Berakhirnya Blokade Saudi Cs terhadap Qatar
Kesepakatan untuk mengakhiri blokade Qatar ditandatangani pada pertemuan Al Ula, Arab Saudi. Pemimpin Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Bahrain, dan Oman, tidak menghadiri pertemuan tersebut.
KTT Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) diselenggarakan di kota al-Alam pada hari Selasa (5/1/2021). Agenda utama KTT ini adalah mengakhiri blokade Qatar dan mendamaikan para anggota P-GCC.
Ketegangan antara Qatar dan empat negara Arab, Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir dimulai pada 5 Juni 2017. Penyebab utamanya adalah kekecewaan mereka terhadap kebijakan luar negeri Qatar. Empat negara Arab itu memblokade Qatar setelah memutuskan hubungan dan menutup perbatasannya dengan tetangganya itu.
Saudi Cs menetapkan 13 syarat untuk membuka kembali perbatasan mereka dengan Qatar dan memulihkan hubungan bilateral. Syarat itu termasuk mereformasi kegiatan televisi Aljazeera, memutuskan hubungan dengan Hamas dan Ikhwanul Muslimin, serta meninjau ulang hubungannya dengan Iran.
Namun, pemerintah Doha menolak 13 syarat tersebut dan menegaskan bahwa syarat itu melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Qatar.
Sekarang setelah tiga tahun blokade, Saudi setuju untuk membuka kembali perbatasannya dengan Qatar dan memulihkan hubungan, meskipun Doha belum memenuhi satu pun dari syarat tersebut.
Pertemuan Al Ula dilakukan atas mediasi Kuwait dan Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait berulang kali telah berusaha melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil. Tampaknya, Riyadh dan Doha sekarang menerima mediasi dan menyetujui kesepakatan setelah Donald Trump kalah dalam pemilu presiden AS.
Di penghujung kekuasaannya, Trump berusaha menyelesaikan konflik di antara dua kedua sekutu AS tersebut. Hal ini terlihat dari kehadiran Jared Kushner, penasihat senior sekaligus menantu Trump, pada pertemuan Al Ula.
Seorang pengamat masalah Asia Barat, Qasem Mohebali mengatakan, “Konflik Qatar dengan Saudi dan tiga negara lain terjadi hanya beberapa bulan setelah Trump memimpin Gedung Putih, dan kesepakatan untuk mengakhiri ketegangan juga dicapai di hari-hari terakhir kepemimpinan Trump di Gedung Putih.”
Di sisi lain, Riyadh prihatin dengan kepemimpinan Joe Biden di Gedung Putih, di mana ia akan menyoroti perilaku-perilaku Arab Saudi. Oleh karena itu, rezim Al Saud mengabaikan 13 syarat pemulihan hubungan dengan Qatar demi mengakhiri salah satu tantangan utama yang dihadapinya.
Persoalan lain, pertemuan al-Ala hanya dihadiri oleh Emir Qatar dan Kuwait dari enam pemimpin Arab yang seharusnya berada di sana. Raja Salman dari Arab Saudi diwakilkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Raja Oman Haitham bin Thariq dan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, juga absen dalam pertemuan tersebut. Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed, memilih mengutus Penguasa Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum ke Arab Saudi.
Meskipun Mesir bukan negara anggota P-GCC, tetapi ia merupakan salah satu pihak yang terlibat konflik dengan Qatar. Namun, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi tidak menghadiri pertemuan Al Ula. Pemerintah Mesir menurunkan tingkat partisipasinya dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Sameh Shukry sebagai ketua delegasi Kairo.
Absennya Raja Bahrain, Pemimpin UEA, dan Presiden Mesir dalam pertemuan Al Ula menunjukkan bahwa Saudi mencapai kesepakatan dengan Qatar tanpa dukungan kuat dari sekutunya dari Arab. Oleh karena itu, kesepakatan Riyadh dan Doha akan menjadi sebuah kesepakatan yang rapuh. (RM)
