indonesia, disebutkan bahwa FMM G20 akan fokus pada kebutuhan untuk menegakkan dan menghidupkan kembali multilateralisme serta mengatasi tantangan ketahanan energi dan pangan yang mendesak, sebagai akibat dari agresi Rusia terhadap Ukraina.

 

Borrel akan menggunakan FMM G20 untuk menegaskan bahwa keadaan saat ini membutuhkan semakin ditingkatkannya multilateralisme dan solusi global.

 

“Uni Eropa mendukung mitranya untuk bekerja mencari solusi bersama dan mengatasi tantangan bersama-sama,“ kata Delegasi EU.

 

Di sela-sela FMM G20, Perwakilan Tinggi Borrell juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para menlu dari berbagai benua untuk membahas isu-isu regional dan bilateral serta dampak global perang Rusia di Ukraina, khususnya terhadap keamanan pangan.

 

Sebagai platform multilateral strategis yang berperan mengamankan masa depan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global, G20 memiliki 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Prancis, China, Turki, dan EU.

 

Meskipun FMM G20 tidak akan menghasilkan dokumen resmi atau komunike, pembahasan isu global oleh para menlu diharapkan dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret di masa depan.

 

 

 

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) bisa menjadi kesempatan bagi Rusia untuk menyampaikan pandangan terkait konfliknya dengan Ukraina.

 

Rusia telah disorot karena invasinya ke Ukraina sejak Februari lalu memicu krisis pangan dan energi global, akibat terhambatnya ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina dan ekspor gas alam Rusia ke Eropa.

 

Dengan kehadiran Menlu Rusia Sergey Lavrov secara fisik untuk mengikuti FMM G20 di Bali pada 7-8 Juli 2022, Rezasyah memperkirakan Lavrov akan menggunakan momentum tersebut untuk menjelaskan kebijakan Moskow selanjutnya guna menjamin koridor pangan dan jalur energi.

 

“Rusia sudah punya formula untuk menyelesaikan isu pangan, justru (FMM) ini kesempatan bagi Rusia untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Rusia adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” kata Rezasyah ketika dihubungi ANTARA pada Kamis.

 

Menurut Rezasyah, G20 harus memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi Rusia untuk menyampaikan pandangannya mengingat Presiden Vladimir Putin juga telah menyampaikan bahwa Moskow akan mengistirahatkan tentaranya dari perang di Ukraina.

 

G20 juga disebutnya harus menggunakan pendekatan yang berbeda dengan G7, yang memilih memberlakukan tekanan melalui sanksi maupun larangan terhadap produk-produk Rusia.

 

Lewat FMM, kata Rezasyah, justru Rusia berkesempatan untuk berdialog dengan sejumlah negara G20 yang terdampak sektor energinya akibat terganggunya ekspor gas alam dari Moskow antara lain Jerman, Spanyol, dan Italia.

 

Dalam hal ini, Indonesia sebagai Presiden G20 tahun ini berperan besar untuk memfasilitasi komunikasi antara Rusia dengan negara-negara lain.

 

“Saya berharap (negara G20) tidak mengulangi pola-pola walk out seperti pertemuan sebelumnya, karena ini menyangkut kewibawaan Indonesia … apalagi mereka semua sudah diterima dengan baik oleh Indonesia sebagai negara yang tidak memihak,” kata Rezasyah.

 

Sebelumnya, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan akan mengajak negara-negara G20 untuk menekan Rusia agar mendukung upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka kembali jalur laut yang terblokir karena konflik Ukraina.

 

Blinken juga disebut akan mengulang peringatan terhadap China agar tidak membantu upaya Rusia berperang.

 

Kalangan analis memperkirakan pertemuan menteri G20 akan dipenuhi perdebatan.

 

Pasalnya, AS dan negara-negara sekutunya menyalahkan Moskow atas penurunan pangan secara global sejak Rusia mulai meluncurkan invasi pada 24 Februari ke Ukraina—negara utama pengekspor biji-bijian.

 

Sementara itu, Rusia, yang juga adalah pengekspor utama biji-bijian, menuding serentetan sanksi yang dipimpin AS sebagai biang keladi masalah tersebut. (Antaranews)

 

 

 

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob yang sedang berada dalam kunjungan kerja empat harinya di Turki, menghadiri sesi pertemuan bisnis perusahaan-perusahaan kedua negara.

 

Ismail Sabri dalam akun resmi media sosialnya yang diakses dari Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan salah satu pertemuan bisnis yang diikutinya yakni antara Boustead Holding Bhd dengan OYAK yang merupakan holding dari salah satu grup industri terbesar di Turki.

 

Menurut dia, kedua perusahaan besar tersebut saling menjajaki peluang perdagangan komoditas dua arah dengan fokus pada ketahanan pangan dalam upaya pemerintah memastikan pasokan pangan untuk Keluarga Malaysia.

 

Selain Boustead, ia mengatakan perusahaan lainnya yang mengadakan konsultasi investasi termasuk Khazanah Nasional Berhad, Tenaga Nasional berhad (TNB), SilTerra Malaysia Sdn Bhd dan juga Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MI G.T).

 

Diskusi tersebut juga bertujuan untuk menarik peluang investasi dari perusahaan Turki ke Malaysia dan juga menjajaki upaya bersama kedua negara di berbagai bidang termasuk teknologi perbankan digital dan keuangan syariah.

 

"Saya juga menyaksikan pertukaran dokumen Nota Kesepahaman antara Universitas Malaysia Kelantan (UMK) dengan Universitas Teknik Karadeniz (KTU), dan UMK dengan Universitas Karabuk (UNIKA), selain penandatanganan Nota Kesepahaman antara Boustead dengan Great East Capital Bigli Technology Investments (GEC)," katanya.

 

Ismail Sabri melakukan kunjungan kerja resmi selama empat hari sejak Selasa (5/7), ke Turki atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Itu menjadi pertemuan pertama keduanya, yang rencananya baru akan terjadi pada Kamis (7/7).

 

Selain bertemu dengan Presiden Turki, Perdana Menteri Malaysia juga telah menghadiri sesi pengarahan di Bandar Udara Internasional Sabiha Gokcen Istanbul yang dimiliki dan dikelola oleh Malaysia Airports Holding Bhd (MAHB).

 

Ia juga melakukan lawatan ke Ankara, mengunjungi industri pertahanan dan kedirgantaraan Turki, yakni MKE Corporation dan Turkish Aerospace Industries (TAI). (Antaranews)

 

 

 

Sri Lanka siap mengeluarkan visa emas untuk menarik investor Republik Islam Iran.

 

IRIB melaporkan, Kedutaan Besar Sri Lanka di Tehran melalui kerja sama dengan Kantor Imigrasi negara ini menggelar pertemuan dan mengkonfirmasi pengeluaran visa emas kepada investor, pengusaha dan aktivis ekonomi Iran.

 

Tujuan dari penyelenggaraan pertemuan ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang "Skema Visa Emas dan fasilitas lainnya terkait visa di Sri Lanka".

 

Dubes Sri Lanka di Iran, Wishwanath Aponsu di pertemuan ini mengatakan, Sri Lanka menyambut investor dan pengusaha asing khususnya Iran untuk berinvestasi di negara ini, dan akan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan bagi mereka.

 

Dubes Sri Lanka di Iran juga memuji seluruh seluruh pegiat sektor pariwisata Iran atas dukungannya untuk mempertahankan wisatawan yang datang dari Iran ke Sri Lanka.

 

Alireza Bardai, investor dan pengusaha Iran di pertemuan ini seraya mengucapkan terima kasih atas undangan dubes Sri Lanka untuk menghadiri pertemuan ini, menilai momen ini sebuah peluang bagi investor dan wisawatan sehingga berbagai kendala dan penghalang dapat dihapus.[]