Iran Minta Negara-negara Muslim Tolak Kesepakatan Abad

Ketua Parlemen Republik Islam Iran Ali Larijani menyerukan penolakan terhadap prakarsa Kesepakatan Abad (Deal of the Century) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis Israel.

Dia menegaskan dukungan kepada referendum untuk menyelesaikan masalah Palestina dan penggunaan diplomasi parlemen.

Hal itu disampaikan Larijani dalam surat kepada para ketua parlemen di negara-negara Muslim pada hari Rabu (29/1/2020).

Ketua Parlemen Iran mengungkapkan penentangan dan rasa jijik terhadap langkah Presiden AS Donald Trump yang meluncurkan Kesepakatan Abad, dan menegaskan bahwa negara-negara Muslim harus segera melawan Kesepakatan Abad dan menyelesaikan masalah Palestina.

Menurut Ketua Parlemen Iran, peluncuran prakarsa Kesepakatan Abad oleh Trump melanggar semua kesepakatan dan perjanjian, hukum dan resolusi-resolusi internasional, Piagam PBB, Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam tentang penyelesaian krisis Palestina.  

Larijani menambahkan, Republik Islam Iran menganggap prakarsa demokratis dan politik melalui penyelenggaraan referendum di wilayah pendudukan (Palestina) yang diikuti oleh semua penduduk asli di hadapan PBB, di mana merupakan solusi atas krisis saat ini dan penyelesaian secara adil, sebagai hak rakyat tertindas Palestina.

Ketua Palemen Iran lebih lanjut meminta semua ketua parlemen di negara-negara Muslim untuk melakukan upaya yang diperlukan guna menghadapi prarkarsa palsu Kesepakatan Abad dan membantu proses penyelesaian masalah Palestina melalui dukungan kepada penyelenggaraan referendum dan pemanfaatan kapasitas diplomasi.

Presiden AS Donald Trump memaparkan Kesepakatan Abad pada Selasa setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berbicara di samping Trump di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa Israel juga harus memiliki kedaulatan di Lembah Yordania.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Semua kelompok dan gerakan Palestina menolak dengan tegas terhadap Kesepakatan Abad. Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas mengatakan, al-Quds tidak untuk dijual, dan prakarsa Trump merupakan konspirasi tanpa akhir.

Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas juga mereaksi Kesepakatan Abad dan mengatakan, pernyataan Trump mengenai apa yang disebut sebagai pakarsa perdamaian (Kesepakatan Abad) adalah permusuhan dan akan menciptakan kemarahan luas. (RA)