Pars Today

Malaysia, menurut Mohamad, dalam pernyataan pers dikeluarkan di Putrajaya, Selasa (20/2/2024), tetap berkomitmen berdasarkan kemampuan dan usahanya untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik Palestina dan Israel di semua platform internasional.

 

Pendirian tegas Malaysia bahwa rakyat Palestina berhak atas negara merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, katanya menegaskan. Pada saat yang sama, Mohamad mengatakan Malaysia terus berupaya memastikan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

 

Ia mengatakan sebagai negara yang vokal memperjuangkan isu Palestina, kehadiran Malaysia di Sesi Dengar Pendapat Publik guna mendapatkan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dampak hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel terhadap Palestina pada 22 Februari 2024 waktu setempat di Den Haag, Belanda, penting untuk bergandengan tangan dengan negara-negara lain yang berpikiran sama dalam membela isu kemanusiaan universal.

 

Partisipasi dalam prosedur Advisory Opinion melambangkan upaya bersama Malaysia di berbagai platform internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan Majelis Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung Palestina dan membawa Israel ke pengadilan.

 

Hal itu, menurut Mohamad, sejalan dengan kepemimpinan Perdana Menteri  Anwar Ibrahim yang selalu vokal membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai platform internasional. Anwar, ujar dia, selalu menekankan tanggung jawab moral masyarakat internasional untuk menangani kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, terutama perempuan dan anak-anak. (republika)