Boroujerdi: AS harus Belajar Literatur Politik Dalam Perjanjian Internasional

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Republik Islam Iran mengatakan, Amerika Serikat harus belajar literatur politik di sektor perjanjian-perjanjian internasional dan menghormatinya.

Alaeddin Boroujerdi mengatakan hal itu pada Kamis (27/7/2017) ketika menyinggung sanksi-sanksi baru AS dan respon parlemen Iran terkait hal ini.

"Komisi Keamanan Nasional Parlemen Republik Islam Iran telah menyiapkan perancangan awal untuk menghadapi sanksi-sanksi ini, dan perancangan awal ini akan melewati jalur hukumnya," kata Boroujerdi.

Ia menambahkan, parlemen Iran akan membahas usulan-usulan para anggotanya dalam sidang luar biasa yang akan digelar pada Sabtu, 29 Juli 2017, di mana tujuan dari usulan ini adalah dalam kerangka merespon tegas Kongres Amerika.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Palemen Iran lebih lanjut menilai resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai pendukung perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).

"Menyusul perubahan pemerintahan di AS, kesepakatan internasional –yang ditandatangi pasca berbulan-bulan perundingan intensif dan partisipasi enam negara– seharusnya tidak dipertanyakan dan isinya juga tidak dilanggar," pungkasnya.

Pada Selasa malam, DPR AS melanjutkan pendekatan konfrontatif terhadap Tehran dan Moskow dengan mengesahkan RUU sanksi baru terhadap Iran dan Rusia dengan dukungan suara setuju 419 orang, dan tiga orang menentang.

RUU  yang direvisi ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran dan Rusia di Senat AS. Sanksi yang meliputi daftar nama individu dan instansi serta sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dengan industri pertahananan Iran ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran langsung terhadap perjanjian nuklir JCPOA. (RA)