Jumpa Pers Mingguan Jubir Kemlu Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Sayid Abbas Mousavi mengatakan, pernyataan dan intervensi para pejabat Amerika Serikat terkait dengan kerusuhan terbaru di Iran bukan bentuk persahabatan dan kebaikan terhadap rakyat negara ini.
"Yang lebih tidak menyenangkan dari masalah ini adalah campur tangan negara-negara asing, di mana Republik Islam Iran mengecam intervensi ini," kata Mousavi dalam jumpa pers mingguan di Tehran yang dihadiri oleh wartawan dalam dan luar negeri pada hari Senin (25/11/2019).
Dia menambahkan, protes adalah hak masyarakat dan hal ini juga telah dijelaskan dan dijamin dalam konstitusi Iran.
"Perilaku para perusuh dan mereka yang menyalahgunakan situasi yang terjadi dipisahkan dengan tindakan protes masyarakat, dan negara-negara yang telah dengan sadar masuk ke masalah ini harus menerima tanggung jawab atas dukungan mereka kepada para perusuh," ujarnya.
Jubir Kemlu Iran juga menjawab pertanyaan wartawan IRIB mengenai penghapusan pengecualian nuklir di reaktor Fordow oleh AS dan kelanjutan kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasiona (IAEA).
"AS yang telah secara ilegal keluar dari perjanjian nuklir JCPOA tidak memiliki posisi untuk berbicara tentang kewajiban Republik Islam Iran dalam kesepakatan nukir ini. AS telah keluar dari JCPOA dan tidak bisa mengeluarkan pendapat tentang aktivitas nuklir Iran," tegasnya.
Sayid Mousavi menjelaskan, kerja sama antara Iran dan IAEA berlanjut dan berbagai laporan badan ini tentang komitmen Iran atas kewajibannya menunjukkan kedalaman kerja sama kedua belah pihak.
Jubir Kemlu Iran menyatakan harapan bahwa pada periode Direktur Jenderal Baru IAEA ini, kerja sama bilateral antara Tehran dan badan ini berlanjut dan IAEA tetap menjaga kenetralannya meskipun ada tekanan dari sejumlah negara.
Di bagian lain pernyataannya, Sayid Mousavi menyinggung protes Liga Arab terhadap Iran yang menerima duta besar baru Yaman.
"Pemerintah di Sanaa adalah pemerintah legal Yaman yang sedang dibahas oleh berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa dan PBB. Republik Islam Iran akan menerima duta-duta besar dari negara-negara yang ingin mengirim utusannya, dan Tehran juga telah menerima dubes pemerintah legal Yaman, di mana kami akan memperlakukan mereka seperti dubes negara sahabat," jelasnya.
Terkait dengan koalisi maritim yang dipimpin AS di Teluk Persia, jubir Kemlu Iran menegaskan, keamanan tidak bisa diimpor atau dibeli, namun dicapai melalui kerja sama dari semua negara, dan segala bentuk aksi negara-negara asing di kawasan akan meningkatkan ketegangan dan ketidakamaan di wilayah ini.
Sayid Mousavi lebih lanjut menyinggung kunjungan mendadak terbaru Wakil Presiden AS Mike Pence ke wilayah Kurdistan Irak dan masa depan hubungan di kawasan ini dengan Iran.
"Hubungan Republik Islam dengan pemerintah Irak dan wilayah Kurdistan di negara ini bagus, dan Iran telah membantu pemerintah pusat Baghdad dan wilayah Kurdistan ketika mereka dalam kondisi sulit dan krisis," ujarnya.
Jubir Kemlu Iran menuturkan, kunjungan Wapres AS ke wiayah Kurdistan Irak bertentangan dengan prosedur diplomatik dan pemerintah pusat (Baghdad) juga telah merespon masalah ini. (RA)
