Dinamika Asia Tenggara, 3 Juni 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Indonesia ajak BRICS perjuangkan keadilan ekonomi negara berkembang

Selain itu, masih ada isu lain di antaranya;

• Mahathir: Rusia Berpotensi Gunakan Senjata Nuklir Lawan Ukraina
• Inflasi Malaysia meningkat 3,3 persen pada April 2023
• Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
• Pejabat Filipina: Berharap RCEP Dapat Bawa Peluang Baru Demi Perkembangan Ekonomi
• Presiden Halimah Yacob Umumkan Tak Lagi Mencalonkan Diri Jadi Presiden Singapura di 2023

Indonesia ajak BRICS perjuangkan keadilan ekonomi negara berkembang

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) memperjuangkan hak-hak pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang.

Harapan tersebut disampaikan Retno saat menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat (6/2).

Retno menyatakan saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan sehingga tatanan dunia berbasis aturan telah kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingannya masing-masing.

“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan yang positif untuk itu," kata Retno dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Dia menambahkan BRICS harus memperjuangkan hak pembangunan setiap negara, terutama negara berkembang yang hingga saat ini masih banyak mengalami ketidakadilan ekonomi.

Menurut Retno, negara-negara Global South berhak menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan serta perangkap utang.

Isu tersebut juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima, Jepang, Mei lalu.

“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi," kata Retno.

Retno juga mengajak BRICS memperkuat multilateralisme yang inklusif.

Tata kelola global, lanjut dia, harus direformasi dengan mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang.

Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.

Selain Indonesia, pertemuan para Menlu BRICS itu juga dihadiri 14 negara undangan lainnya.

Keempat belas negara itu adalah Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazakhstan, Kuba, Mesir, Republik Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay.

Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.

Mahathir: Rusia Berpotensi Gunakan Senjata Nuklir Lawan Ukraina

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengingatkan kemungkinan Rusia mengeluarkan senjata pamungkasnya, berupa senjata nuklir dalam perang dengan Ukraina.

Radio Free Asia (RFA) melaporkan, Mahathir mengatakan, "Rusia tidak bisa menyerah begitu saja. Negara itu akan terus berjuang agar tidak menjadi pihak yang kalah dalam perang,".

"Mereka akan berjuang sampai akhir, dan dalam keputusasaan mereka mungkin menggunakan senjata nuklir," ujar Mahathir saat menyampaikan pandangannya tentang perang Ukraina yang sedang berlangsung pada Jumat - hari kedua konferensi Masa Depan Asia yang diselenggarakan oleh grup berita Nikkei di Tokyo.

Menurut Mahathir, jika hal ini terjadi, maka bukan hanya warga Rusia atau Ukraina yang menderita, tapi seluruh dunia akan terkena imbasnya.

Ia juga menyerukan PBB sebagai organisasi perlu direstrukturisasi untuk memimpin upaya global dalam menangani masalah-masalah umum dunia, seperti perubahan iklim, pandemi, dan akibat perang.

Inflasi Malaysia meningkat 3,3 persen pada April 2023

Departemen Statistik Malaysia (DOSM) menyebutkan inflasi Malaysia mengalami peningkatan pada kadar yang lambat sebesar 3,3 persen pada April 2023 dengan poin indeks 130 dibandingkan 125,9 di bulan yang sama pada 2022.

Dalam pernyataan media yang dikeluarkan di Putrajaya, Jumat, DOSM menyebutkan inflasi di Malaysia masih didorong oleh restoran dan hotel (6,6 persen), serta makanan dan minuman non-alkohol (6,3 persen).

Meski demikian, menurut DOSM, kenaikan yang lebih lambat untuk kelompok transportasi sebesar 2,3 persen dibandingkan Maret 2023 (2,4 persen) sedikit banyak mengimbangi inflasi negara tersebut dari peningkatan yang lebih tinggi.

Bobot untuk makanan dan minuman non-alkohol (29,5 persen), transportasi (14,6 persen), serta restoran dan hotel (2,9 persen) yang mencakup 47 persen dari indeks harga konsumen (IHK) juga berdampak signifikan terhadap tingkat inflasi dan biaya hidup di Malaysia.

Selain itu, DOSM mengatakan peningkatan inflasi di negara tersebut pada April lalu juga didorong oleh kenaikan pada kelompok dekorasi, perkakas dan pemeliharaan rumah tangga (3,0 persen).

Kemudian, ada aneka barang dan jasa (2,5 persen), kesehatan (2,1 persen), serta jasa rekreasi dan budaya (1,8 persen).

Kelompok makanan dan minuman non-alkohol menyumbang 29,5 persen dari keseluruhan IHK telah mencatatkan kenaikan moderat sebesar 6,3 persen (Maret 2023, 6,9 persen). Dari 230 item makanan dan minuman, 64,3 persen mencatat kenaikan harga dibanding April 2022.

Penerapan Skema Harga Maksimum Musim Festival (SHMMP) yang dimulai 15-30 April 2023 selama 16 hari sedikit banyak meredam inflasi komponen tersebut yang terus meningkat.

Seiring dengan peningkatan yang moderat pada komponen makan di rumah, komponen makanan di luar rumah juga mencatat peningkatan yang lebih rendah menjadi 8,1 persen dibandingkan Maret 2023 (8,6 persen).

Menu Rahmah yang telah diperkenalkan pemerintah Malaysia sedikit banyak meredam inflasi pangan di luar rumah tersebut dari terus meningkat lebih tinggi. Menu Rahmah menawarkan makanan siap masak dengan harga RM5 ke bawah atau sekitar Rp16 ribu.

Untuk inflasi di tingkat negara bagian, sembilan negara bagian mencatat kenaikan di bawah tingkat nasional sebesar 3,3 persen dengan Kedah dan Wilayah Persekutuan Labuan masing-masing mencatat kenaikan terendah sebesar 2,0 persen.

Sementara hanya lima negara bagian yang mencatat kenaikan di atas tingkat inflasi nasional, yaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya (4,1 persen), Sarawak (3,9 persen), Selangor (3,8 persen), Pahang (3,5 persen) dan Perak (3,4 persen).

Semua negara bagian mencatat peningkatan inflasi pada kategori makanan dan minuman non-alkohol.

Peningkatan tertinggi dicatat oleh Sarawak (8,0 persen), diikuti Selangor (7,5 persen), Wilayah Persekutuan Putrajaya (7,0 persen). Pahang (6,4 persen) dan Perak (6,3 persen).

Sementara itu, negara bagian lain menunjukkan peningkatan di bawah tingkat inflasi makanan dan minuman non-alkohol nasional sebesar 6,3 persen pada April 2023.

DOSM menyebutkan jika dibandingkan dengan inflasi di negara lain, inflasi Zona Euro meningkat perlahan menjadi 7,0 persen pada April 2023 dari 6,9 persen pada bulan sebelumnya, sedangkan inflasi di Amerika Serikat turun menjadi 4,9 persen pada April 2023 dibandingkan Maret 2023 (5,0 persen).

Jika dibandingkan dengan negara-negara tertentu di kawasan Asia Pasifik, tingkat inflasi di Malaysia (3,3 persen) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Singapura, Republik Korea, Indonesia dan Filipina.

Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak

Pemerintah baru Thailand harus terus berhubungan dengan pemberontak di wilayah selatan negara itu untuk memastikan perdamaian, kata seorang pejabat tinggi Thailand yang terlibat dalam pembicaraan itu pada Jumat.

Aliansi yang dipimpin partai Move Forward, yang memenangi pemilu Thailand bulan ini, mengatakan akan memprioritaskan terciptanya perdamaian di provinsi-provinsi selatan yang didominasi Muslim dan orang Melayu di mana konflik telah terjadi selama puluhan tahun.

Jenderal Wanlop Rugsanaoh, kepala Panel Dialog Perdamaian Thailand mengatakan pemerintah berikutnya harus "mempertahankan kesinambungan dan momentum pembicaraan", yang dilanjutkan tahun lalu setelah dihentikan sementara selama dua tahun karena pandemi.

"Proses itu bagaimana pun harus dilanjutkan," katanya. Ia menambahkan timnya akan bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembicaraan itu sampai pemerintahan baru terbentuk.

Kelompok pemberontak utama di wilayah itu, Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang menyerukan kemerdekaan dari Thailand dan berpartisipasi dalam pembicaraan itu tidak memberikan tanggapan ketika diminta berkomentar,

Wilayah tersebut berbatasan dengan Malaysia dan sebelumnya merupakan bagian dari sebuah kesultanan Melayu yang merdeka, Patani, sebelum dianeksasi oleh Thailand pada 1909 sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris.

Fase konflik terbaru terjadi pada 2004, dan lebih dari 7.300 orang telah terbunuh sejak itu, menurut Deep South Watch, sebuah kelompok yang memonitor kekerasan itu.

Pemimpin partai Move Forward, Pita Limjaroenrat telah mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, proses perdamaian itu akan dipimpin oleh sipil, bukan militer, dan akan mempertimbangkan hak asasi manusia, koeksistensi dalam masyarakat multikultural dan partisipasi publik yang lebih besar.

Analis mengatakan pemerintahan yang dipimpin Move Forward akan mampu mendorong lebih banyak partisipasi publik dan komunitas internasional.

"Pembicaraan perdamaian adalah bagian dari negosiasi yang lebih besar antara negara Thailand dengan orang-orang Patani," kata analis keamanan Don Pathan.

"Tantangannya adalah untuk muncul dan mengidentifikasi syarat untuk hidup berdampingan secara damai antara semua pihak," katanya menambahkan.

Pejabat Filipina: Berharap RCEP Dapat Bawa Peluang Baru Demi Perkembangan Ekonomi

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional(RCEP) hari Jumat kemarin (2/6) resmi diberlakukan di Filipina. Sejumlah pejabat Filipina turut menyatakan harapannya agar RECEP dapat membawa lebih banyak peluang bagi pembangunan Filipina, dan mempercepat pengintegrasian ekonomi regional.

Perunding utama Filipina di bidang RECP Allan Gepty di depan jumpa pers yang diadakan di Manila kemarin mengatakan, pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas yang terbesar di dunia di Filipina merupakan tongkat sejarah yang bakal membawa lebih banyak peluang bagi Filipina di bidang perdagangan, jasa dan investasi, dan memperoleh akses pasar yang lebih besar.

Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Alfredo Pascual menyatakan, RCEP bakal membawa lebih banyak keuntungan bagi UMKM, agar mereka berpeluang untuk partisipasi dalam koordinasi rantai nilai global. Pemerintah Filipina akan menitikberatkan perkenalan regulasi dan keunggulan RCEP kepada kalangan bisnis, dalam rangka membantu para pengusaha UMKM dengan baik menggunakan platform perdagangan bebas yang terbuka dan inklusif.

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Pembangunan Filipina pernah memprakirakan bahwa bergabung ke dalam RCEP dapat mendorong volume total ekonomi Filipina bertumbuh sebesar 2%. Sementara itu, Kementerian Keuangan Filipina dalam sebuah pernyataannya mengatakan, produk pertanian, komponen mobil dan busana yang diproduksi di Filipina akan mendapat manfaat dari RCEP, dan hal tersebut akan membantu peningkatan daya saing internasional Filipina di sektor usaha terkait.

Presiden Halimah Yacob Umumkan Tak Lagi Mencalonkan Diri Jadi Presiden Singapura di 2023

Dalam pengumuman keputusannya pada hari Senin, beliau berkata: "Setelah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, saya telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali."

Masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 13 September dan pemilihan presiden, yang diadakan dalam siklus enam tahun secara teratur, harus diumumkan sebelum tanggal tersebut.

"Dengan ini saya ingin menyatakan bahwa menjadi presiden Singapura yang kedelapan selama enam tahun terakhir ini merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa yang besar," katanya dalam pernyataannya seperti dilansir Straitstimes.com.

"Pengalaman ini sangat menginspirasi dan pada saat yang sama merendahkan hati."

Nyonya Halimah, yang merupakan presiden perempuan pertama Singapura, mengatakan bahwa beliau menyadari tanggung jawab besar sebagai presiden ketika beliau mulai menjabat pada tahun 2017.

"Saya telah mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Tujuan saya adalah untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan penuh kasih sayang," tambahnya, yang berusia 68 tahun.

Presiden tersebut mengatakan bahwa beliau mendapatkan dukungan dari banyak warga Singapura yang sangat mendukung keyakinan beliau.

"Dengan bekerja sama, kita memperkuat suara-suara komunitas kita dan membantu mereka yang paling membutuhkan, terutama mereka yang kurang beruntung dan rentan di antara kita," ujarnya.

Selama masa jabatannya, Presiden Yacob fokus pada tantangan presiden yang berfokus pada memberdayakan orang-orang dengan disabilitas, membangun masyarakat inklusif digital, dan mendukung para pengasuh, antara lain.

Jadwal mingguan beliau dipenuhi dengan kunjungan ke lembaga sosial, organisasi nirlaba, dan perusahaan yang mempromosikan penyebab yang beliau dukung.

Beliau juga menjadi pembela berbagai isu, termasuk kesetaraan gender dan perlindungan pekerja lanjut usia.

Berbagai tokoh menyampaikan penghormatan kepada Nyonya Halimah setelah pengumumannya, termasuk Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong, yang mengatakan bahwa beliau melayani dengan komitmen, belas kasih, dan kemuliaan yang tak tergoyahkan selama masa jabatannya.

"Presiden Halimah memperjuangkan masyarakat yang didasarkan pada empati dan kebaikan, dan selalu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang kurang beruntung dan rentan," katanya dalam sebuah pos di Facebook.