Dinamika Asia Tenggara, 4 Juli 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang melampaui 60.000 orang.

Selain itu, Indonesia mendesak rezim Zionis Israel tidak melakukan aneksasi Tepi Barat, Mahathir menyatakan Malaysia tolak eksistensi Israel, Malaysia mengugat Uni Eropa ke WTO karena mengkampanyekan anti sawit, dan tentara Myanmar bersiap menyerang Etnis Rohingya.

Kasus COVID-19 di Indonesia Lampaui 60.000 Orang

Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa kasus COVID-19 di negara ini telah melampaui angka 60.000 orang hingga hari ini, Jumat (3/7/2020).

Seperti dilansir Kompas, menurut data pemerintah hingga Jumat pukul 12.00 WIB, jumlah tersebut dikarenakan adanya 1.301 kasus baru COVID-19 di Indonesia.

Penambahan kasus baru itu menyebabkan kini ada 60.695 kasus COVID-19 di Tanah Air, sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers dari Graha BNPB pada Jumat sore.

"Kami mendapatkan data konfirmasi positif 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang," ujar Yurianto.

Adanya 1.301 kasus baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 22.281 spesimen dari 16.838 orang. Ini berarti satu orang bisa diambil spesimen lebih dari sekali. Total sudah ada 871.436 spesimen yang diperiksa dari 519.970 orang yang diambil sampelnya.

Setidaknya ada lima provinsi yang mencatat kasus baru COVID-19 dalam jumlah tinggi. Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak dengan 353 kasus baru. Berikutnya, Sulawesi Selatan dengan 180 kasus baru. Kemudian, ada DKI Jakarta dengan 140 kasus baru, Jawa Tengah dengan 134 kasus baru, dan Kalimantan Selatan dengan 110 kasus baru.

Berdasarkan data dalam periode yang sama, ada penambahan 901 pasien COVID-19 yang dianggap sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total ada 27.568 pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Akan tetapi, Yurianto masih menyampaikan kabar duka dengan masih adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 2-3 Juli 2020, ada penambahan 49 pasien COVID-19 yang tutup usia.

Data ODP dan PDP Menurut Achmad Yurianto, saat ini sudah semua provinsi atau 34 provinsi di Indonesia mencatat adanya kasus COVID-19.

Secara khusus, ada 453 kabupaten/kota yang terdampak penularan virus corona. Jumlah ini bertambah satu daerah ketimbang data kemarin. Pemerintah juga mencatat ada 38.767 orang yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Kemudian, diketahui ada 13.609 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP.

Virus Corona telah menyebar ke berbagai negara dunia. Hingga Jumat pagi, 10.871.584 orang telah terinfeksi virus tersebut dan 520.827 mereka meninggal dunia. Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 mencapai 5.715.847 orang.

Indonesia Desak Israel Tidak Lakukan Aneksasi Tepi Barat

Pemerintah Indonesia mendesak rezim Zionis Israel tidak melakukan aneksasi secara sepihak terhadap sebagian wilayah Tepi Barat.

Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrulrazi menegaskan sikap utama pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia menyampaikan bangsa Indonesia selalu berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak sebagai negara dan bangsa yang merdeka.

"Prinsip bangsa kami adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi yang tertuang dalam pembukaan konstitusi kami," kata Fachrul.

Fachrul menyampaikan Indonesia menganut prinsip penegakan keadilan untuk semua warga bangsa di dunia. Tanpa tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, bahasa, warna kulit dan lain-lain seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, setiap bangsa memiliki hak penuh untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ia menganggap penjajahan merupakan belenggu untuk maju dan berkembang dalam menentukan nasibnya sendiri.

Ia menyatakan pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan kepada masyarakat di Palestina.

Mahathir: Malaysia Tolak Eksistensi Israel

Mantan perdana menteri Malaysia mengatakan, seluruh rezim Zionis Israel dibangun di atas tanah yang dirampas dari Palestina. Menurutnya, Malaysia tidak akan pernah mengakui Israel.

Mahathir Mohamad menuturkan, Malaysia menolak normalisasi hubungan dengan Israel, dan pengakuan Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel, adalah langkah ilegal.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al Mayadeen, Mahathir menjelaskan, masalah Palestian harus diselesaikan melalui perundingan, tapi apa yang dilakukan Israel bertolak belakang dengan aturan internasional, maka dari itu PBB harus membawa masalah ini ke pengadilan internasional sehingga jelas Israel benar atau salah.

"Sebelumnya kepada  Yassir Arafat saya katakan, perjuangan akan panjang, dan tepat jika Anda melanjutkan perjuangan ini, bukan hanya di tataran materi dan militer lewat perang jalanan, tapi juga lewat jalur diplomatik," imbuhnya.

Mantan PM Malaysia menegaskan, sejak awal kami tidak mengakui Israel, dan sampai sekarang kami tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, kami selalu menekankan masalah ini, tapi sungguh disesalkan sebagian negara mengambil kebijakan berbeda.

Kampanyekan Anti-Sawit, Malaysia Gugat Uni Eropa ke WTO

Malaysia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan menyebut kampanye anti-minyak sawit yang dilancarkan Eropa, akan merugikan perekonomian negara itu.

Reuters melaporkan, karena menganggap kampanye anti-minyak sawit bisa membahayakan perekonomiannya, Malaysia akhirnya menggugat Uni Eropa ke WTO.

Malaysia adalah negara produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, dan Kuala Lumpur menganggap kampanye anti-sawit Uni Eropa akan merugikannya.

Menteri Perdagangan Malaysia, Mohd Khairuddin Aman Razali sehubungan dengan hal ini mengatakan, kebijakan Uni Eropa harus mematuhi aturan WTO.

Sebagaimana diketahui, Malaysia dan Indonesia menguasai 85 persen pasokan minyak sawit dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, protes luas terjadi di negara-negara Uni Eropa karena impor minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia.

Tentara Myanmar Bersiap Serang Etnis Rohingya

Pergerakan militer Myanmar untuk melancarkan operasi baru di negara bagian Rakhine mendorong ribuan warga setempat mengungsi.

Pemerintah Myamar hari Minggu menyetujui operasi militer negara ini di wilayah etnis Muslim, Rakhine, dan mengklaim operasi ini ditujukan untuk menumpas milisi bersenjata.

Menurut Menteri Keamanan dan Perbatasan negara bagian Rakhnie, Min Than, operasi ini mungkin akan berlangsung selama satu pekan dan siapa saja yang tetap tinggal di derah operasi akan dianggap target.

Sejak 25 Agustus 2017, selama serangan militer Myanmar dan ekstrimis Budha terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, lebih dari enam ribu orang Muslim meninggal dan sekitar satu juta lainnya mengungsi ke Bangladesh.

Tim pencari fakta independen PBB mengecam militer Myanmar dan menyatakannya melakukan pembantaian massal serta pelanggaran terhadap Muslim Rohingya. (PH)