Kalimantan, Ibu Kota Baru Indonesia

Teka teki ibu kota baru Indonesia semakin akan berada di pulau Kalimantan, meskipun lokasi pastinya belum ditentukan.

Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. Wacana ini terus bergulir dan semakin menguat sejak rapat terbatas kabinet yang dimpin Jokowi pada bulan April lalu. Selain rapat, presiden bersama jajaran menteri juga sempat melakukan kunjungan ke beberap titik calon ibu kota di wilayah Kalimantan. Jokowi berjanji akan mengumumkan kepastian lokasi ibu kota baru pada bulan depan. 

Situs kata data Rabu (31/7) melaporkan, sejumlah alasan seperti mewujudkan Indonesia sentris hingga pemerataan ekonomi menjadi alasan pemerintah memindahkan ibu kota. Selain itu, kepadatan DKI Jakarta yang terus bertambah juga turut jadi alasan pemerintah. Beberapa provinsi di Kalimantan digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan baru, antara lain Kaimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kandidat. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menawarkan kawasan Bukit Soeharto seluas 68 ribu hektare (ha) sebagai calon lokasi ibu kota.

Kepala daerah lainnya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan provinsinya siap menjadi ibu kota baru. Bahkan, dia menyinggung sejarah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah berwacana memindahkan pusat pemerintahan Indonesia di Kalimantan Tengah. Soekarno memang sempat memproyeksikan kota Palangkaraya sebagai desain ibu kota Indonesia di masa depan.

Kalimantan Tengah cocok sebagai ibu kota Indonesia di masa depan. Secara geografis, provinsi ini berada di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Palangkaraya dan Gunung Mas bukan satu-satunya lokasi di Kalteng yang disodorkan Pemerintah Daerah setempat. Satu wilayah yang diajukan adalah Kabupaten Katingan yang siap mengalokasikan lahan 120 ribu ha. Beberapa lokasi yang diajukan dari Provinsi Kaltim yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Kabupaten Tanah Bumbu sempat masuk radar Bappenas untuk dikembangkan sebagai ibu kota.

Pindahnya ibu kota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.  Berdasarkan Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemindahan pusat pemerintahan masuk di dalam salah satu proyek besar yang dilakukan selama lima tahun.  Paling tidak ada 10 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam proyek yang diperkirakan memakan biaya Rp 83,8 triliun ini. Sedangkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta dana swasta.(PH)