Dinamika Asia Tenggara, 23 Februari 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: Indonesia mencalonkan sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Isu lainnya dari Malaysia mengenai praktik pencucian uang yang dilakukan warga Inggris di Malaysia, Anwar Ibrahim bantah isu kudeta terhadap Mahathir, PBB menyerukan bantuan finansial internasional untuk Rohingya, dan teroris Abu Sayyaf kembali menyandera warga Indonesia dan Malaysia.

Indonesia Calonkan Keanggotaan di Dewan HAM PBB

Setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020, pemerintah RI pun harus berjuang dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB yang akan dilaksanakan pada November 2019.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya pada awal Januari 2019 telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencalonkan diri untuk posisi anggota di badan hak asasi manusia terkemuka PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss. Untuk menyukseskan menjadi Dewan HAM PBB, dia akan kampanye dan melobi sejumlah negara.

“Setelah tahun lalu terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tahun ini kita mengincar menjadi anggota Dewan HAM," katanya di UGM, Jumat, 22 Februari 2019.

Dia mengungkapkan, masih ada delapan bulan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Retno menerangkan, Indonesia akan membawa isu dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan untuk maju sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Rekam jejak kita selama ini mendapatkan perhatian serius dari negara-negara lain. Salah satunya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan," ucap mantan Dubes RI untuk Belanda itu.

Menlu Indonesia mengatakan, dirinya akan berangkat ke Jenewa, Swiss pada pekan depan untuk hadir di sidang Dewan HAM PBB. Dalam sidang Dewan HAM PBB ini, Retno akan melakukan diplomasi agar Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mesti bersaing dengan negara lain untuk memperebutkan 4 kursi di Dewan HAM PBB, Indonesia nantinya akan bersaing dengan Jepang, Kepulauan Marshal, Iran, dan Korea Selatan untuk wilayah Asia Pasifik.

Malaysia Tuding Warga Inggris Lakukan Praktek Pencucian Uang

Seorang warga Inggris yang sebelumnya menjadi penasihat media mantan perdana menteri Malaysia, Najib Tun Razak didakwa melakukan praktek pencucian uang sebesar 14,3 juta Ringgit (3,5 juta dolar). Uang tersebut diyakini hasil dari praktek ilegal dan haram.

Menurut laporan Reuters dari Kuala Lumpur, Najib Tun Razak setelah kalah dalam pemilu tahun lalu mengundurkan diri dari posisinya di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) setelah kemarahan publik terkait skandal suap beberapa miliar dolar.

Penyidik Malaysia selama bulan November memanggil Paul Stadlen untuk dimintai keterangan penyidikan 1MDB. Sementara itu, media Malaysia melaporkan bahwa Stadlen setelah kekalahan Najib di pemilu bulan Mei lalu melarikan diri dari Malaysia.

Anwar Ibrahim Bantah Isu Kudeta terhadap Mahathir

Takiyuddin Hassan, Sekjen PAS hari Ahad (17/02) menyatakan bahwa Mahathir menyebut ada indikasi dirinya dikhianati dan ada kemungkinan bakal muncul mosi tidak percaya kepadanya selalu perdan menteri.

Menurut Takiyuddin, isu ini muncul dari dua komponen partai di Pakatan Harapan yang tidak ingin namanya disebut. Saat ini, koalisi Pakatan Harapan terdiri dari empat partai yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratik (DAP), Partai Amanah Negara, dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia.

Namun isu ini dibantah langsung oleh Anwar Ibrahim, Ketua Partai Keadilan Rakyat. Anwar yang berkoalisi dengan Mahathir dalam koalisi Pakatan Harapan, menyebut tudingan itu sebagai kebohongan.

 “Tidak ada yang mau mengomentari isu itu karena mereka pikir itu upaya PAS untuk mengalihkan perhatian publik dari uang yang mereka terima dari 1MDB,” kata Anwar seperti dilansir Straits Times pada Senin, 18 Februari 2019. Demikian dilaporkan Tempo Senin (18/02).

Menurut Anwar, isu disebarkan Partai Islam Se-Malaysia dengan tujuan untuk menutupi masalah uang senilai 90 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp311 miliar, yang diterima petinggi partai dan diduga berasal dari UMNO. PAS dan Umno merupakan partai yang sempat berkoalisi pada pemilu Malaysia 2018 untuk mendukung PM Najib Razak, yang kemudian dikalahkan Mahathir Mohamad.

PBB Serukan Bantuan Finansial Internasional untuk Rohingya

PBB menyerukan dukungan keuangan bagi minoritas Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. PBB dalam laporan terbarunya hari Selasa (19/2) menyatakan saat ini dibutuhkan dana sekitar satu miliar dolar untuk membantu lebih dari 900 ribu pengungsi Rohingya yang berada di tempat pengungsian di perbatasan Bangladesh.

Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya menuju perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Budha yang didukung pasukan keamanan Myanmar.

Dilaporkan, sekitar 400 ribu orang dari jumlah tersebut adalah anak-anak Rohingya. Sebelumnya, Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet menyerukan supaya pemerintah Bangladesh menghentikan pemulangan paksa 2.200 orang pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Michelle Bachelet hari Selasa (13/11/2018) mengingatkan dampak buruk pemulangan paksa pengungsi Rohingya ke Myanmar, karena kehidupan mereka terancam.

Pada 25 Agustus 2017, ekstremis Budha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan enam ribu orang Rohingya tewas dan delapan ribu lainnya cedera. Selain itu, sekitar satu juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri, terutama ke Bangladesh.

Teroris Abu Sayyaf Sandera Warga Indonesia dan Malaysia

Kelompok teroris Abu Sayyaf yang berpangkalan di Filipina selatan kembali menyandera tiga nelayan asal Indonesia dan Malaysia.

The Straits Times, Rabu (20/2) melaporkan sebuah video yang beredar menyebutkan tiga nelayan yang disandera Abu Sayyaf yaitu dua warga Indonesia, Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45), serta satu orang warga Malaysia bernama Jari Abdulla (24).

"Saya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan. Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf di Laut Sandakan. Saya minta perhatian pemerintah Republik Indonesia, terutama Presiden dan Bapak Dadang yang mengurus," ujar seorang sandera dalam video yang tersebar di media sosial.

Menanggapi video terkait, Kementerian Luar Negeri RI memberikan sejumlah konfirmasi pada Rabu (20/2) malam.

Mereka menyatakan telah menerima laporan penculikan itu, serta telah menghubungi keluarga sandera sembari terus melakukan langkah-langkah pembebasan.

"Kedua orang yang muncul di video adalah WNI asal Wakatobi, Sulawasi Tenggara, atas nama Hariadin dan Heri Ardiansyah. Keduanya diculik kelompok bersenjata Filipina Selatan saat bekerja menangkap ikan di perairan Sandakan, Sabah, Malaysia pada 5 Desember 2018 bersama satu orang warga negara Malaysia," kata pihak Kemenlu dilansir situs CNNIndonesia hari Kamis. Menurut Kemenlu RI, kasus ini adalah penculikan ke-11 yang dilakukan terhadap WNI di perairan Sabah, Malaysia, oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan.(PH)