Iran Aktualita, 9 Maret 2019
-
Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani
Dinamika Iran pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya penegasan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengenai pentingnya pelestarian hutan di hari penanaman pohon nasional.
Selain itu, Presiden Iran mengunjungi Rasht untuk meresmikan proyek infrastruktur, termasuk jalur kereta api Qazvin-Rasht, Presiden Rouhani mengatakan, mayoritas negara dunia menolak sanksi AS terhadap Iran, Menlu Iran menerima kunjungan sejawatnya dari Azerbaijan Iran, Menlu menyerukan supaya Eropa menjalankan komitmennya terhadap JCPOA, penandatangan JCPOA bertemu di Wina untuk membahas Instex, dan Iran siap membantu penyelesaian krisis Rohingya.
Rahbar Tegaskan Pentingnya Pelestarian Hutan
Rahbar menilai penanaman pohon sebagai kabar baik menjelang musim semi dan mengingatkan pentingnya dukungan kepada vegetasi. Ayatullah Khamenei juga menyinggung kerugian besar akibat pengabaian terhadap hutan, padang rumput dan pelestarian alam.
"Masalah pohon dan perlindungan vegetasi harus menemukan tempat yang sebenarnya dalam budaya publik," kata Rahbar usai menanam dua bibit pohon buah pada hari Rabu (6/3/2019).
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut penanaman bibit pohon di Hari Penanaman Pohon Nasional sebagai langkah simbolik yang memiliki tujuan memperkuat budaya tentang pentingnya pohon dan tanaman.
Rahbar juga mengkritik pemusnahan pohon-pohon di sejumlah tempat dengan dalih pembangunan gedung dan perumahan.
"Instansi-instansi yang bertanggung jawab harus secara serius mencegah dan menangani masalah tersebut dan tidak mengizinkannya," tegas Rahbar.
Ayatullah Khamenei lebih lanjut mengkritik penanaman bibit pohon berbahaya di beberapa bagian negara untuk mencegah penggurunan.
"Instansi-instansi yang bertanggung jawab harus mencegah tindakan seperti itu dan berusaha untuk melindungi dan melestarikan hutan dan padang rumput," imbuhnya.
Rahbar menegaskan, badan-badan seperti peradilan juga harus berusaha penuh untuk mencegah penggundulan hutan. Tanggal 6-13 Maret (15-22 Isfand) di Iran dinamai sebagai Pekan Nasional Sumber Daya Alam, di mana hari pertamanya, tanggal 6 Maret adalah Hari Penanaman Pohon Nasional.
Kunjungi Rasht, Presiden Iran Resmikan Proyek Infrastruktur
Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani tiba di Rasht, ibu kota Provinsi Gilan Utara pada Rabu pagi, 6 Maret 2019. Dalam kunjungan dua hari ke Gilan, Rouhani akan meresmikan beberapa proyek pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan dan perawatan, telekomunikasi, industri, dan pertanian.
Tiba di Bandara Sardar Jangal pada hari Rabu pagi, Rouhani disambut oleh wakil Pemimpin Besar Revolusi Islam untuk Provinsi Gilan dan Imam Jumat Rasht, gubernur Provinsi Gilan, anggota parlemen dan sejumlah pejabat lokal di provinsi ini.
Di antara program kunjungan kerja tersebut adalah membuka sejumlah proyek dan menghadiri sesi pengembangan dan investasi provinsi serta menghadiri pertemuan dewan administratif Provinsi Gilan.
"Kunjungan ini berlangsung untuk membuka proyek-proyek yang sangat penting di provinsi ini, yang telah dijanjikan kepada masyarakat dalam kunjungan terbaru sebelumnya," kata Rouhani saat tiba di Bandara Sardar Jangal.
Dia menambahkan, membuka jalur kereta api Qazvin-Rasht dan memulai proyek kereta api Rasht-Astara adalah di antara proyek-proyek yang paling penting.
Jalur kereta api Qazvin-Rasht berjarak 164 km, di mana 70 km dari jarak tersebut berada di wilayah Provinsi Qazvin. Kereta penumpang di jalur ini bisa menempuh perjalanan dengan kecepatan 160 km/jam, sementara kereta barang hanya diperbolehkan maksimal 120 km/jam.
Jalur kereta api Qazvin-Rash sangat penting bagi transportasi penumpang dan pengiriman barang di dalam negeri. Selain itu, juga penting dalam menciptakan sebuah koridor baru untuk jalur ekspor dan impor dan transit barang dari wilayah utara Iran ke Teluk Persia dan perairan bebas internasional serta ke negara-negara tetangga.
Pembangunan proyek jalur kereta api Qazvin-Rash sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1385 Hs. Jalur kereta api ini melewati 52 terowongan dengan panjang 22 km dan jembatan khusus sepanjang 8 km, di mana jembatan di atas bendungan Manjil (Sefidrud Dam) sepanjang 1430 meter adalah jembatan kereta api terpanjang Iran.
Lebih dari 25 km terowongan, 9 km jembatan besar dan 22 juta meter kubik penggalian dan tanggul dibangun di jalur tersebut, yang menghabiskan biaya sebesar 1850 miliar toman. Jalur ini pertahunnya mampu memindahkan barang 10 juta ton dan mengangkut penumpang 3,8 juta orang.
Rouhani: Mayoritas Negara Dunia Tolak Sanksi AS
Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani mengatakan, kebanyakan negara di dunia menolak sanksi AS terhadap Iran, kecuali rezim Zionis dan segelintir negara saja yang masih mengamininya, bahkan sekutu Washington menilai sanksi tersebut sejak awal keliru.
"Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan Amerika Utara menentang langkah pemerintah AS di era Trump menjatuhkan sanksi terhadap Iran," ujar Rouhani hari Kamis (7/3).
"Rakyat AS sendiri meyakini Trump tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Kesadaran publik dunia terhadap masalah ini sebuah karunia besar," tegas Presiden Iran.
Sejak tahun lalu, Washington kembali menjatuhkan sanksi nuklir terhadap Iran, setelah Presiden AS, Donald Trump menyatakan negaranya keluar dari JCPOA. Langkah AS tersebut memicu penentangan luas dari berbagai negara dunia, bahkan dari sekutu Washington, Eropa.
Zarif Terima Kunjungan Menlu Azerbaijan
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dan sejawatnya dari Republik Azerbaijan, Elmar Mammadyarov bertemu di Tehran untuk membicarakan hubungan bilateral dan transformasi regional, juga membahas isu ekonomi, bilateral dan transformasi regional.
Kedua negara bertentangga ini terus meningkatkan hubungan di berbagai bidang. Analis politik kawasan Kaukasus, Afshar Solaemani mengatakan, Iran dan Republik Azerbaijan memiliki potensi geopolitik dan geoekonomi yang besar jika dioptimalkan akan membantu membentuk kerja sama baru.
Zarif: Eropa Harus Jalankan Komitmennya terhadap JCPOA !
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran tidak akan menunggu Eropa dalam masalah JCPOA.
"Pihak Eropa harus menjalankan komitmennya terhadap JCPOA," ujar Zarif hari Senin (4/3).
Di bagian lain statemennya, Menlu Iran menyinggung kehadiran pemimpin kelompok teroris, MKO di salah satu komisi parlemen Perancis.
"Iran senantiasa menyampaikan protes terhadap Eropa, terutama Perancis mengenai kehadiran teroris di negara-negara ini," papar Menlu Iran.
Zarif dalam wawancara dengan IRIB juga mengungkapkan dukungan para pejabat negara-negara Barat, termasuk John Bolton terhadap kelompok teroris MKO.
"Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton dalam pernyataan mengenai laporan pembayaran pajaknya mengakui memberikan bantuan finansial terhadap kelompok teroris (MKO)," tegas Zarif.
Penandatangan JCPOA Bertemu di Wina Membahas Instex
Pertemuan komisi bersama JCPOA di tingkat direktur politik dan deputi menlu digelar hari Rabu (6/3) di Wina, Austria. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen Jenderal Aksi Layanan Eksternal Eropa, Uni Eropa, Helga Maria Schmid ini dihadiri oleh Deputi Menlu Iran Urusan Internasional, Seyyed Abbas Araghchi dan delegasi dari Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.
Setelah AS mengumumkan keluar dari JCPOA, Iran dan Uni Eropa melanjutkan perundingan untuk membahas jaminan implementasi perjanjian nuklir ini bagi kepentingan Tehran.
Pada 31 Januari 2019, Menteri luar negeri Jerman, Inggris dan Perancis secara resmi mengumumkan mekanisme dukungan terhadap transaksi perdagangan antara Iran dan Eropa dalam bentuk Instex. Pada tahapan awal, implementasi Instex meliputi barang pokok seperti obat dan bahan makanan, tapi selanjutnya akan diperluas ke sektor lain.
Iran Tawarkan Bantuan Penyelesaian Krisis Rohingya
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Thailand merangkap Myanmar saat bertemu dengan Menteri Kerjasama Internasional negara ini, menyampaikan kesiapan Tehran untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya di negara bagian Rakhine.
IRNA (8/3/2019) melaporkan, Dubes Iran untuk Thailand dan terakreditasi untuk Myanmar, Mohsen Mohammadi bertemu dengan Menteri Kerjasama Internasional Myanmar, U Kyaw Tin pada hari Kamis (7/3/2019).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan pertukaran delegasi politik tingkat tinggi, penyelengaraan pertemuan bersama seputar politik dan perkembangan terkait krisis Muslim Rohingya.
Mohammadi menambahkan, berlanjutnya krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine merupakan salah satu kekhawatiran dan kecemasan Iran, dan sejak awal pecahnya krisis, Iran sudah mengumumkan kesiapan untuk membantu mengatasi masalah ini.
"Republik Islam Iran sama sekali tidak memandang krisis Rohingya semata-mata sebagai konflik pengikut agama Buddha dan Islam, dan Tehran meyakini untuk menyelesaikan krisis ini harus diperhatikan akar utama masalah yang menyebabkan krisis ini muncul dan berlarut-larut," paparnya.
Sementara itu Menteri Kerjasama Internasional Myanmar, U Kyaw Tin menuturkan, kondisi di Rakhine sangat rumit, kemiskinan dan tidak adanya pembangunan serta masalah budaya termasuk salah satu faktor utama memburuknya krisis. Ia menambahkan, kembalinya pengungsi Rohingya merupakan masalah asli dalam penyelesaian krisis, dan terkait hal ini pemerintah Myanmar sudah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan Bangladesh dan PBB, namun upaya sebagian pihak menghambat realisasinya.(PH)