Mediasi ASEAN antara Thailand dan Kamboja setelah rencana Trump Gagal

Pars Today – Setelah rencana Trump gagal menghentikan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, para wakil ASEAN dalam sebuah pertemuan menggulirkan prakarsa mereka untuk menerapkan perdamaian antara kedua negara yang berkonflik.

Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia, dalam pertemuan khusus ASEAN di Kuala Lumpur mengatakan bahwa organisasi ini harus bertindak untuk mengurangi ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja serta mengerahkan segala upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Hal ini terjadi sementara sebelumnya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim bahwa Thailand dan Kamboja telah menghentikan konflik dengan menerima inisiatif yang ia ajukan.

Malaysia, sebagai ketua bergilir ASEAN dan negara yang bersikap netral, diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Diperkirakan perundingan untuk mencapai kesepakatan akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang di Kuala Lumpur.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, para perwakilan Thailand dan Kamboja dalam sebuah pertemuan khusus yang diadakan di kediaman Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, telah sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata segera dan tanpa syarat.

Akhirnya, kedua negara mencapai kesepakatan gencatan senjata, namun Thailand menangguhkan perjanjian tersebut dengan alasan adanya tuduhan bahwa Kamboja telah menanam ranjau di wilayah tersebut; tuduhan yang dibantah oleh Phnom Penh.

Laporan Pentagon tentang Penempatan Lebih dari 100 Rudal Balistik Tiongkok di Perbatasan Mongolia

Di sisi lain, kantor berita Reuters dalam sebuah laporan mengklaim bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) telah melaporkan bahwa Tiongkok secara diam-diam menempatkan lebih dari 100 rudal balistik antarbenua di dekat perbatasannya dengan Mongolia.

Dalam laporan tersebut, selain menekankan peningkatan kekuatan militer Beijing, juga dinilai bahwa kecepatan negara berkekuatan nuklir ini dalam memperluas dan memodernisasi pasukan nuklirnya lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Namun, pihak berwenang di Beijing telah berulang kali membantah tuduhan semacam ini dan menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut dibuat dengan tujuan mendiskreditkan Tiongkok serta secara sengaja menyesatkan komunitas internasional. (MF)