Bagaimana Kebijakan Sanksi AS terhadap Iran di Era Biden ?

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman dalam pertemuan Senat AS menegaskan bahwa partai Demokrat dan Republik memiliki tujuan yang sama terhadap Iran.

"Kita [Demokrat dan Republik] memiliki tujuan yang sama, tetapi mengenai metode untuk mewujudkannya mungkin berbeda. Saya tidak setuju dengan beberapa masalah yang Anda angkat, dan saya yakin pemerintahan Biden telah menjatuhkan sanksi maksimum [terhadap Iran]. Kami terus menambahkan lebih banyak lembaga ke daftar sanksi berdasarkan informasi  yang terdokumentasi tentang lembaga-lembaga itu," kata Sherman.

Pengakuan pejabat senior AS tentang kelanjutan tekanan maksimum terhadap Iran, yang disebutnya sanksi maksimum, mengungkapkan fakta bahwa pemerintah Biden telah berusaha untuk menutupinya. Pemerintahan Biden, termasuk Perwakilan Khusus AS Urusan Iran, Robert Malley baru-baru ini mengakui bahwa kebijakan tekanan maksimum pemerintahan Trump terhadap Iran telah gagal total.

Tapi, Wendy Sherman, selaku Wakil Menteri Luar Negeri AS yang tentunya memiliki kepentingan dalam kebijakan luar negeri negaranya, termasuk di Iran, telah menegaskan bahwa Washington terus mengejar kebijakan sanksi maksimum terhadap Tehran.

Presiden petahana AS, Joe Biden dalam kampanye presiden pada September 2020 menyebut Donald Trump telah membuat kesalahan dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA, dan bertindak melawan kepentingan nasional AS yang menyebabkan Washington terisolasi di kancah internasional.

Namun dalam praktiknya, Biden terus menempuh kebijakan tekanan maksimal berupa sanksi maksimal sejak awal pemerintahannya pada Januari 2021. Biden mengklaim Amerika Serikat akan kembali ke JCPOA jika Tehran memenuhi komitmennya terhadap perjanjanjian nuklir internasional itu, serta dimasukkannya isu-isu seperti kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran dalam negosiasi.

Pada saat yang sama, pemerintahan Biden menganggap kemungkinan kesepakatan tentang kembalinya AS ke JCPOA menjadi kesepakatan sementara, dan tunduk pada pendekatan dari setiap presiden yang berkuasa di Amerika Serikat.

Pakar politik AS,  Joseph Cirincione menilai Biden sejauh ini masih melanjutkan kampanye tekanan maksimum Trump yang gagal terhadap Iran. Menurutnya, selama pemerintahan Biden tidak merevisi kebijakannya, maka akan kehilangan kesempatan berharga kesepakatan nuklir.  

Sebaliknya, kebijakan irasional Biden ditanggapi Republik Islam Iran dengan menegaskan bahwa syarat kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA harus terlebih dahulu mencabut semua sanksi dalam praktik, tidak hanya sekedar secara lisan atau di atas kertas, dan masalah ini diverifikasi oleh Tehran.

Pemerintahan Biden, sejalan dengan pendekatan sepihak dan superior yang selalu dilakukan Amerika Serikat terhadap negara lain, tidak hanya mendesak Iran untuk menerima semua tuntutan dan persyaratan Washington, tetapi juga hanya menawarkan konsesi terbatas dan bersyarat. 

Tampaknya, Pemerintahan Biden masih diragukan dalam masalah kepatuhan terhadap JCPOA, bahkan jika AS kembali ke perjanjian nuklir internasional ini. Sebab, AS tetap menolak untuk mencabut sanksi sepihak dan ilegal yang telah diberlakukan pemerintahan Trump terhadap Iran. Dengan demikian, pendekatan pemerintahan Biden merupakan kelanjutan dari pendekatan koersif pemerintahan Trump terhadap Iran, yang sejauh ini telah terbukti gagal.(PH)