Jepang Batal Garap Proyek Kereta Cepat Malaysia-Singapura

Sejumlah perusahaan, termasuk East Japan Railway Co, berharap bisa menerapkan sistem kereta berkecepatan tinggi Shinkansen pada proyek kereta Kuala Lumpur-Singapura itu. Tapi kemudian mereka mundur karena proyek tersebut dianggap terlalu berisiko karena tak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Malaysia.

 

Mundurnya perusahaan Jepang memberi kesempatan kepada pesaing-pesaingnya dari China untuk memperkuat pembangunan infrastrukturnya di Asia Tenggara.

 

Perusahaan-perusahaan China itu baru merampungkan pembangunan kereta cepat di Indonesia pada 2023 dan sedang membangun proyek sama di Thailand.

 

Senin pekan depan adalah batas waktu pengajuan penawaran untuk proyek kereta cepat. Pemerintah Malaysia sudah mulai menerima penawaran sejak Juli 2023.

 

Perkiraan biaya untuk proyek kereta cepat ini adalah 100 miliar ringgit (sekitar Rp 334,94 triliun), tapi pemerintah Malaysia berniat  mengumpulkan dana dari pihak swasta, bukan dari anggaran belanja atau jaminan utang dari pemerintah.

 

Pada saat perusahaan Jepang mundur dari proyek, beberapa perusahaan lokal berniat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China dan Eropa untuk mengajukan penawaran.

 

Pemerintah Malaysia akan menentukan kandidat terpilih dalam beberapa bulan ke depan, dan akan memulai negosiasi dengan pemerintah Singapura akhir tahun ini.

 

Pemerintah Malaysia dan Singapura  pada 2013 mencapai kesepakatan dasar mengerjakan proyek kereta cepat.

 

Kesepakatan itu berupa pembangunan jalur kereta cepat sepanjang 350 kilometer yang akan memangkas waktu perjalanan dari Kuala Lumpur ke Singapura menjadi 90 menit, dari sebelumnya empat jam dengan berkendara mobil.

 

East Japan Railway dan perusahaan perdagangan Sumitomo Corporation menyatakan tertarik menggarap  proyek ini. 

 

Pada 2015, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii memperkenalkan sistem Shinkansen kepada pemerintah Malaysia saat mengunjungi Kuala Lumpur.

 

Namun, pada 2021, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Muhyiddin Yassin, membatalkan proyek tersebut karena beban keuangan. 

 

Selanjutnya, Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim, membuka kembali proyek kereta cepat ini. (republika.co.id)