Bahrain, "Jajahan" Amerika dan Saudi

Mantan duta besar Inggris untuk Suriah dan Bahrain, Peter Ford mengatakan, Bahrain sejak pecahnya demonstrasi rakyat tahun 2011 di negara itu, dapat dikatakan telah menjadi daerah jajahan Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Bahrain sejak tanggal 14 Februari 2011 menyaksikan tindak kekerasan luas yang dilakukan rezim Al Khalifa dalam menumpas aksi unjuk rasa rakyat. Al Khalifa meminta bantuan rezim Zionis Israel dan Amerika untuk menumpas demonstrasi rakyatnya sendiri.

Bantuan Saudi kepada pemerintah berkuasa Bahrain dilakukan dalam bentuk pengerahan pasukan ke negara itu yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2011. Bukan saja menentang perundingan antara Al Khalifa dengan demonstran, Saudi bahkan terlibat langsung dalam peningkatan aksi penumpasan demonstrasi rakyat dan memperluas kekerasan di negara itu.

Lebih dari itu, Saudi memberikan bantuan dana kepada rezim Al Khalifa. Kerajaan Saudi juga menyalurkan bantuan finansial ke Bahrain secara terpisah melalui Dewan Kerjasama Teluk Persia, PGCC. Bantuan ini selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah Al Khalifa juga untuk dibagikan kepada para pendukung setia Al Khalifa sehingga mereka tidak bergabung dengan demonstran.

Saudi pada bulan Mei 2012 mengumumkan terbentuknya koalisi keamanan dengan Al Khalifa yang salah satu bukti nyatanya adalah meningkatnya intervensi Saudi di Bahrain yang disebut oleh kubu oposisi sebagai "penjajahan" Riyadh. Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani mereaksi koalisi keamanan itu dan mengatakan, Bahrain bukan santapan yang mudah ditelan.

Amerika adalah pendukung transregional rezim Al Khalifa paling penting. Sementara Bahrain adalah pangkalan Armada Maritim Kelima Amerika yang merupakan armada laut terbesar Amerika di Teluk Persia. Selain itu, pangkalan udara Shaikh Issa Bahrain juga dikuasai pasukan Amerika.

Bahrain dan Amerika pada Oktober 1991 menandatangani perjanjian kerja sama keamanan yang memberikan jaminan akses pasukan Amerika atas seluruh fasilitas militer Bahrain. Pada tahun 2001 dan 2011, perjanjian ini diperpanjang masing-masing selama 10 tahun.

Perjanjian-perjanjian keamanan ini sebenarnya telah menjadi bukti penjajahan rezim Al Khalifa oleh Amerika, karena tidak satupun kebijakan yang diambil pemerintah Bahrain tanpa persetujuan dan izin Amerika.

Israel merupakan salah satu pendukung rezim Al Khalifa dalam menumpas demonstrasi rakyat Bahrain. Israel bukan hanya diberi kepercayaan untuk melatih pasukan keamanan Al Khalifa yang sebagian besar berkewarganegaraan asing, bahkan keamanan istana kerajaan Al Khalifa pun diserahkan kepada pasukan khusus Israel.

Rezim Zionis sendiri yang menyusun mekanisme untuk menghadapi para demonstran dan penentang Al Khalifa. Oleh karena itu, rezim Al Khalifa berusaha menjalin hubungan resmi dengan Israel, dan baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Bahrain, Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa dalam bentuk tertentu mengakui secara resmi Israel, setelah sebelumnya, Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman menyebut Israel berhak membela diri. Padahal Israel hanya dalam waktu dua bulan saja telah menewaskan sekitar 130 warga Palestina dan melukai lebih dari 13.000 lainnya.

Poin pentingnya adalah, bahkan orang sekelas Peter Ford yang pernah menjabat dubes Inggris di Suriah pun mengundurkan diri dari jabatan penasihat keluarga kerajaan Bahrain sebagai bentuk protes atas dukungan menlu Bahrain terhadap kejahatan Israel.

Peter Ford mengatakan, baru-baru ini saya menyadari manuver bertahap Bahrain (rezim Al Khalifa) untuk menyerang isu Palestina. Menurut mantan dubes Inggris untuk Suriah itu, sepertinya Bahrain bisa dikatakan sudah menjadi daerah jajahan Saudi dan Amerika. (HS)