Inilah Dalih Berulang Turki untuk Langggar Kedaulatan Irak

Warga Irak berkumpul di depan Kedutaan dan Konsulat Turki di Baghdad baru-baru ini untuk mengecam invasi negara itu ke wilayah Irak.

Pekan lalu, Turki meluncurkan operasi yang disebut sebagai "Operation Claw Lock" di Kurdistan Irak dan menyerang berbagai daerah di wilayah Kurdistan.

Turki menggunakan perang melawan anggota Partai Buruh Kurdistan (PKK), yang dianggapnya sebagai kelompok teroris, sebagai dalih untuk melakukan operasi tersebut. Ini adalah dalih Turki yang telah berulang kali diumumkan sebagai alasan untuk melanggar kedaulatan Irak.

Para pejabat Turki mengatakan bahwa milisi yang berafiliasi dengan PKK memiliki markas di Irak utara dan menggunakannya untuk menyerang Turki. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah Ankara telah melakukan apa yang disebut sebagai serangan darat dan udara dengan sandi "cakar harimau" dan "cakar elang" di Irak utara.

Turki menggambarkan putaran baru serangan di Wilayah Kurdistan sebagai pencegahan. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan, tujuan operasi baru di wilayah Irak adalah untuk "mencegah serangan teroris" berdasarkan informasi yang diperoleh dari milisi Kurdi yang sedang mempersiapkan operasi skala besar. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga mengatakan bahwa negaranya bermaksud untuk memastikan keamanan perbatasannya. 

Masalah lainnya adalah Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa operasi militer Turki di Irak utara dilakukan dengan "koordinasi dengan teman dan sekutu" Ankara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Irak Masrour Barzani pada pekan lalu. Dengan demikian, pemerintah Turki tampaknya melakukan serangan di Irak utara melalui koordinasi dengan pemerintah daerah Erbil.

Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran ganda oleh Turki terhadap kedaulatan Irak. Dari satu sisi, Turki menyerang wilayah geografi Irak, di sisi lain, serangan itu dilakukan melalui koordinasi pemerintah Wilayah Kurdistan untuk melanggar kedaulatan Irak, sedangkan wilayah Kurdistan adalah bagian dari geografi Irak, dan wilayah ini juga memiliki sebuah pemerintah pusat, yaitu Baghdad.

"Serangan berulang oleh militer Turki di wilayah Irak merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Baghdad dan pelanggaran yang jelas terhadap hukum dan peraturan internasional serta bertentangan dengan hubungan bertetangga," kata pernyataan kantor Kepresidenan Irak ketika mengecam keras agresi militer Turki.

Rakyat Irak juga menggelar unjuk rasa di depan kedutaan dan konsulat Turki di Baghdad. Mereka meneriakkan slogan-slogan menentang Turki dan menyerukan diakhirinya intervensi dan invasi militer ke Irak.

Poin pentingnya adalah Turki sedang mengambil keuntungan dari perselisihan antara Partai Demokrat dan Uni Patriotik di Wilayah Kurdistan, serta konflik antara Erbil dan Baghdad. Perselisihan mengenai penunjukkan presiden baru Irak, yang seharusnya berasal dari Kurdi, menjadi jelas dan meningkat.

Perselisihan antara Erbil dan Baghdad juga meningkat setelah putusan Pengadilan Federal Irak terhadap Erbil. Pada 15 Februari, Pengadilan Federal Irak mengambil keputusan mengenai ekspor minyak independen oleh pemerintah Wilayah Kurdistan.

Disebutkan bahwa undang-undang minyak dan gas yang disahkan oleh parlemen Kurdistan dan sebagai kelanjutannya adalah aktivitas minyak wilayah ini dinyatakan ilegal. Selain itu, ditekankan bahwa semua kontrak minyak dan gas Kurdisatan harus diatur oleh pemerintah pusat.

Yang pasti, perilaku Turki dan pelanggaran berulangnya terhadap kedaulatan Irak, terutama pertemuan pejabat Ankara dengan pejabat lokal di Kurdistan Irak menunjukkan bahwa Turki melihat perbedaan dan kebuntuan politik di Irak sebagai peluang dan kepentingan terbaiknya untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. (RA)