Dinamika Asia Tenggara, 10 Agustus 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: perayaan HUT ke-52 ASEAN dan tantangan yang dihadapi ke depan, Malaysia melirik Jepang sebagai mitra untuk memacu pembangunan negara.

Perkembangan lain dari Asia Tenggara adalah pemerintah Filipina menolak rencana AS untuk menempatkan sistem rudal di wilayahnya, dan terakhir PBB meminta dunia untuk memberlakukan embargo senjata untuk Myanmar.  

HUT ke-52 ASEAN, Jokowi Sebut Tantangan ke Depan Tidak Mudah

Presiden RI Joko Widodo menghadiri peresmian gedung baru Sekretariat dan Perayaan Ulang Tahun ke-52 ASEAN pada Kamis (8/8/2019). Presiden hadir didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas 52 tahun kinerja ASEAN dalam membangun solidaritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN menjadi wadah dialog dalam penyelesaian masalah di kawasan regional dan internasional.

Jokowi, seperti dilansir situs IDN Times, mengatakan dalam 52 tahun ini ASEAN dapat memainkan peran sebagai pendorong perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

Presiden mengatakan pada Juni 2019, pemimpin ASEAN telah mengadopsi ASEAN Outlook on Pacific. Outlook ini, menurut Jokowi akan membangun momentum bagi upaya memperkuat strategi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Outlook ini merupakan sebuah pegangan dan sikap ASEAN yang menjawab dinamika di kawasan Indo Pasifik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan untuk terus memainkan peran sentral ke depan, satu kunci utama yang harus dilakukan ASEAN adalah persatuan. Karena dengan persatuan inilah yang mampu membuat organisasi antar negara Asia itu bertahan selama 52 tahun.

"Padahal semua orang tahu tantangan ASEAN sangat besar. ASEAN juga sangat majemuk. Baik dari sisi ekonomi, sistem politik, dari agama, dan dari sisi etnis. Sekali lagi persatuan ASEAN menjadi kunci bagi masa depan ASEAN," kata Jokowi di depan perwakilan negara-negara sahabat itu.

Menurut Jokowi, tantangan ASEAN untuk 50 tahun tidak mudah. Tarik menarik antara kekuatan besar dipastikan akan semakin tajam. Sementara di negara kita masing-masing, rakyat akan terus bertanya manfaat ASEAN bagi para anggotanya.

PM Malaysia Kunjungi Jepang untuk Perluas Hubungan Bilateral

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengunjungi Fukuoka, Jepang pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari.

Menurut laman Bernama, lawatan Mahathir ke Fukuoka untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan konektivitas antar masyarakat di bawah kebijakan Look East Policy 2.0.

Dia akan menerima gelar doktor kehormatan oleh Universitas Internasional Jepang (IUJ) atas perannya mengembangkan hubungan bilateral Kuala Lumpur-Tokyo.

Mahathir Kamis mengadakan pertemuan dengan penasihat khusus untuk Perdana Menteri Jepang, Hiroto Izumi, yang juga bertanggung jawab untuk urusan Malaysia.

"Sepertinya pemerintah Jepang telah membahas dengan serius apa yang dapat dilakukan untuk membantu kami dan mereka mengajukan proposal dan meminta pendapat kami," kata Mahathir kepada wartawan Malaysia setelah mengakhiri kunjungan kerja dua harinya ke Fukuoka.

Dia menambahkan bahwa dalam pertemuan itu, para ahli, misalnya, memberikan pandangan mereka tentang kebijakan transportasi darat, kereta api dan air yang dapat disiasati Malaysia untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Mahathir telah menyampaikan kuliah tahunan tentang kepemimpinan di Japan Future Leaders School pada hari Rabu dan Institut Kepemimpinan Kyushu-Asia pada hari Kamis.

Filipina Tolak Penempatan Rudal AS di Wilayahnya

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, Filipina tidak akan pernah mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan sistem rudal di wilayahnya.

Duterte, seperti dilansir Xinhua, Kamis (8/8/2019) menjelaskan bahwa ia akan melarang masuknya senjata asing, termasuk persenjataan nuklir di wilayahnya, karena ini melanggar Konstitusi Filipina.

"Ada sebuah artikel di surat kabar bahwa AS akan menempatkan beberapa rudal balistik jarak menengah. Itu tidak akan pernah terjadi," tegasnya.

Duterte menambahkan pasukan asing tidak akan diizinkan menggunakan wilayah Filipina untuk berperang dengan Cina, karena perang dengan negara itu akan merugikan negara-negara regional.

Setelah keluar dari Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah (INF), AS sedang mencari tempat untuk penyebaran misil jarak menengahnya di wilayah Asia-Pasifik.

Jumat pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan kepada wartawan di Sydney bahwa ia ingin mengerahkan rudal jarak menengah di Asia-Pasifik dalam beberapa bulan ke depan.

Esper mengatakan bahwa dia mendukung penempatan rudal jarak menengah di Asia yang akan diwujudkan segera.

"Ya, saya ingin," kata Esper, ketika ditanya oleh wartawan Reuters apakah dia mempertimbangkan untuk menempatkan rudal semacam itu di Asia.

PBB Serukan Dunia Embargo Senjata untuk Myanmar

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak komunitas internasional untuk memutus hubungan kerja sama dengan militer Myanmar dan perusahaan yang berada di bawah pengaruhnya.

Desakan tersebut menjadi tindak lanjut atas temuan tim pencari fakta internasional PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar.

"Hasil investigasi tim pencari fakta ini memberi pemahaman yang lebih lengkap kepada komunitas internasional soal krisis HAM di Myanmar," ucap Tim Ahli, Radhika Coomaraswamy, seperti siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (5/8/2019).

Lebih lanjut Radhika mengatakan, komunitas internasional dan masing-masing negara perlu melakukan koordinasi multilateral untuk mengakhiri krisis HAM Myanmar. Dikatakan dalam hasil temuan tersebut, pendapatan militer Myanmar mengalami peningkatan secara substansial dari transaksi bisnis domestik dan asing sehingga digunakan melakukan pelanggaran HAM yang lebih berat.

Laporan itu menyebutkan secara rinci tentang sejauh mana militer Myanmar memanfaatkan bisnisnya untuk mendukung operasi brutal terhadap Muslim Rohingya. Tidak hanya menggunakan pendapatan dari perusahaan yang dikuasainya, militer Myanmar juga memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan asing dan kesepakatan senjata untuk melancarkan operasi tersebut.

Menurut hukum internasional, hal ini merupakan kejahatan berat, karena militer Myanmar dinilai telah melewati kapasitasnya sebagai pengawas sipil. Tindakan tersebut juga menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai aparat negara.

Atas temuan tersebut, Dewan Keamanan dan negara-negara anggota PBB harus segera menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang dijalankan oleh militer Myanmar.

Hasil penyelidikan tim pencari fakta itu juga menyerukan embargo senjata ke Myanmar. Embargo senjata ini dilakukan untuk menghentikan pasokan senjata dari 14 perusahaan asing di tujuh negara sejak 2016. (RM)