Dinamika Asia Tenggara 24 Agustus 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: sikap Presiden RI terkait kerusuhan di Papua, PBB mengecam kekerasan seksual terhadap Muslim Rohingya oleh militer Myanmar.

Perkembangan lain dari Asia Tenggara adalah rencana kunjungan menlu Iran ke Malaysia, terakhir mengenai reaksi Filipina atas kehadiran kapal perang Cina di perairan Laut Cina Selatan.

Sikap Presiden RI Soal Kerusuhan di Papua

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memahami bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat tersinggung atas kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jokowi meyakinkan masyarakat Papua dan Papua Barat bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan mereka.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace (bapak), mace (Ibu), mama-mama di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin (19/8/2019) seperti dikutip Kompas.

Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat. Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari.

Kerusuhan di Manokwari dipicu oleh insiden bernuansa rasialisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan insiden di Malang.

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi. Aksi kerusuhan kemudian membesar. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Sementara itu, Wakil Presiden RI (Wapres), Jusuf Kalla berharap insiden di beberapa daerah yang tengah menjadi sorotan, terutama kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, bisa segera selesai.

"Kita harap ini akan cooling down," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (20/8/2019). "Apa yang diharapkan masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, agar peristiwa di Surabaya diselesaikan," kata dia.

Seiring dengan permintaan maaf yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji, Jusuf Kalla berharap permasalahan tersebut bisa segera selesai.

PBB Kecam Kekerasan Seksual terhadap Rohingya oleh Militer Myanmar

Tim investigasi PBB menyimpulkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap perempuan dan gadis Muslim Rohingya adalah indikasi dari genosida dengan tujuan memusnahkan etnis minoritas dari negara itu.

"Kekerasan seksual begitu luas dan parah sehingga menunjukkan niat untuk melakukan genosida dan sebagai penuntutan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Misi Tim Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar dalam sebuah laporan pada Kamis (22/8/2019) seperti dilansir Press TV.

"Misi membuat kesimpulan dengan alasan yang masuk akal bahwa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dimulai pada 25 Agustus 2017 adalah faktor keenam yang mengindikasikan niat genosidal oleh militer Myanmar untuk memusnahkan orang-orang Rohingya,” tambahnya.

Menurut tim PBB ini, tentara Myanmar secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan Muslim Rohingya, anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki, dan waria yang secara terang-terangan melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

Kesimpulan ini didasarkan pada kasus pembunuhan yang meluas dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan, pemilihan sistematis perempuan dan anak perempuan dari usia reproduksi untuk diperkosa, serangan terhadap wanita hamil dan bayi, mutilasi dan cidera lain pada organ reproduksi mereka, ada bekas gigitan di pipi, leher, payudara, dan paha mereka.

Para penyelidik melakukan perjalanan ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Mereka bertemu dengan kelompok-kelompok bantuan, kelompok pemikir, akademisi, dan organisasi antar pemerintah untuk mengumpulkan data dan informasi. Pemerintah Myanmar menolak masuk tim investigasi PBB ke wilayahnya.

Menlu Iran akan Berkunjung ke Malaysia

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif akan memulai kunjungan ke Cina, Jepang dan Malaysia pada Ahad (25/8/2019) besok untuk mengejar diplomasi aktif Republik Islam Iran.

"Hubungan bilateral serta perkembangan regional dan internasional utama adalah di antara isu yang akan dibahas selama pertemuannya dengan para pejabat negara tersebut," kata juru bicara Kemenlu Iran, Abbas Mousavi seperti hari Jumat (23/8/2019) seperti dikutip IRNA.

Perdana Menteri Malaysia juga dikabarkan akan berkunjung ke Iran pada Oktober mendatang untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi. Duta Besar Malaysia untuk Iran, Dato Rustam bin Yahya menyerukan diadakannya forum perdagangan antara para pebisnis Iran dan Malaysia bersamaan dengan kunjungan PM Malaysia.

Reaksi Filipina atas Kehadiran Kapal Perang Cina di LCS

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Selasa (20/8/2018) memperingatkan kapal-kapal asing bahwa mereka akan menghadapi perlakuan yang "tidak ramah" jika memasuki perairan teritorial Filipina tanpa izin.

Sikap Duterte atas kehadiran kapal-kapal perang Cina yang bergerak di dalam laut teritorial 12 mil Filipina, disampaikan oleh juru bicaranya, Salvador Panelo seperti dilansir Reuters.

"Semua kapal asing yang melewati perairan teritorial kami harus memberi tahu dan mendapatkan izin dari otoritas pemerintah, jauh sebelum mereka melintas," kata Panelo dalam sebuah pernyataan mengutip Duterte.

"Baik kami mendapatkan kepatuhan dengan cara yang ramah atau kami akan menegakkannya dengan cara yang tidak ramah,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan bahwa respon yang tidak ramah dapat melibatkan pengawalan kapal yang tidak disukai itu keluar dari wilayah Filipina. "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersikap tidak ramah," ujarnya.

Duterte dijadwalkan akan mengunjungi Beijing pekan depan, dimana ia telah berjanji untuk membahas mengenai kemenangan Filipina melawan Cina di pengadilan arbitrase internasional pada 2016 lalu, dengan dengan rekannya Xi Jinping.

Namun, Beijing tidak berpartisipasi dalam pengadilan arbitrase itu dan menolak putusan pengadilan. (RM)