Kedok HAM Barat dan Intervensi terhadap Iran

Republik Islam Iran melindungi hak asasi manusia bersamaan dengan perlindungan terhadap keamanan rakyatnya, karena hak asasi manusia dan keamanan sangat penting dan saling berkaitan.

Pernyataan ini ditegaskan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Esmaeil Baghaei Hamaneh menyikapi gelombang dukungan AS dan sejumlah negara Eropa terhadap para perusuh di Iran. 

Hamaneh mengatakan, "Tidak ada negara terhormat yang mengizinkan aktor jahat yang telah berulangkali menjadikan hak asasi manusia sebagai alasan untuk campur tangan aksinya merusak keamanan nasional dan ketertiban umum,".

Keamanan menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan kehidupan sosial. Sebab, hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, dan hak untuk menyampaikan protes dalam masalah ekonomi termasuk hal-hal yang berada dalam konteks keamanan sosial.

Mohammad Reza Vizeh, profesor hukum dari Universitas Allameh Tabatabaei Tehran mengungkapkan,"Supremasi hukum sebagai dasar untuk merealisasikan kebebasan dan hak asasi manusia". 

Setiap masyarakat sangat membutuhkan keamanan untuk bergerak di jalur pertumbuhan dan perkembangan individu maupun sosial. Keamanan bermakna  keselamatan, kedamaian dan kenyamanan. Keamanan memberikan jaminan bagi setiap orang dalam kehidupannya; menjaga martabat dan hak-hak hidup, material dan spiritualnya. Oleh karena itu, keamanan sebagai dasar dari semua kebebasan, yang dengannya kebebasan individu lain tidak kehilangan makna. Itulah sebabnya ungkapan konsep "keamanan" masuk dalam disiplin ilmu politik.

Kamus ilmu politik mendefinisikan keamanan berarti perlindungan dari penyerangan dan pemaksaan tanpa persetujuan dan menjauhkan risiko dan gangguan terhadap hak dan kebebasan yang sah. Dengan demikian, keamanan menjadi tuntutan sekaligus hak pertama warga negara terhadap pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa keamanan memiliki prioritas di atas hak-hak lainnya, sekaligus menciptakan kewajiban bagi individu maupun pemerintah.

Konstitusi Republik Islam Iran telah menetapkan dan memberlakukan prinsip-prinsip mengenai keamanan warga negara, yang paling penting terdapat  dalam UUD Iran Pasal 22  yang menyatakan, "Harga diri, nyawa, harta, hak, tempat tinggal dan pekerjaan harus dijaga dari setiap gangguan, kecuali dalam kasus tertentu ketika hukum menetapkan lain."

Penekanan terhadap prinsip-prinsip ini menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip utama Republik Islam Iran adalah masalah hukum dan ketertiban sosial.

Masalahnya, pengalaman getir intervensi kekuatan arogan global yang mengatasnamakan hak asasi manusia terhadap negara lain, juga menimpa Iran. AS dan beberapa negara Eropa menunggangi aksi protes rakyat Iran di tengah upaya implementasi program reformasi energi. Sejumlah negara Barat secara eksplisit mendukung para perusuh dan menciptakan rasa tidak aman Iran dengan kedok melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Ambisi intervensi politik mereka disembunyikan dengan kedok hak asasi manusia.(PH)