Dinamika Asia Tenggara, 21 Desember 2019

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya KTT Kuala Lumpur 2019 yang dihadiri 56 negara Muslim di dunia. PM Malaysia menyambut usulan Iran mengenai mata uang tunggal dunia Islam, dan menyerukan perlawanan terhadap Islamofobia.

Selain itu, Indonesia menyerukan DK-PBB mengambil langkah signifikan terhadap rezim Zionis Israel, dan tiga ledakan terjadi di Rakhine menjelang kunjungan Aung San Suu Kyi ke wilayah itu.

Perwakilan 56 Negara Hadiri KTT KL Summit 2019

Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur (KL Summit), yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) pada19 - 21 Desember 2019, dihadiri oleh 450 delegasi dari 56 negara Muslim di dunia.

Berdasarkan informasi dari pusat layanan media KL Summit, Kamis, sejumlah kepala negara menghadiri makan malam penyambutan pada Rabu malam (18/12), termasuk Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad al-Thani, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani.

Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Uzbekistan diwakili oleh Rustam Kasimov.

Raja Salman dari Arab Saudi tidak hadir pada jamuan tersebut sedangkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memilih absen pada menit-menit terakhir.

KL Summit, yang mengambil tema "Peranan Pembangunan Dalam Akses Kedaulatan Negara", tersebut dibuka oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Plenary Hall KLCC, Kamis.

KTT Kuala Lumpur itu adalah platform internasional bagi para pemimpin, intelektual, dan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan bertukar gagasan tentang isu-isu yang dihadapi dunia Muslim.

Pada November 2014, KTT pertama diadakan di Kuala Lumpur dengan menyatukan menyatukan tokoh-tokoh Muslim terkenal.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang juga Ketua KL Summit, mengatakan KTT mengumpulkan para pemimpin, intelektual, dan cendekiawan Muslim dengan membawa tujuan mulia untuk mengidentifikasi masalah yang menimpa dunia Muslim dan menemukan solusi bagi mereka.

"Kami telah mendengar kutipan yang sering diulang yang dikaitkan dengan sarjana dan ahli hukum Mesir abad ke-19, Muhammad ‘Abduh, yang pernah berkata:“ Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat Muslim, tetapi tidak ada Islam," katanya.

"Ini hanyalah pengingat nyata akan kegagalan kita, ketidakmampuan kita untuk hidup berdasarkan prinsip dasar Islam, membuat Islam ad-deen, cara hidup kita," tegasnya.

PM Malaysia Serukan Perlawanan terhadap Islamofobia

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad di KTT Kuala Lumpur 2019 menekankan perlawanan terhadap gelombang Islamofobia di dunia. Pada pertemuan yang dihadiri para pemimpin negara Muslim, PM Malaysia juga menyampaikan harapannya semoga pertemuan puncak itu akan membuahkan hasil yang baik bagi umat Islam dan membuka jalan bagi solusi untuk memperbaiki urusan dunia Islam.

"Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kekurangan kita dan ketergantungan kita terhadap Barat sehingga melindungi diri kita dari musuh-musuh Islam," kata Mahathir.

Pernyataan perdana menteri Malaysia tentang masalah Islamofobia yang disampaikan di KTT Kuala Lumpur mengindikasikan urgensi perlawanan terhadap Islamofobia yang dilakukan negara-negara Islam.

Negara-negara Barat, terutama, Amerika Serikat mereka selama lebih dari satu dekade telah mempromosikan Islamofobia demi mengejar rencana mereka untuk menindas negara-negara Muslim, yang menimbulkan beberapa pandangan negatif tentang Muslim di tingkat global.

Pernyataan Perdana Menteri Malaysia tentang perlunya dunia Islam melawan Islamofobia menegaskan upaya kolektif untuk melawan kebijakan Barat yang memusuhi Islam.

Arsitek pembangunan Malaysia ini menegaskan pemanfaatan kapasitas ekonomi negara-negara Muslim yang besar untuk menumbuhkan sikap saling membantu dan berbagi kemampuan demi mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara Barat melalui pertumbuhan dan perkembangan dunia Islam.

Mahathir Sambut Usulan Iran soal Mata Uang Tunggal Dunia Islam

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, menyambut baik usulan Iran untuk menggunakan mata uang kripto terpadu bagi negara-negara Muslim.

"Kita tidak bisa selalu menggunakan dolar AS, karena penggunaannya akan membuat kita terlalu bergantung pada AS, yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap kita dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya seperti dilansir IRNA, Jumat (20/12/2019).

"Ini adalah pertama kalinya kami mendengar gagasan ini (penggunaan mata uang kripto terpadu) yang berasal dari Iran," ungkap Mahathir.

"Jika kita tidak memiliki dolar AS, kita dapat menggunakan mata uang kita sendiri atau kita dapat membuat mata uang bersama," katanya kepada wartawan di sela-sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada hari Kamis.

Presiden Iran Hassan Rouhani, sebelumnya menyarankan bahwa negara-negara Muslim dapat bekerja sama lebih dekat dalam hal perbankan dan ekonomi termasuk penggunaan mata uang kripto tunggal.

Indonesia Serukan DK-PBB Tindak Israel

Indonesia menyerukan komunitas dunia termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah nyata menentang kebijakan rezim Zionis Israel yang terus melanggar aturan internasional dan melemahkan proses damai dengan Palestina.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani mengatakan Indonesia meragukan proses kredibel bisa menggiring solusi damai Israel-Palestina jika salah satu pihak terkait terus melanggar, dan dunia membiarkan.

"Maka dari itu, jika kita benar-benar serius tentang dukungan kita terhadap masalah Palestina, tentunya saat ini waktu untuk melakukan langkah konkret yang lebih banyak lagi," tutur Dian dalam rapat DK PBB dilansir situs CNN Indonesia Jumat (20/12).

Dian menegaskan, seluruh negara terutama negara anggota DK PBB perlu menghidupkan kembali komitmen bersama terhadap proses perdamaian Israel-Palestina melalui solusi dua negara sesuai dengan resolusi yang disepakati internasional sejak lama.

Menurutnya, seluruh negara harus tetap berpegang teguh dengan resolusi dan hukum internasional dalam menyikapi isu Palestina-Israel.

"Izinkan saya mengingatkan anggota komunitas internasional bahwa resolusi no 2334 itu lebih dari sekedar dokumen yang dibuat DK PBB," papar Dian.

"Itu adalah suara harapan rakyat Palestina dan pilar kita semua untuk menjunjung tinggi hukum internasional dalam melawan 'kenyataan palsu' yang diajukan oleh negara pendudukan," pungkasnya.

Tiga Ledakan Sambut Kunjungan Suu Kyi di Rakhine

Sebanyak tiga ledakan kecil terjadi di Rakhine pada Kamis (19/12) menjelang kunjungan Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi ke wilayah ini untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga surya.

Ledakan tersebut terjadi di kota Manaung, tapi dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat ledakan mendadak itu.

Myint menerangkan ledakan tersebut tidak menghentikan agenda kunjungan Suu Kyi ke Rakhine. Ledakan terjadi di sisi lain Rakhine sehingga Suu Kyi tetap melakukan proses peresmian pembangkit listrik.

Ketika terjadi ledakan, Suu Kyi disebut sedang dalam penerbangan dari Yangon. Myint mengatakan ledakan ini merupakan yang pertama terjadi di Rakhine.

Sejauh ini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas bom berdaya ledak rendah tersebut. Kendati demikian, media lokal menunjukkan sejumlah kerusakan kecil akibat tiga ledakan tersebut.

Kedatangan Suu Kyi ke daerah konflik tersebut merupakan ketiga kalinya sejak krisis terhadap etnis Rohingya pecah pada 2017.

Sebelummnya, warga Muslim Rohingya Rabu (11/12/2019) malam mendesak masyarakat internasional untuk tidak mempercayai statemen ketua partai berkuasa Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, Aung San Suu Kyi di International Court of Justice, ICJ, Den Haag, Belanda.

Aung San Suu Kyi, Rabu (11/12) di ICJ membela langkah pemerintahnya dalam menumpas Muslim Rohingya. Suu Kyi membantah telah terjadi genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, dan ia menganggap eksodus ratusan Muslim Rohingya dari Myanmar adalah akibat perang melawan pemberontak.

Ia juga membantah bahwa militer Myanmar pada tahun 2017 telah membantai ribuan Muslim Rohingya, memperkosa perempuan dan membakar rumah mereka.

ICJ, Selasa (10/12) memulai persidangan kasus pembantaian dan genosida Muslim Rohingya pada tahun 2017 oleh militer Myanmar setelah Gambia mewakili 57 negara Muslim lain mengajukan gugatan terhadap pemerintah Myanmar.(PH)