Mengapa Tiongkok Membela Hak Nuklir Iran?

Pars Today - Tiongkok sekali lagi menegaskan dukungannya terhadap hak nuklir Iran.

Liu Bin, Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok pada Kamis, 5 Februari 2026, selama pertemuan dengan Kazem Gharib-Abadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Urusan Hukum dan Internasional dan Utusan Khusus Presiden Republik Islam Iran, sekali lagi mendukung hak Tehran untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan menekankan perlunya penyelesaian politik dan diplomatik terhadap masalah nuklir Iran.

Menurut situs Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pejabat Tiongkok ini menyatakan bahwa Beijing selalu mendukung penyelesaian damai terhadap masalah nuklir Iran melalui cara-cara politik dan diplomatik. Menyebutkan bahwa Beijing menentang ancaman penggunaan kekuatan dan penerapan sanksi, Liu Bin menambahkan, “Tiongkok mendukung hak sah Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai.”

Liu Bin mengingatkan bahwa Iran telah berulang kali menegaskan ketidakbersediaannya untuk mengembangkan senjata nuklir, dan bahwa Tiongkok juga siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus mendorong solusi yang sesuai dan berkelanjutan terhadap masalah nuklir Iran.

Selama pertemuan, Ghareibabadi juga mengucapkan terima kasih atas sikap netral dan adil Tiongkok terhadap masalah nuklir Iran, sekaligus menekankan keinginan Tehran untuk mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan Beijing.

Pernyataan tegas Tiongkok mengenai “hak nuklir Iran”, terutama pada tahun 2026, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran terkait isu nuklir Iran, harus dipahami dalam kerangka kebijakan luar negeri Beijing yang lebih luas. Kerangka yang menggabungkan pertimbangan hukum, geopolitik, dan ekonomi, serta persaingan struktural dengan Barat.

Tiongkok umumnya berusaha untuk menyajikan posisinya bukan sekadar dukungan politik bagi suatu negara tertentu, melainkan sebagai pembelaan terhadap prinsip-prinsip umum tatanan internasional, seperti hak untuk penggunaan damai energi nuklir, multilateralisme, dan penolakan terhadap tekanan sepihak.

Alasan utama dan signifikan bagi Tiongkok adalah penekanannya pada kerangka hukum non-proliferasi nuklir. Menurut Beijing, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah ‘paket hak dan kewajiban’. Artinya, sama seperti negara-negara berkomitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir, mereka juga berhak atas teknologi nuklir damai.

Dengan menyoroti keseimbangan ini, Tiongkok berargumen bahwa membatasi Iran melampaui kewajiban yang telah disepakati melanggar semangat dan teks perjanjian. Membela hak nuklir Iran dalam kerangka ini berarti, bagi Tiongkok, membela kredibilitas tatanan hukum internasional di mana Tiongkok sendiri merupakan pemangku kepentingan.

Alasan lain berkaitan dengan persaingan geopolitik Tiongkok dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin menentang apa yang disebutnya sebagai “kebijakan sanksi, tekanan, dan intervensi sepihak.”

Bagi Tiongkok, kasus nuklir Iran merupakan contoh jelas penggunaan sanksi dan mekanisme politik secara instrumental untuk memaksakan kehendak kekuatan Barat. Oleh karena itu, membela Iran sekaligus merupakan pesan simbolis kepada tatanan internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Pesan bahwa Tiongkok tidak mendukung pembentukan pola unilateral dalam manajemen krisis.

Faktor ketiga adalah kepentingan ekonomi dan energi. Iran dianggap sebagai pemain kunci di pasar energi, serta dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan. Iran yang stabil dan penyelesaian diplomatik terhadap isu nuklir akan memungkinkan Tiongkok untuk mengejar kerja sama ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif Beijing, tekanan nuklir dan keamanan tidak hanya mengganggu stabilitas regional tetapi juga menyebabkan destabilisasi rute energi dan perdagangan, hal yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan strategis Tiongkok.

Pada akhirnya, Tiongkok berusaha memperkuat perannya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan mediator dengan memperjuangkan hak nuklir Iran. Beijing umumnya mengadvokasi solusi diplomatik, dialog, dan kembalinya ke perjanjian multilateral, menonjolkan pendekatan ini sebagai kontras terhadap kebijakan konfrontatif.

Dalam hal ini, posisi Tiongkok bukan sekadar pembelaan terhadap Iran, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendefinisikan ulang perannya dalam tatanan global yang terus berubah. Tatanan di mana Tiongkok berusaha menjadi baik sebagai pembela aturan maupun kritikus terhadap penerapan selektifnya.(sl)