Dinamika Asia Tenggara 18 Mei 2019

Dinamika Asia tenggara sepekan terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya MUI mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Israel.

Isu lainnya dari Malaysia mengenai menangkapan empat orang simpatisan kelompok teroris Daesh, pejabat PBB menyerukan boikot internasional terhadap militer Myanmar, hubungan Filipina dan Kanada memburuk gara-gara masalah sampah, dua warga Vietnam ditahan karena dituduh menyebarkan konten anti-pemerintah Vietnam di media sosial.

MUI Dukung Sikap Tegas Pemerintah Indonesia terhadap Israel

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang berjuang menghentikan pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

MUI menilai tindakan Israel sangat menyakiti hati rakyat Palestina dan akan sangat menghambat terciptanya perdamaian di kawasan tersebut dan Timur Tengah secara umum.

Situs Republik melaporkan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas memberikan apresiasi atas usaha Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menghentikan pembangunan ilegal yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Sekjen MUI, Anwar Abbas memandang Israel sangat berambisi meneruskan pembangunan ilegal tersebut. Menurutnya hal ini berkaitan dengan usaha Israel untuk memperkuat cengkramannya terhadap daerah Palestina yang dijajahnya tersebut.

Anwar mengatakan, karena dengan semakin bertambahnya jumlah pemukiman baru maka berarti jumlah orang Israel di daerah pendudukan akan semakin bertambah. Dan kalau pun dunia internasional mendesakkan penegakkan demokrasi di daerah tersebut sudah bisa dipastikan mereka akan tetap menang.

Dia menekankan pembangunan ilegal oleh Israel harus dihentikan. Selain itu, Anwar juga meminta Dewan keamanan PBB berjuang agar yang tinggal di bangunan-bangunan yang sudah ada  itu hanya orang rakyat Palestina.

Pembahasan masalah ini dilakukan setelah Indonesia menjadi Presiden DK PBB pada 1 Mei 2019, dengan diwakili oleh Dian Triansyah Djani sebagai utusan tetap Indonesia untuk PBB.

Polisi Malaysia Tangkap Empat Orang Simpatisan Daesh

Kepolisian Malaysia dalam sebuah operasi menangkap empat orang terkait kelompok teroris Daesh dan menyita bahan peledak dari tangan mereka.

Seperti dilansir AFP dari Kuala Lumpur, Senin (13/5/2019), Kepala Kepolisian Malaysia, Abdul Hamid Bador mengatakan dua dari mereka adalah warga Rohingya, satu warga Indonesia dan seorang warga Malaysia.

"Mereka ditangkap pekan lalu dalam sebuah operasi di pinggiran Kuala Lumpur dan Negara Bagian Terengganu," tambahnya.

Abdul Hamid menjelaskan bahwa mereka telah membentuk sebuah sel teroris Daesh dan merencanakan serangan teror di tempat ibadah umat Hindu, Kristen dan Budha di Malaysia.

"Polisi Malaysia juga menyita enam bom rakitan dan sepucuk pistol dengan 15 peluru," ungkapnya.

Pejabat PBB Serukan Boikot Militer Myanmar

Anggota komisi pencari fakta PBB menyerukan publik internasional segera menghentikan segala bentuk bantuan terhadap militer Myanmar.

Christopher Sidoti mengatakan, masyarakat dunia harus memutus seluruh bantuan keuangan dan dukungan terhadap militer Myanmar demi menghentikan berlanjutnya pembunuhan dan penghancuran berkelanjutan rumah-rumah minoritas Muslim Rohingya.

Sidoti juga mengajak seluruh pihak di tingkat internasional melakukan tekanan ekonomi, politik, dan keuangan terhadap militer Myanmar untuk mengurangi kekerasan yang selama ini terjadi di wilayahnya.

Menurut Sidoti, tidak ada bukti dari pemerintah Myanmar yang menunjukkan jaminan kembalinya Muslim Rohingya ke ke tempat tinggalnya dari pengungsian.

Analis geopolitik, Anthony Cartalucci mengungkapkan, apa yang disebut genosida dalam hukum internasional sedang terjadi di Rakhine, Myanmar. Kelompok-kelompok tertentu melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya sebagai tujuan utama mereka.

Pada September 2018, komite pencari fakta PBB  menuding tentara Myanmar melakukan pembantaian, agresi militer, dan pembakaran rumah-rumah Muslim Rohingya di wilayah barat negara ini.

Serangan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya di Rakhine yang terjadi selama dua tahun terakhir menyebabkan lebih dari 6.000 Muslim Rohingya terbunuh, delapan ribu terluka, dan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Hubungan Filipina dan Kanada Memburuk

Filipina menarik duta besar dan konsul jenderalnya di Kanada setelah kedua negara berselisih mengenai pengiriman peti kemas berisi sampah ke negara di Asia Tenggara itu.

Menteri Luar Negeri Filipina, Teodor Locsin, mengatakan surat perintah pemulangan dubes dan konsulnya itu telah dikirim.

Hubungan kedua negara memburuk setelah sebuah perusahaan Kanada mengirim sekitar 100 kontainer berisikan sampah busuk yang salah diberi label sebagai sampah daur ulang ke pelabuhan Filipina pada 2013 dan 2014 lalu.

Kementerian Keuangan Filipina menuturkan sekitar 69 kontainer sampah masih tersisa setelah 34 lainnya dibuang di negara itu.

Manila memberi tenggat waktu Kanada untuk mengambil kembali sampah-sampah tersebut sampai 15 Mei kemarin, setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte marah akibat insiden ini pada April lalu.

Dalam sebuah pidato, Duterte mengancam untuk secara sepihak mengirimkan sampah-sampah itu kembali ke Kanada.

Departemen Bea Cukai Filipina mengatakan siap mengirim kembali limbah tersebut. Namun, Kanada menuturkan butuh beberapa minggu lagi untuk menyiapkan dokumentasi dan administrasi lainnya mengenai pengiriman.

Ottawa mengatakan pihaknya tengah berupaya mengatur pengembalian kontainer tersebut, meski belum mengatakan kapan hal itu akan terjadi.

Insiden sampah ini semakin merenggangkan relasi kedua negara yang sudah cukup tegang setelah Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mempertanyakan kampanye anti-narkoba Duterte yang selama ini diduga oleh sebagian negara Barat, termasuk Kanada sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sebarkan Konten Anti-Pemerintah Vietnam, Dua Warga Ditangkap

Pengadilan Vietnam melakukan penahanan terhadap dua orang warganya dengan tuduhan menyebarkan propaganda anti-pemerintah. Dua orang warga  Vietnam bernama Vu Thi Dung dan Nguyen Thi Ngoc Suong dianggap mencoba menyebarkan informasi negatif bahwa bahwa Vietnam dikelola oleh komunis.

Menurut surat kabar Polisi Rakyat, Vu Thi Dung dan Nguyen Thi Ngoc Suong dijatuhi hukuman masing-masing lima dan enam tahun penjara karena mengunggah konten video dan artikel terkait propaganda anti-pemerintah.

Vu dan Nguyen dianggap terbukti menentang undang-undang keamanan siber secara gamblang, di mana pemerintah mendorong perusahaan internet untuk menyerahkan data pengguna dan menghapus konten jika diminta oleh pemerintah Vietnam.(PH)