Dinamika Asia Tenggara, 7 April 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: Isra Mi'raj, Presiden IR Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan, Malaysia akan Keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional, Filipina Protes Kehadiran Cina di Perairan Sengketa, dan Helikopter Militer Myanmar Serang Muslim Rohingya.

Isra Mi'raj, Presiden RI Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan

Presiden RI Joko Widodo mengajak masyarakat menjaga persaudaraan di tengah perbedaan atau keragaman masyarakat Indonesia. Jokowi menyebut Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, tradisi, hingga bahasa daerah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam peringatan Isra Mi'raj Tingkat Kenegaraan Tahun 2019/1440 Hijriah, di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2019) malam seperti dilansir CNN Indonesia.

"Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Ini sudah sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia," kata Jokowi.

Presiden lantas mencontohkan bahwa perbedaan masyarakat Indonesia lewat bahasa yang digunakan sehari-hari. Menurutnya, masing-masing daerah memiliki ungkapan yang berbeda ketika masyarakat saling menyapa. "Kalau di Jawa, pas di Jawa Tengah kulonuwon. Nanti pindah ke Jawa Barat sudah beda lagi, Sampurasun. Nanti pindah lagi ke Sumatra Utara, Horas," ujarnya.

Jokowi menyebut biasanya perbedaan di masyarakat itu akan muncul karena urusan politik, seperti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden. Ia pun mewanti-wanti agar urusan politik itu tak merusak perbedaan yang diberikan oleh Tuhan.

"Saya ingin mengingatkan jangan sampai karena peristiwa-peristiwa politik yang tadi saya sampaikan kita lupa bahwa kita saudara sebangsa setanah air, kita lupa menjaga ukhuwah Islamiah kita, kita lupa menjaga ukhuwah wathoniyah, karena urusan politik," ujarnya.

Calon presiden petahana itu tak menginginkan masyarakat tak saling bicara karena pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden. "Ini lah yang harus kita jaga sekali lagi. Ukhuwah kita, persaudaraan kita," kata Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi menceritakan tentang kunjungannya ke negara Afghanistan yang hanya memiliki 7 suku. Konflik di negara tersebut membuat rakyatnya sengasara dan akhirnya menjadi akar dari kemunduran negara itu sendiri.

“Ini jadi sebuah pembelajaran dan evaluasi, jangan sampai karena perbedaan pilihan politik kita jadi tidak rukun karena bisa mengakibatkan rugi besar terhadap bangsa,” pungkas Jokowi.

Malaysia akan Keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional

Malaysia mengumumkan akan keluar dari ratifikasi Statuta Roma, hal itu berarti Malaysia akan keluar dari keanggotaan di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Sebagaimana dikutip dari iNews, Jumat (5/4/2019), Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebut adanya kebingungan politik dalam Statuta Roma sebagai alasan keluarnya negara itu dari ICC.

"Tampaknya ada banyak kebingungan tentang Statuta Roma, jadi kami tidak akan menyetujui. Ini bukan karena kami menentangnya, tetapi karena kebingungan politik tentang apa yang ditimbulkan, disebabkan oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi," kata Mahathir, dikutip dari The Star.

Sebelumnya pada 4 Maret 2019, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menandatangani Instrument of Accession Statuta Roma.

Statuta Roma merupakan perjanjian yang menjadi dasar pembentukan ICC. Institusi yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, itu berhak mengadili empat jenis kejahatan yakni, genosida atau pembantaian etnis, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Filipina Protes Kehadiran Cina di Perairan Sengketa

Filipina mengatakan telah mengajukan protes diplomatik atas kehadiran lebih dari 270 kapal Cina di dekat pulau Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan pada hari Senin (1/4/2019) bahwa Departemen Luar Negeri Filipina telah memprotes kehadiran 275 kapal Cina yang terlihat oleh militer di dekat Pulau Thitu. Data yang diberikan oleh militer Filipina menunjukkan pihaknya telah melihat 275 kapal Cina di dekat Thitu antara Januari dan Maret tahun ini.

Sementara itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengirim pasukannya dalam "misi bunuh diri" jika Cina tidak mundur dari pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

"Saya tidak akan memohon atau mengemis, tetapi saya hanya meminta Anda untuk menjauh dari Pagasa (Pulau Thitu), karena saya memiliki tentara di sana," tegasnya dalam sebuah pernyataan.

“Jika Anda menyentuhnya, ceritanya akan berbeda. Saya akan memberi tahu tentara saya 'persiapan untuk misi bunuh diri,'" tandas Duterte.

Cina terlibat dalam sengketa maritim di Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara termasuk Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina, memiliki klaim yang tumpang tindih.

Helikopter Militer Myanmar Serang Muslim Rohingya

Setidaknya lima orang tewas dan 13 lainnya terluka setelah sebuah helikopter militer Myanmar menyerang sekelompok Muslim Rohingya, yang sedang mengumpulkan bambu di negara bagian Rakhine.

Zaw Kir Ahmed, seorang tokoh masyarakat, mengatakan kepada media pada hari Kamis (4/4/2019) bahwa serangan udara terjadi di sebuah lembah di kota Buthidaung atau dekat dengan sebuah desa yang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Muslim Rohingya.

"Serangan udara militer menewaskan lima orang, termasuk salah satu penduduk desa kami, sekitar jam 4 sore kemarin," kata Ahmed dari desa Kin Taung. "Orang-orang di desa tidak berani keluar dan ketakutan," tambahnya.

Sementara itu, anggota parlemen wilayah Rakhine, Maung Kyaw Zan mengatakan sejumlah korban luka dilarikan ke kota Buthidaung, namun beberapa dari mereka meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dia menambahkan, lima jenazah telah diambil oleh keluarganya.

"Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang terluka, mereka mengatakan penembakan itu datang dari udara, tidak ada bentrokan di darat," kata anggota parlemen tersebut.

Wilayah Rakhine menjadi perhatian global pada tahun 2017, ketika militer Myanmar mengusir ribuan etnis Rohingya ke perbatasan Bangladesh. Myanmar menghadapi tuntutan internasional untuk mempertanggung jawabkan pembantaian Muslim Rohingya.

Tahun lalu, sebuah misi pencarian fakta PBB mengatakan bahwa aksi melawan Muslim Rohingya dirancang dengan maksud genosida. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan pendahuluan atas kekerasan tersebut. (RM)